KABARBURSA.COM - PT Jasnita Telekomindo Tbk. (JAST) meluncurkan Aplikasi Mobile JKN, yang dikembangkan untuk memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mengakses informasi serta layanan administrasi. Aplikasi ini menghadirkan layanan digital berbasis tanpa tatap muka, memanfaatkan teknologi ponsel pintar untuk kemudahan akses.
Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta JKN dapat dengan mudah: Seperti dikutip, Jakarta,
Mengakses Informasi Program JKN: Menyediakan detail lengkap terkait manfaat dan ketentuan program. Mendaftar Layanan Kesehatan: Memudahkan peserta dalam proses registrasi dan akses layanan kesehatan. Mendaftar Sebagai Peserta Baru: Mempermudah pendaftaran bagi calon peserta JKN yang ingin bergabung.Mengubah Data Kepesertaan: Memungkinkan pembaruan data kepesertaan dengan praktis. Menemukan Lokasi Fasilitas Kesehatan Terdekat: Menampilkan lokasi fasilitas kesehatan (faskes) yang dapat dijangkau oleh peserta. Dan berbagai fitur lainnya.
Sebagai pengembang aplikasi Mobile JKN, kami berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Teknologi memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat,” ujar Sri Akhadah, Direktur Komersial PT Jasnita Telekomindo Tbk.
Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif, sehingga peserta dapat dengan mudah menavigasi fitur-fitur yang tersedia. Selain itu, fitur notifikasi dalam aplikasi akan mengingatkan peserta tentang informasi penting serta jadwal pemeriksaan kesehatan. Aplikasi Mobile JKN kini dapat diunduh di platform Android dan iOS.
Target Pertumbuhan Pendapatan
PT Jasnita Telekomindo Tbk (JAST) menetapkan target pertumbuhan pendapatan konsolidasi sebesar 15 persen pada tahun 2024. JAST optimistis dengan prospek tahun depan yang didorong oleh pertumbuhan konektivitas Internet of Things (IoT) yang lebih cepat dan pergeseran menuju layanan digital yang lebih terintegrasi.
Direksi Jasnita Telekomindo, melalui keterbukaan informasi pada Kamis, 28 Desember, menyatakan bahwa dari sisi regulasi, kebijakan pemerintah turut mendorong percepatan layanan panggilan darurat 112. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan stakeholder guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dalam mencapai target tersebut, JAST telah merumuskan sejumlah rencana strategis. Pertama, untuk Layanan Darurat 112, JAST menargetkan peningkatan hingga 20 kabupaten/kota baru. Kedua, segmen Contact Center dengan nilai proyek mencapai Rp 80 miliar, fokus pada peningkatan kualitas layanan dan diversifikasi layanan kontak.
Jascloud Omnichannel menjadi fokus ketiga, dengan target peningkatan lebih dari 15 klien per hari melalui strategi up-selling dan cross-selling. Keempat, Pengembangan dan Pemasaran AI Smart City, di mana JAST akan menyelesaikan pengembangan teknologi AI dan solusi Smart City dengan nilai proyek Rp 50 miliar, fokus ekspansi pasar di Asia Tenggara.
Kelima, Pengembangan dan Pemasaran CCTV Surveilance as a Service dan Video Management Service, dengan fokus pada CCTV Surveilance as a Service dan Video Management Sistem berbasis AI melalui kolaborasi dengan PT Jast Indonesia Aman. JAST ingin menghadirkan solusi keamanan tanpa perlu investasi CCTV.
Terakhir, JAST terus aktif berpartisipasi dalam roadshow IoT Bizlator oleh Kemen-Kominfo RI, untuk menciptakan kolaborasi dengan Pemerintah dalam solusi IoT. Selain mengungkapkan strategi dan prospek tahun 2024, JAST juga membeberkan capaian kinerja pada tahun 2023. Proyeksi pendapatan tahun ini mencapai Rp 140 miliar, naik 10 persen dibandingkan dengan tahun 2022, dengan pendapatan dari sektor pengadaan tender mencapai Rp 466 miliar, tumbuh 100 persen dibanding tahun 2022.
Jumlah BPJS Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa jumlah peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan telah mencapai 267,78 juta peserta (96 persen). Namun, dalam rentang waktu dari tahun 2014 hingga 2024, terdapat sekitar 15 juta peserta JKN yang tidak aktif.
Ghufron menjelaskan berbagai alasan di balik ketidakaktifan peserta JKN. Beberapa di antaranya adalah tunggakan pembayaran iuran, perusahaan tempat peserta bekerja berhenti beroperasi sehingga kepesertaan JKN menjadi tidak aktif, dan peserta yang sebelumnya masuk dalam program bantuan iuran pemerintah daerah (PBI) namun tidak lagi menjadi peserta PBI pemda.
“Kami memiliki target setidaknya 5 juta peserta tidak aktif menjadi aktif kembali dalam setahun,” ujar Ghufron usai konferensi pers Pelayanan Program JKN saat Libur Lebaran dikutip Jumat 22 Maret 2024.
Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik jumlah peserta yang memiliki tunggakan iuran, Ghufron menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui program Pesiar. Program ini bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran peserta JKN di desa, melalui kegiatan petakan, menyisir, advokasi, dan registrasi.
Ghufron menyatakan bahwa berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mencapai target universal health coverage (UHC) kepesertaan JKN. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan kepesertaan JKN BPJS Kesehatan mencapai 98 persen pada tahun 2024.
“Dibutuhkan dukungan dari Kementerian/Lembaga dan Pemda, karena kesadaran masyarakat akan manfaat JKN masih perlu ditingkatkan. Kadang-kadang masyarakat baru menyadari pentingnya JKN saat mengalami sakit,” pungkas Ghufron.(*)