Jokowi Luncurkan INA Digital: Transformasi Ekonomi dan Teknologi

KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo mengungkapkan Indonesia memasuki babak baru dalam sektor teknologi dan digitalisasi dengan peluncuran INA Digital, sebuah inisiatif digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi.

INA Digital bertujuan mempercepat dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat, menandai tonggak penting dalam transformasi digital di tanah air. Melalui digitalisasi ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat akan merasakan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

“Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024,” ujar Jokowi saat rapat tahunan MPR-DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Ekspansi elektrifikasi dan internet yang signifikan akan menciptakan ekosistem yang mendukung digitalisasi UMKM dan pengembangan start-up. 

Dengan dukungan ini, diharapkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas akan muncul di Indonesia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi di tanah air.

“Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada dukungan produk dalam negeri. Belanja APBN, APBD, dan BUMN akan diprioritaskan untuk produk-produk lokal, sebagai upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari belanja negara kembali kepada rakyat,” papar Jokowi.

Dukungan ini diharapkan akan memacu pertumbuhan industri lokal dan menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia bertujuan untuk memperkuat fondasi digital dan ekonomi nasional, serta memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat. Transformasi digital yang tengah berlangsung akan membawa dampak positif jangka panjang bagi pengembangan UMKM, start-up, dan industri lokal di Indonesia.

Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ritel

Kementerian Perdagangan, melalui Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), berupaya mendorong transformasi ritel modern di era digital. Saat ini, pola perilaku konsumen dalam membeli produk ritel telah mengalami perubahan signifikan.

Perubahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha di sektor ritel untuk terus bertahan dan berkembang dalam bisnis mereka. Kementerian Perdagangan mendorong transformasi ritel modern di era digital dalam memanfaatkan semua sarana pemasaran, termasuk niaga-el (e-commerce). 

“Pergeseran pola perilaku konsumen dalam membeli produk ritel menjadi suatu tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha sektor ritel,” ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan, di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Kasan mengungkapkan bahwa digitalisasi menjadi suatu keharusan di era baru pascapandemi dalam tatanan perekonomian global, termasuk di Indonesia. Berbagai sektor perdagangan, termasuk ritel modern, harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk memanfaatkan situasi saat ini.

Menurut data dari Bank Indonesia, penjualan produk ritel pascapandemi telah mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang diperkirakan mencapai 212 pada Juli 2024, menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Meningkatnya  penjualan eceran didorong oleh kelompok  makanan,  minuman,  dan  tembakau, serta subkelompok sandang. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juli 2024 tercatat senilai 123,4Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada tahun lalu sebesar 123,5,” paparnya.

Tantangan Sektor Ritel

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan bahwa pertumbuhan industri ritel modern pada tahun 2024 kemungkinan hanya akan mencapai 4,1 persen hingga 4,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, mengungkapkan bahwa pada kuartal II 2024, pertumbuhan industri ritel modern diperkirakan hanya akan mencapai 3,5 persen yoy, jauh di bawah pertumbuhan 4 persen yoy yang tercatat pada periode April—Juni tahun lalu.

“Pertumbuhan ritel tentu terkoreksi dengan adanya deflasi berturut-turut. Deflasi itu penurunan permintaan, penurunan belanja,” kata Roy kepada Kabar Bursa di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Adapun proyeksi tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan industri ritel modern pada semester I 2023 yang mencapai 4,85 persen. Sementara itu, data kinerja industri ritel untuk sepanjang tahun 2023 masih dalam proses rekapitulasi.

“Itu artinya konsumen menahan belanja. Artinya bisa dua, karena sentimen untuk level atas, belum ada kepastian. Atau, kedua, karena masyarakat menahan belanja akibat memang hilang daya belinya karena PHK,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum Aprindo itu, perlambatan tersebut disebabkan oleh terganggunya daya beli konsumen akibat meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri di dalam negeri. (*)