KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan bangga mengungkapkan keberhasilannya dalam merebut kembali aset-aset sumber daya alam Indonesia yang sebelumnya dikelola oleh pihak asing. Aset-aset tersebut termasuk Freeport, Blok Rokan, dan Newmont, yang kini telah kembali ke pangkuan negara.
"Kami telah berhasil mengembalikan aset-aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing dan memberikan manfaat besar bagi mereka. Alhamdulillah, kini semuanya telah kita ambil alih kembali," ujar Jokowi saat menghadiri sidang tahunan MPR-DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, 16 Agustus 2024.
Sebagai Presiden ke-7 RI, Jokowi menegaskan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah yang harus dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jokowi juga mengemukakan keberhasilan dalam hilirisasi sektor mineral melalui pembangunan smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga. Upaya ini telah menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja dan menyumbang pendapatan negara sebesar Rp158 triliun dalam delapan tahun terakhir.
Selain itu, Jokowi mengingatkan tentang pentingnya mempersiapkan diri menghadapi masa depan ekonomi hijau. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor energi hijau, dengan sumber daya yang meliputi lebih dari 3.600 GW dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi.
"Kita konsisten berpartisipasi dalam upaya dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang kita impikan adalah transisi yang terencana dan berkelanjutan," katanya.
SDM Adalah Kunci
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa pembangunan nasional di masa mendatang akan dihadapkan pada sejumlah agenda strategis yang sangat penting. Menurutnya, salah satu elemen kunci dalam pembangunan tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Puan menekankan bahwa kesiapan dan penguatan SDM ini harus menjadi prioritas utama, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang datang dari berbagai perubahan global.
"Kita perlu mempersiapkan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang siap menghadapi perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, persaingan global, ekonomi digital, ekonomi disruptif, serta generasi muda yang terus tumbuh dengan karakteristiknya," jelas Puan.
Puan juga menilai bahwa SDM Indonesia sudah menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Menurutnya, hal ini menjadi modal berharga untuk mendorong kemajuan Indonesia ke depan. Namun, dia menekankan bahwa ketangguhan saja tidak cukup; diperlukan juga peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang berkesinambungan agar mampu bersaing di tingkat global.
Selain menyoroti aspek SDM, Puan juga menekankan pentingnya memperkuat pilar-pilar perekonomian nasional. Dia menegaskan bahwa perekonomian yang kuat tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tradisional, tetapi juga memerlukan diversifikasi yang lebih luas. Hilirisasi, menurutnya, harus menjadi fokus yang lebih besar, tidak hanya pada sektor mineral, tetapi juga mencakup sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
"Kita harus memiliki pilar perekonomian nasional yang semakin kuat. Hilirisasi harus meluas tidak hanya pada sektor mineral, tetapi juga pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan lainnya, sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif," tambahnya.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa hilirisasi ini akan membuka peluang baru bagi pengembangan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal. Dia percaya bahwa dengan strategi hilirisasi yang tepat, Indonesia akan mampu meningkatkan daya saing globalnya serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Di sisi lain, Puan juga mengingatkan bahwa Indonesia harus siap menghadapi perubahan-perubahan dalam lanskap ekonomi global, termasuk perubahan dalam pola perdagangan internasional, regulasi baru yang terkait dengan isu-isu lingkungan, serta tekanan untuk mengadopsi teknologi baru. Menurutnya, semua ini menuntut Indonesia untuk memiliki perekonomian yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global.
"Ke depan, tantangan-tantangan ini harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan. Kita harus terus memperkuat fondasi ekonomi kita, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, termasuk dengan memperluas hilirisasi dan meningkatkan kualitas SDM kita," tutup Puan.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Puan optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang disegani di kancah internasional.
Jokowi Soal Pertumbuhan Ekonomi
Sementara itu, Jokowi sebelumnya mengungkap pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5 persen, meskipun banyak negara lain mengalami perlambatan atau stagnasi.
“Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat,” kata Jokowi
Lanjutnya Jokowi mengungkap pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku, mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di atas 6 persen, sementara Maluku Utara bahkan mengalami lonjakan pertumbuhan lebih dari 20 persen.
Kendati Jokowi mengungkap banyak negara berjuang menghadapi inflasi yang melonjak, Indonesia berhasil mengendalikan inflasi di kisaran 2-3 persen. Angka tersebut sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang mengalami inflasi yang sangat tinggi, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen.
“Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen,” ujar Jokowi.
Pencapaian penting lainnya adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada tahun 2024. Selain itu, angka stunting berhasil dikurangi dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran juga berhasil ditekan dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada tahun 2024.
“Upaya perlindungan ekonomi bagi masyarakat bawah juga menunjukkan hasil yang signifikan,” jelasnya.
Kinerja ekonomi Indonesia yang kuat ini mencerminkan komitmen dan upaya bersama dalam menciptakan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Mari kita terus dukung kebijakan dan program yang telah terbukti efektif ini untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan di masa depan.
Perlu diketahui, sebanyak 528 dari 711 anggota parlemen yang terdiri dari MPR, DPR RI, dan DPD, menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan bahwa data tersebut berdasarkan catatan daftar hadir yang dihimpun oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI. (*)