KABARBURSA.COM - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy jabarkan rencananya dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Hal tersebut, terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto.
"Dan RPJMN ini menekankan pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5 persen pada tahun 2029 dan kemiskinan ekstrem harus menjadi 0 persen pada tahun 2026," ujar Rachmat di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas RI yang dikutip di Jakarta, Selasa 1 Januari 2025.
Sementara dari sisi indeks modal manusia, Bappenas menargetkan bisa mencapai angka 0,59 persen pada tahun 2029 dan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen.
Dalam acara tersebut, Rachmat juga menjelaskan sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, di antaranya perlindungan sosial terintegrasi, pemberdayaan masyarakat, sampai peningkatan istilah struktur dan layanan pendidikan hingga kesehatan.
"Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia difokuskan pada pemberian makan bergizi yang sehat, penuntasan tuberkulosis, pembangunan sekolah unggul baru, layanan kesehatan terintegrasi, dan perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru," jelasnya.
Rachmat kemudian menyatakan, RPJMN ini juga menegaskan delapan strategi dan sejumlah langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi nasional agar bertumbuh menjadi 8 persen.
"Delapan strategi tersebut di antaranya adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi dan hilirisasi, serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro growth," paparnya.
Lebih lanjut, RPJMN diyakininya merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam lima tahun ke depan.
"PSN merupakan proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 program prioritas, dan delapan program hasil terbaik cepat. Salah satu PSN yang berdampak luas adalah program makan bergizi," kata Kepala Bappenas.
Soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tidak hanya memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, melainkan juga dapat mendorong prestasi dan partisipasi siswa.
Rachmat berharap, rencana dalam PSN tersebut dapar berkontribusi positif dalam ekonomi negara.
"PSN ini akan meningkatkan kejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN. Dengan kontribusi pembelanjaan negara Rp71 triliun bisa meningkatkan 0,86 persen," pungkasnya.
Tantangan Pembangunan Nasional
Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam sektor pembangunan. Hal ini diutarakan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan beberapa waktu lalu.
"Pertama adalah penurunan pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) masyarakat,” kata Scenaider dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Bappenas yang dipantau secara virtual, dikutip Rabu, 3 September 2024.
Menurut BPS, disposable income menggambarkan pendapatan masyarakat setelah dikurangi pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi.
Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Bappenas dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Lebih lanjut, selama periode 2010-2023, proporsi pendapatan individu yang digunakan untuk konsumsi relatif menurun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.
Akan tetapi, meskipun pendapatan disposable meningkat, nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun. Diketahui, pada 2023 proporsi disposable income terhadap PDB per kapita adalah 72,7 persen.
Penurunan pendapatan riil dipengaruhi oleh inflasi akibat kondisi ketidakpastian global seperti COVID-19, perang Rusia-Ukraina, perang dagang, dan kenaikan biaya hidup secara umum.
Selain itu, mayoritas penduduk masih bekerja di sektor yang kurang produktif. Berdasarkan data Februari 2024, terdapat 18,9 juta orang bekerja di sektor manufaktur, 40,7 juta orang di sektor pertanian, 71,3 juta orang di sektor jasa, dan 11,3 juta orang di sektor lainnya.
Adapun warga Indonesia yang bekerja paruh waktu sekitar 36,8 juta orang, 12,1 juta orang setengah pengangguran, dan 93,3 juta orang pekerja penuh.
Sektor-sektor dengan banyak tenaga kerja juga sering memberikan upah di bawah rata-rata nasional (Rp3,04 juta).
Upah di sektor industri pengolahan adalah Rp3,03 juta, konstruksi Rp2,95 juta, pendidikan Rp2,84 juta, pengadaan air Rp2,69 juta, perdagangan Rp2,54 juta, pertanian Rp2,24 juta, akomodasi dan makan minum Rp2,24 juta, serta aktivitas jasa lainnya Rp1,74 juta.
Ketiga, produktivitas Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan negara lain di semua sektor, terutama di sektor jasa dan industri.
Misalnya negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki produktivitas tinggi di sektor industri dan jasa.
“Ini adalah masalah yang perlu kita atasi bersama melalui RKP 2025. Jika kita bandingkan produktivitas di sektor pertanian, industri, dan jasa, kita jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, kita perlu upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kompleksitas ekonomi di Indonesia,” pungkas Scenaider.
Integrasi Program Pemerintah
Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Memastikan Integrasi Program Pemerintah dengan Agenda Presiden terpilih hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menegaskan komitmen untuk terus mengintegrasikan rencana kerja pemerintah (RKP) dengan program yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.
“ntegrasi dengan program presiden terpilih terus dilakukan hingga penetapan rencana kerja pemerintah tahun 2025,” ujar dia dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024, Senin, 6 Mei 2204.
Lebih lanjut, Suharso menekankan bahwa integrasi tersebut adalah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Dia mengatakan RKP tersebut secara garis besar akan mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dia melanjutkan, penyusunan dokumen RKP juga perlu menaati regulasi terkait sehingga smeua kementerian dan lembaga mesti disiplin melakukan integrasi program.
“Termasuk beberapa agenda yang terkait dengan program presiden terpilih,” tuturnya.(*)