KABARBURSA.COM – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengklaim industri otomotif, baik roda dua dan roda empat, tetap mampu bertahan dengan rantai pasok industri.
Untuk mengatasi masalah di industri otomotif, pemerintah menyiapkan beragam insentif seperti halnya penjualan barang mewah (PPnBM), bea masuk 0 persen dan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik.
“Regulasi ini dirancang untuk mendorong investasi dan akselerasi transisi menuju energi bersih. Sejalan dengan komitmen itu, Kemenperin dengan mengusung multiple pathway approach yang merupakan strategi kami untuk mencapai target tersebut,” Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di Jakarta, dikutip Senin, 2 Desember 2024.
Selain memberi keringanan pajak, pemerintah mengeluarkan Permenperin No 36 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda 4 Emisi Karbon Rendah. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk mengurangi pajak emisi kendaraan mewah yang memiliki emisi karbon rendah.
Pemerintah juga menjadikan komponen lokal produksi Indonesia atau nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai sebuah prasyarat. Semua kendaraan yang memenuhi ketentuan TKDN bakal mendapat insentif, baik fiskal dan non fiskal.
“Kita sudah menyaksikan ada banyak produk-produk lokal yang sebenarnya sudah diproduksi di Indonesia. Walaupun komponennya masih ada yang dari luar, tapi komponen lokalnya sudah cukup tinggi. Bahkan ada beberapa yang sudah mendekati 40 persen,” jelasnya.
Pemerintah juga berencana menaikkan standar minimum TKDN dari 40 persen menjadi 60 persen pada tahun 2029 dan 80 persen pada tahun 2030. Menurutnya, kenaikan prasyarat penggunaan komponen dalam negeri dilakukan untuk mewujudkan harapan dalam memajukan industri otomotif agar berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
“Kita ingin semua produsen otomotif itu bisa membuat pabrik di Indonesia, karena punya dampak sosial dan ekonomi yang tinggi termasuk penyerapan lapangan pekerjaan,” tuturnya.
Wamenperin menegaskan bahwa jika pabrik-pabrik otomotif besar di Indonesia—yang rantai pasoknya didukung oleh industri kecil dan menengah—tidak mendapatkan perlindungan, dampaknya akan memicu persoalan industri yang kompleks. Hal ini terkait dengan banyaknya tenaga kerja yang terlibat serta panjangnya rantai industri tersebut.
Melihat tren penetrasi pasar mobil dan motor listrik dalam dua tahun terakhir, Wamenperin memperkirakan bahwa dalam waktu lima tahun, kendaraan listrik akan mendominasi pasar otomotif.
“Karena itu, kita perlu segera merancang langkah transisi dari industri berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik, atau kombinasi keduanya. Pemerintah sebagai regulator harus memastikan transisi ini berjalan tanpa mengganggu kestabilan industri,” ujar Faisol.
Senada dengan itu, Ketua Satgas Transisi Energi Nasional, Rachmat Kaimuddin, menyebutkan bahwa sejumlah negara tetangga, seperti Thailand, telah mempersiapkan peralihan menuju Electric Vehicle (EV). Dengan demikian, dominasi pasar oleh kendaraan listrik bukan lagi sesuatu yang jauh dari kenyataan.
“Salah satu statistik penting yang sering saya soroti adalah bahwa puncak penjualan kendaraan konvensional terjadi pada 2017. Sejak saat itu, penjualan kendaraan konvensional global terus menurun. Ini menunjukkan bahwa transisi ke EV sudah menjadi keharusan,” jelas Rachmat.
Rachmat juga menambahkan bahwa merek-merek EV yang hadir di Indonesia saat ini menawarkan berbagai produk berkualitas tinggi. Namun, ia menekankan pentingnya peran pemerintah, khususnya Kemenperin, untuk memastikan masyarakat mendapatkan kendaraan listrik yang sesuai standar kualitas.
“Kita harus memastikan barang yang masuk ke tangan konsumen adalah produk yang layak dan berkualitas,” tutupnya.
Jumlah Produksi Kendaraan Bermotor
Kemenperin mengungkapkan bahwa sepanjang periode Januari-Oktober 2024, industri kendaraan bermotor roda dua memproduksi 5,8 juta unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,4 juta unit berhasil terjual dan ekspor CBU sebesar 458 unit.
Sementara untuk total produksi roda empat, produksi yang berhasil dicapai sebesar 996 ribu unit. Dari jumlah tersebut penjualan yang terjadi sebesar 710 ribu unit dan ekspor CBU sebesar 390 ribu unit. Sedangkan untuk impor CBU mencapai 80 ribu unit.
“Angka ini setara dengan pertumbuhan sebesar 6,7 persen dari total keseluruhan pada tahun 2023,” ujarnya.
Ancaman Gangguan Rantai Pasok
Perang dagang AS-Tiongkok, kata dia, mengakibatkan gangguan rantai pasok global dan menghambat pasokan komponen vital banyak pabrik atau pusat produksi yang ada di Indonesia.
Masalah yang ditimbulkan akibat perang dagang adalah gangguan produksi industri domestik di sektor manufaktur. Selain itu, kelangkaan komponen menghambat penghentian produksi, kenaikan biaya dan berkurangnya daya saing. Masalah tersebut, kata dia, menghambat pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan industri dalam negeri.
“Ketidakpastian dan gejolak pasar keuangan global mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat memicu depresiasi rupiah, meningkatkan biaya impor dan memicu inflasi yang serius,” ujarnya.
Efek domino dari perang dagang AS-Tiongkok juga mengakibatkan ketidakpastian ekonomi global dan mengurangi minat investor sehingga menghambat arus modal masuk serta menekan investasi.
“Kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan makroekonomi yang berdampak serius bagi kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi terhambat, investasi menurun, dan pengangguran meningkat. Inflasi meninggi mengikis daya beli, memperburuk kemiskinan, dan memicu berbagai ketimpangan sosial,” jelasnya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.