KABARBURSA.COM – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menekankan pentingnya peningkatan daya saing kawasan industri guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Saat ini, kita memiliki 168 kawasan industri yang beroperasi. Kita perlu memastikan daya saing dan investasi terus meningkat agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” kata Faisol dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Maret 2025.
Hal itu disampaikan Faisol dalam momen silaturahmi bersama Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) pada Selasa, 18 Maret 2025. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mempertegas komitmen pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari jerat middle-income trap.
Oleh karena itu, pihak Kemenperin kembali menegaskan pentingnya kawasan industri nasional dapat menjadi pusat ekosistem industrialisasi sehingga mampu mendongkrak produktivitas nasional.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, hingga saat ini sektor pengolahan non-migas masih jadi tulang punggung perekonomian nasional. Sektor ini, kata dia, menyumbang 17,16 persen PDB nasional dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,75 persen. Sektor ini juga memberikan penerimaan pajak terbesar karena mampu mencapai 25,84 persen.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, menjelaskan strategi kebijakan untuk memperkuat kawasan industri guna mendukung Asta Cita.
“Lima tahun ke depan, kawasan industri akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan industri prioritas berbasis hilirisasi dan teknologi tinggi,” ungkapnya.
Mengacu pada RPJMN 2025-2029, dengan asumsi nilai PDB industri pengolahan non-migas pada 2024 sebesar 5,3 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan sektor ini dapat meningkat secara bertahap dalam lima tahun mendatang hingga mencapai 8,59 persen.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, menekankan pentingnya membangun ekosistem industri yang lebih terintegrasi.
“Kawasan industri harus menjadi pusat industrialisasi yang kuat. Kemitraan antara pemerintah, manufaktur, dan sektor keuangan akan mempercepat transformasi industri yang lebih kompetitif,” ujarnya.
Sanny menambahkan bahwa untuk mencapai Asta Cita Presiden Prabowo, kawasan industri yang menjadi pusat manufaktur membutuhkan kepastian hukum melalui reformasi regulasi dan birokrasi, pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah, kebijakan yang mendukung tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi di kawasan industri, serta keamanan dan ketertiban yang berdampak pada iklim investasi. Selain itu, diperlukan pula insentif fiskal dan nonfiskal guna mendorong daya saing industri.
Dari perspektif perbankan, Chief Economist Bank Rakyat Indonesia (BRI), Anton Hendranata, menyoroti pentingnya stabilitas perekonomian global dan domestik dalam mendukung sektor industri.
“Saat ini menjadi tantangan yang besar mengingat kondisi ketidakpastian risiko geopolitik dan melambatnya kinerja perekonomian global. Pemerintah harus mencermati kondisi tersebut dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” paparnya.
Tantangan Kawasan Industri
Sementara itu, Plt. Koordinator Pokja pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLH/BPLH, Farid Mohammad mengungkap sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh kawasan industri. Tantangan tersebut meliputi regulasi lingkungan hidup, pengelolaan kawasan industri dan penyediaan air baku untuk industri.
Oleh karena itu, pihaknya telah menyiapkan sebuah sistem informasi ligkungan hidup yang dapat mempermudah dalam proses persetujuan lingkungan usaha secara digital melalui Amdalnet.
“Kementerian lingkungan lebih cepat tanpa mengorbankan aspek keberlanjutan. Adapun tantangan yang dihadapi saat ini adalah proses integrasi sistem lintas kementerian,” tutur Farid.
Sementara itu, Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, menegaskan bahwa pihaknya berupaya mendorong kawasan industri untuk mempercepat penyediaan sarana air baku, terutama dari sumber air permukaan yang dikelola secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Prasetyo Wiranto, menekankan pentingnya percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) guna mendukung operasional kawasan industri.
“Digitalisasi perizinan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan menarik lebih banyak investasi,” ujarnya.
Kawasan Industri Baru di Jateng
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah, secara resmi meluncurkan zona komersial dan hunian premium.
Langkah ini diambil untuk merespons tingginya permintaan pasar serta mengacu pada model kawasan industri terintegrasi seperti yang diterapkan di Shenzhen, China.
Direktur Utama KIT Batang, Ngurah Wirawan, menjelaskan bahwa pembangunan zona komersial dan hunian ini dilakukan secara bersamaan dengan pengembangan kawasan industrinya.
“Mulai tahun depan, atau dalam dua hingga tiga tahun ke depan, kami akan melihat munculnya berbagai gedung seperti hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, serta deretan kafe dan restoran di sepanjang garis pantai, serupa dengan pengembangan PIK 2. Selain itu, pembangunan pabrik juga tetap berlanjut,” ujar Ngurah dalam acara di Grand Batang City, Jawa Tengah, Minggu, 15 Desember 2024.
Lebih lanjut, Ngurah menuturkan bahwa kawasan ini akan berkembang menjadi kota mandiri yang mendukung kebutuhan industri, termasuk menyediakan fasilitas wisata.
Ia juga mencatat bahwa dalam beberapa tahun ke depan, volume lalu lintas kendaraan di jalur Tol Semarang-Batang diperkirakan meningkat, yang turut mendorong perkembangan kawasan tersebut.
Terkait dengan sektor pariwisata, Ngurah menyebutkan bahwa konsep wisata yang diusung berbeda dengan destinasi populer seperti Bali atau Lombok.
“Kami menawarkan pengalaman yang lebih praktis dan mudah diakses. Misalnya, pengunjung yang datang dari Jakarta pada bulan Maret bisa mampir ke Batang dan menikmati kegiatan watersport di garis pantai. Kawasan ini berada di jalur lintas, sehingga pariwisatanya cocok untuk kunjungan singkat, mirip dengan pengalaman di Ancol,” jelasnya.
Ngurah juga mengungkapkan bahwa pengembangan KIT Batang kini telah mengalami perubahan dibandingkan rencana awal. Awalnya, fokus utama ditujukan pada industri hilirisasi dengan pembangunan pabrik untuk kendaraan listrik, motor listrik, baterai, panel surya, dan semikonduktor. Namun, proses pencarian investor untuk proyek-proyek tersebut menghadapi tantangan tersendiri.
“Investasi dalam sektor ini sangat besar dan keputusan strategis yang diambil sering memerlukan waktu yang lama, sementara kami perlu terus tumbuh dan menghidupi karyawan,” paparnya.
Sejak berdiri, KIT Batang telah berhasil menjual lahan seluas 339 hektare dengan total nilai investasi mencapai Rp18,7 triliun.
Beberapa tenant internasional yang berinvestasi di kawasan ini berasal dari berbagai negara, termasuk China, Korea Selatan, Chili, Thailand, Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Taiwan, Singapura, serta Indonesia. (*)