Airlangga menjelaskan bahwa KEK Nongsa telah berkembang pesat sebagai pusat data digital, dengan beberapa perusahaan besar seperti GDS (perusahaan IT asal Shanghai) yang sudah memutuskan untuk melakukan ekspansi di sana. Lokasi ini sekarang memiliki infrastruktur untuk pusat data, termasuk pusat data AI, yang membuatnya sebanding dengan Digital Park Special Economy Zone yang dibangun oleh Malaysia dan Singapura di Johor.
Selain KEK di Batam dan Bintan, pemerintah juga sedang mengembangkan KEK Kendal di Jawa Tengah dan KEK di Jawa Timur sebagai bagian dari strategi nasional untuk memajukan sektor semikonduktor. Batam menjadi salah satu lokasi utama untuk industri ini karena memiliki pasar yang luas serta kemudahan aliran bahan baku. Di Batam juga akan dibangun industri berbasis silika, yang penting untuk pengembangan teknologi semikonduktor.
Airlangga juga menekankan pentingnya KEK Kura-Kura Bali sebagai katalisator industri semikonduktor di Indonesia. Kerja sama antara United in Diversity (UID) Bali Campus dan Tsinghua Southeast Asia Center akan difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk industri ini. Ia menyebutkan bahwa pengembangan industri semikonduktor memerlukan SDM berkualitas, air, dan energi, sehingga kawasan seperti KEK Kura-Kura Bali cocok untuk menjadi pusat assembly, testing, packaging, serta pengembangan talenta.
Airlangga menampik anggapan bahwa pengembangan semikonduktor dan penerapan AI di Indonesia akan mengurangi lapangan pekerjaan. Sebaliknya, teknologi ini akan menciptakan lebih banyak peluang kerja dengan jenis pekerjaan yang berbeda, mengingat industri semikonduktor dan AI memerlukan banyak tenaga ahli di berbagai bidang.
Dengan pengembangan KEK yang lebih terintegrasi, pemerintah berupaya menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan teknologi digital dan semikonduktor di kawasan Asia Tenggara, mampu bersaing dengan inisiatif serupa dari negara-negara tetangga.
Pertemuan Tingkat Menteri
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) secara virtual, diikuti oleh perwakilan dari 13 negara anggota IPEF.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong implementasi IPEF sebagai upaya untuk memperkuat rantai pasok domestik, transisi menuju ekonomi bersih, dan menciptakan praktik ekonomi yang adil serta transparan di kawasan Indo-Pasifik.
“Indonesia sangat menyambut baik implementasi IPEF, terutama dalam membangun infrastruktur industri yang ramah lingkungan dan resilien. Kami juga berfokus pada kemudahan investasi melalui 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di seluruh nusantara,” ungkap Menko Airlangga, Selasa, 24 September 2024.
Sekretaris Perdagangan AS Gina Raimondo, dalam pernyataannya menyoroti sejumlah kemajuan signifikan yang telah dicapai mitra IPEF sejak pertemuan di Singapura pada Juni 2024. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang telah terjalin antara negara-negara anggota dalam membangun rantai pasok global yang tangguh dan mendukung transisi menuju ekonomi bersih.
Raimondo juga mengumumkan bahwa Pilar II (Rantai Pasok), Pilar III (Ekonomi Bersih), dan Pilar IV (Ekonomi Adil) dari IPEF akan mulai diberlakukan pada 11-12 Oktober 2024. Dengan diadopsinya ketiga pilar ini, diharapkan akan terbuka peluang lebih luas untuk mempererat kerjasama ekonomi antar negara mitra.
Menko Airlangga menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam beberapa sektor strategis, termasuk Carbon Capture Storage (CCS), semikonduktor, hydrogen hijau, dan Small-Modular Reactors (SMRs).
“Kami percaya bahwa dengan dukungan IPEF, kita dapat memaksimalkan potensi ini untuk kebaikan bersama,” ujarnya.
Dalam diskusi tentang Pilar II (Rantai Pasok), negara-negara mitra sepakat untuk mengoperasikan Supply Chain Agreement sebagai langkah membangun rantai pasok yang lebih kuat dan mengantisipasi gangguan dalam sistem global. Agreement ini juga berfungsi sebagai platform untuk mendorong hak-hak pekerja sesuai dengan standar International Labour Organization (ILO).
Program Kerjasama Bersih dan Adil
Lebih lanjut, perjanjian IPEF Pilar III (Ekonomi Bersih) berhasil meneruskan program yang telah dibahas pada Clean Economy Investor Forum di bulan Juni, yang meliputi berbagai program kerjasama seperti rantai pasokan hidrogen, bahan bakar penerbangan berkelanjutan, listrik bersih, dan Small Modular Reactors.
Indonesia berperan aktif sebagai co-lead pada program Small Modular Reactors dan akan membentuk Satuan Kerja Publik-Swasta untuk program bahan bakar penerbangan berkelanjutan, bekerja sama dengan Singapura.
Negara-negara mitra juga menyambut inisiatif di bawah Pilar IV (Ekonomi Adil), yaitu Technical Assistance and Capacity Building (TACB), yang berfokus pada penguatan usaha anti-korupsi dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Melalui inisiatif ini, negara-negara IPEF menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan kepastian dalam hubungan perdagangan antar negara.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.