KABARBURSA.COM - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyebut, pembangunan desa ke depan akan melibatkan 400 perusahaan swasta. Hal itu dia ungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V bersama Kemendes PDT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2024.
Berdasarkan rapat koordinasi yang digelarnya, Yandri menyebut terdapat 400 perusahaan CSR yang akan dilibatkan dalam pembangunan desa, khususnya terhadap daerah-daerah tertinggal. Artinya, kata dia, pihak swasta tidak hanya menikmati sumber daya alam (SDA) daerah tersebut, melainkan juga terlibat dalam pembangunan desa.
"Maka pihak swasta, apalagi pihak swasta itu sedang menikmati tanah air desa itu, maka sejatinya sekarang kita memaksimalkan peran swasta juga. Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal," kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V.
Yandri pun meminta masukan kepada pimpinan Komisi V untuk mewujudkan kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan desa. Ke depan, dia mengaku akan memetakan desa mana saja yang pembangunannya perlu di masifkan. "Tentu kami siap menyambungkan dengan para pihak yang kami anggap layak dan bisa bertanggung jawab untuk membangun desa yang masif perlu kita sentuh secara serius," ungkapnya.
Di sisi lain, Yandri juga mengaku telah melakukan kunjungan ke Desa Kamojing, Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Yandri menyebut desa itu memiliki potensi ekonomi yang besar. Di sisi lain, dia juga menyebut terdapat peran swasta dalam membangun Desa Kamojing, yakni PT Pupuk Kujang dan PT Mandala.
"Bagus sekali di Desa Kamojing, ada danau yang dikerjasamakan dengan PT Mandala dan Pupuk Kujang. Jadi kalau Pak Ketua, tadi sampaikan bahwa desa itu mesti dikolaborasikan, betul. (Karena) kalau (mengandalkan) dari dana desa nggak mungkin lah," tutupnya.
Kemendes Dorong Optimalisasi SDA Desa
Dalam kunjungannya ke Desa Kimojang, Yandri meminta desa bisa lebih fleksibel dan maksimal dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliiki, di mana dapat menundukung swasembada pangan, swamsembada energi, makan siang bergizi, dan hilirisasi.
Dalam hal swasembada pangan, Yandri menilai, desa memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan program ketahanan pangan melalui dana desa, lanjutnya, desa-desa di Indonesia dapat menjadi lumbung pangan yang menyediakan bahan makanan pokok yang berkualitas dan terjangkau.
"Kita harapkan para petani, nelayan, dan peternak di desa tidak hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga berpartisipasi dalam hilirisasi produk, seperti mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, hasil pertanian seperti jagung dan singkong dapat diolah menjadi berbagai produk turunan yang bisa dipasarkan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar internasional," kata Yandri dalam keterangannya, Minggu, 3 November 2024.
Kemudian dalam hal swasembada energi, kata Yandri, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan energi terbarukan, seperti biogas, biomassa, tenaga surya, dan mikrohidro. Dia menilai, desa dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada, agar desa dapat mandiri secara energi, sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan lebih efisien dan berkelanjutan.
"Swasembada energi ini bukan hanya tentang kebutuhan energi di tingkat desa, tetapi juga upaya kita bersama untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Ketika desa-desa bisa memproduksi dan memanfaatkan energi mereka sendiri, ini akan membawa manfaat ekonomi dan lingkungan yang besar," katanya.
Di sisi lain, Yandri juga menyebut, desa berperan sebagai suksesor program makan bergizi gratis (MBG). Dia menilai, penting bagi semua untuk memastikan bahwa pangan yang di konsumsi berkualitas dan bergizi.
Menurutnya, program MBG bagi masyarakat desa menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat desa. "Ketika kita makan dari hasil panen yang kita tanam sendiri, ini menjadi cerminan dari kemandirian kita dalam memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi. kita bisa melaksanakan program pemberian makan siang bergizi di sekolah-sekolah dan tempat umum," katanya.
Lebih jauh, Yandri juga mendorong hilirisasi bahan mentah yang dimiliki SDA desa. Dia menyebut, pemerintah sangat mendorong agar desa tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga turut serta dalam proses pengolahan produk. "Melalui hilirisasi, nilai tambah produk desa akan meningkat, dan ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan desa, dan mengurangi kemiskinan," tutupnya.
Dana Desa
Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, besaran dana desa tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Dalam UU APBN, dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun yang terdiri dari Rp69 triliun dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan. Adapun penetapan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).(*)