KABARBURSA.COM - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp18,97 miliar kepada 92 debitur di Sumatera Selatan, termasuk pelaku usaha, wanita, dan penyandang disabilitas.
Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penyaluran KUR pada semester II/2024 di wilayah tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa penyaluran ini melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
Realisasi penyaluran KUR di Sumsel hingga Juni 2024 telah mencapai Rp4,34 triliun, namun penyaluran dapat dioptimalkan lebih lanjut.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Sumsel adalah salah satu penerima KUR terbesar di Pulau Sumatra, dan berharap penyerapan KUR di wilayah tersebut dapat meningkat.
Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi menambahkan bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kemenkeu untuk penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro (UMi), yang merupakan pembiayaan dari APBN. Ini bertujuan untuk menambah akses pembiayaan selain yang disediakan oleh perbankan.
Evaluasi Berkala
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi isu beberapa bank yang berencana membatasi bahkan menghentikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi terhadap kompetensi dan kondisi para bank penyalur.
“Evaluasi berkala ini memungkinkan adanya penyesuaian, alokasi, atau bahkan penghentian penyaluran KUR. Implementasi program ini menekankan tidak hanya pada peningkatan penyaluran, tetapi juga pada efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 Juli 2024.
Menurut data yang disampaikan Dian, realisasi penyaluran KUR oleh 41 bank penyalur per 31 Mei 2024 telah mencapai Rp116,94 triliun, meningkat 45,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp80,25 triliun. Penyaluran KUR ini telah diberikan kepada 1,99 juta debitur dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya mendukung UMKM.
Berdasarkan catatannya, penyaluran KUR ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp80,25 triliun.
“Ini menunjukkan komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia,” tambahnya.
Dian menekankan pentingnya memastikan bahwa program KUR tidak hanya sekadar meningkatkan penyaluran kredit, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM dalam jangka panjang.
“Kami terus berupaya memastikan bahwa program ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi UMKM di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Ulang Imbal Jasa Penjaminan
Sebelumnya Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Hexana Tri Sasongko, memaparkan rencana ambisius untuk memperkuat Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 sebesar Rp3 triliun.
Dia menyoroti bahwa peningkatan PMN ini tidak hanya bertujuan untuk menambah modal, tetapi juga untuk meninjau ulang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) guna memperbaiki keseimbangan keuangan perusahaan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI hari ini, Hexana menjelaskan bahwa tambahan PMN sebesar Rp3 triliun akan didistribusikan antara Askrindo dan Jamkrindo, masing-masing Rp2 triliun dan Rp1 triliun, dari APBN 2025. Hal ini diharapkan akan memperkuat kemampuan kedua lembaga tersebut dalam memberikan penjaminan dengan tingkat kesehatan keuangan dan profitabilitas yang baik.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan tambahan PMN Rp3 triliun disertai dengan peninjauan kembali tarif IJP,” kata Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI Pembahasan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025, Rabu, 10 Juli 2024
Menurut Hexana, tambahan PMN sebesar Rp3 triliun yang diusulkan akan meningkatkan profil Askrindo dan Jamkrindo, memperkuat kemampuan keduanya dalam memberikan penjaminan dengan kesehatan keuangan yang baik serta profitabilitas yang optimal. Rinciannya, dari total tersebut, Rp2 triliun dialokasikan untuk Askrindo dan Rp1 triliun untuk Jamkrindo, yang akan didanai dari APBN tahun anggaran 2025.
“Sehingga secara otomatis akan secara organik meningkatkan kapasitas Askrindo dan jamkrindo memberikan penjaminan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hexana juga mengusulkan kepada Komisi VI DPR RI agar IFG, Askrindo, dan Jamkrindo serta pihak penyalur turut serta dalam Rapat Komite Kebijakan KUR, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kondisi penyaluran dan penjaminan KUR.
Selanjutnya, Hexana menjelaskan bahwa penyaluran KUR dari 2007 hingga 2023 mencapai total Rp1,775 triliun dan telah mencakup 60 juta UMKM, serta memberi pekerjaan kepada sekitar 94 juta tenaga kerja.
“Pada masa pandemi Covid-19 dukungan pemerintah dalam pembiayaan UMKM melalui KUR dan KMK PEN dilakukan dalam skala yang besar. Hal ini sangat mendukung tercapainya stabilitas ekonomi sehingga pemulihan ekonomi terjadi sangat cepat,” jelasnya.