KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2025. Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran yang diterima Kementerian PUPR hanya sebesar Rp75,63 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dibahas dalam rapat terbatas, Kementerian PUPR telah mengajukan usulan tambahan melalui surat resmi Menteri PUPR nomor 725 tertanggal 8 Agustus 2024.
Kata dia, Kementerian PUPR mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp136,95 triliun untuk 2025, sedangkan pagu anggaran saat ini sebesar Rp75,63 triliun, sehingga masih dibutuhkan tambahan Rp61,31 triliun.
“Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 totalnya menjadi sebesar Rp136,95 triliun,” kata Menteri Basuki di dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2024.
Basuki merinci bahwa prioritas penggunaan anggaran tambahan tersebut meliputi dukungan ketahanan pangan dan energi, termasuk penyelesaian bendungan yang sedang berjalan serta pembangunan bendungan baru dengan target sekitar 50 bendungan dalam lima tahun ke depan.
“Dalam lima tahun mendatang ditargetkan akan dibangun sekitar 50 bendungan,” jelas Basuki.
Selain itu, lanjut Menteri Basuki, juga akan dibangun jaringan tersier, cetak sawah, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pembangunan bendung untuk meningkatkan kinerja irigasi.
Basuki menegaskan, hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru, sebagai tanggung jawab Kementerian PUPR.
Anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk pembangunan jaringan air baku, penyelesaian infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan daerah otonomi baru (DOB) di Papua, dan pembangunan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan daya tarik investasi.
“Pembangunan infrastruktur DOB Papua, karena ini masih baru mulai pada akhir tahun ini sehingga masih diperlukan banyak lagi infrastruktur bagi DOB Papua ini,” terangnya.
Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi pembangunan jalan bebas hambatan, dalam hal ini untuk mendukung konstruksinya agar daya tarik invetasi alias Internal Rate of Return (IRR) bisa meningkat.
Selain itu, akan ada pembangunan jembatan gantung, sistem penyediaan air minum (SPAM), pengelolaan air limbah, serta sarana dan prasarana perguruan tinggi, olahraga, dan pasar. Serta pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler, dan bantuan untuk prasarana dan sarana perumahan.
“Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” tandas Basuki.
10 Kementerian yang Dapat Anggaran Besar
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp976,8 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.
Pagu anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 18,5 persen dibandingkan dengan outlook anggaran belanja K/L tahun 2024, yang mencapai Rp1.198,8 triliun.
Jika dilihat berdasarkan instansinya, beberapa kementerian dan lembaga menerima pagu anggaran yang besar untuk melaksanakan agenda yang berkaitan dengan pertahanan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak lagi menjadi kementerian yang mendapatkan anggaran belanja paling besar.
Posisinya tergeser oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mendapatkan pagu anggaran paling besar, yakni sebesar Rp165,2 triliun, turun dari outlook anggaran tahun 2024, yakni sebesar Rp175,12 triliun.
Adapun anggaran tersebut bakal digunakan Kemenhan untuk pengadaan alutsista, pemeliharaan atau peningkatan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, dan pembangunan atau pengadaan saran prasarana pertahanan.
Di posisi kedua yang mendapatkan pagu anggaran terbesar adalah Polri yaitu sebesar Rp126 triliun, meningkat dari outlook belanja tahun ini sebesar Rp123,6 triliun.
Berikutnya adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan pagu anggaran sebesar Rp90,6 triliun, turun dari outlook tahun ini sebesar Rp93,2 triliun.
Berikut urutan 10 Kementerian/Lembaga yang mendapakan pagu belanja 2025 paling besar:
1. Kementerian Pertahanan: Rp165,2 triliun
2. Kepolisian RI: Rp126 triliun
3. Kementerian Kesehatan: Rp90,6 triliun
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Rp83,2 triliun
5. Kementerian Agama: Rp78 triliun
6. Kementerian Sosial: Rp77,2 triliun
7. Kementerian PUPR: Rp75,6 triliun
8. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun
9. Kementerian Perhubungan: Rp24,8 triliun
10. Kejaksaan RI: Rp 23,3 triliun.
Defisit Anggaran 2025 Diperkirakan Capai 2,53 Persen
Defisit anggaran APBN 2025 diproyeksikan mencapai Rp616,2 triliun atau sekitar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menimbulkan kekhawatiran terkait kehati-hatian fiskal pemerintah.
Direktur Next Policy Yusuf Wibisono mengungkap defisit anggaran yang mendekati 3 persen dari PDB ini menunjukkan potensi risiko yang signifikan terhadap stabilitas fiskal.
“Defisit anggaran hingga 2,53 persen dari PDB, tidak mencerminkan kehati-hatian fiskal,” kata Yusuf kepada Kabar Bursa di Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024.
Lanjutnya Yusuf menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tengah menghadapi berbagai program prioritas, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan rencana pembentukan kementerian atau lembaga baru.
Ditambah dengan kemungkinan perubahan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P, ada kemungkinan besar defisit anggaran dapat melebihi 3 persen dari PDB.
Kekhawatiran ini semakin diperburuk oleh sensitivitas APBN terhadap fluktuasi makroekonomi, seperti pelemahan kurs Rupiah dan kenaikan harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh ketidakpastian global.
“Maka peluang defisit menembus 3 persen dari PDB itu nyata, tidak mengada-ada,” jelasnya.
Selain itu, beredar kabar bahwa Presiden terpilih berencana untuk meningkatkan rasio utang pemerintah hingga 50 persen dari PDB. Ada juga spekulasi mengenai potensi perubahan batasan defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Angka defisit anggaran 2025 ini menjadi semakin krusial mengingat upaya konsolidasi fiskal yang telah dilakukan pasca pandemi.
Pada masa pandemi, defisit anggaran sempat melonjak hingga 6,14 persen dari PDB pada tahun 2020 dan 4,57 persen pada tahun 2021. Upaya konsolidasi berhasil menurunkan defisit menjadi 2,38 persen pada 2022, dan 1,65 persen pada 2023.
“Sejak 2024, konsolidasi fiskal mengalami pembalikan yang signifikan, dan semakin menguat pada 2025. Defisit anggaran 2024 semula dipatok 2,29 persen dari PDB,” papar Yusuf.
Namun kejatuhan penerimaan dan tekanan belanja yang menguat di tahun politik, terutama anggaran bansos dan pemilu, membuat defisit anggaran 2024 diperkirakan akan menembus 2,70 persen dari PDB.
Penetapan defisit anggaran 2025 sebesar 2,53 persen dari PDB ini dipandang berpotensi berbahaya, terutama dengan kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan belanja untuk mendukung program pemerintahan saat ini serta program yang direncanakan oleh Presiden terpilih.
Dengan segala pertimbangan tersebut, ada kemungkinan besar defisit anggaran 2025 akan mendekati atau bahkan melampaui 3 persen dari PDB. (*)