Keracunan MBG, DPR Desak Kemenkes Investigasi ke Lapangan

KABARBURSA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan, bukan karena manfaatnya, tapi karena puluhan siswa di Cianjur justru keracunan setelah menyantap makanan dari program itu.

Merespons kejadian ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, meminta Kementerian Kesehatan menyelidiki secara tuntas sumber keracunan yang terjadi. Ia menilai penting untuk memastikan apakah penyebabnya berasal dari proses masak, distribusi, atau titik lainnya. Ia juga menegaskan, “Nanti kita tunggu saja investigasinya,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Muhaimin juga mengingatkan agar laboratorium kesehatan daerah tidak menunggu lama untuk bergerak. Ia menyebut kecepatan respons penting agar masyarakat tidak semakin khawatir.

Diketahui, jumlah siswa yang mengalami dugaan keracunan makanan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus bertambah. Hingga Selasa, 22 April 2025, tercatat sedikitnya 78 siswa dari dua sekolah menjadi korban setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG yang digulirkan pemerintah.

Kasus ini pertama kali mencuat pada awal pekan, ketika puluhan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, dan diare. Belakangan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengonfirmasi bahwa sebagian korban juga berasal dari SMP PGRI 1 Cianjur. Total ada 23 siswa dari sekolah tersebut yang turut terdampak, mencakup peserta didik dari kelas 7, 8, dan 9.

Seluruh korban saat ini menjalani perawatan intensif di fasilitas layanan kesehatan yang berbeda, termasuk RSUD Sayang Cianjur dan RS Bhayangkara. Gejala umum yang dilaporkan antara lain pusing, muntah, serta gangguan pencernaan lainnya.

Informasi yang dihimpun KabarBursa menunjukkan bahwa kedua sekolah tersebut merupakan bagian dari program MBG yang dijalankan oleh 12 unit satuan pendidikan penggerak gizi (SPPG) di Cianjur. Program tersebut diketahui menjangkau lebih dari 36 ribu siswa di wilayah tersebut.

Pihak Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa penyelidikan atas penyebab keracunan masih berlangsung. Sampel makanan yang dikonsumsi siswa serta muntahan korban telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat di Bandung untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara hasil pemeriksaan masih menunggu, distribusi makanan MBG di dua sekolah terdampak kini telah dihentikan sementara.

Dari informasi yang beredar, menu makanan yang dikonsumsi para siswa pada hari kejadian terdiri dari nasi, mi goreng, ayam suwir, tempe mendoan, serta buah semangka. Para siswa disebut mulai merasakan gejala beberapa jam setelah makan siang dibagikan sekitar pukul 09.30 WIB dengan keluhan mulai muncul menjelang akhir jam sekolah.

Hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah penyebab keracunan berasal dari makanan yang disiapkan di dapur, proses distribusi, atau faktor lainnya. Otoritas kesehatan masih melakukan pelacakan menyeluruh untuk memastikan titik lemah dalam rantai penyediaan makanan tersebut.

Sebelum insiden di Cianjur mencuat, kejadian serupa lebih dulu terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pada Senin, 14 April 2025, sedikitnya 60 siswa dari delapan sekolah dasar hingga menengah dilaporkan mengalami gejala yang mengarah pada keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Gejala umum yang dialami di antaranya adalah mual, muntah, diare, dan pusing.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Batang menyampaikan bahwa seluruh korban telah membaik dan kembali masuk sekolah dua hari setelah kejadian. Berdasarkan keterangan yang dihimpun media, makanan yang didistribusikan hari itu diganti dengan menu berbahan dasar mi. Diduga, lamanya proses masak yang dimulai sejak tengah malam hingga distribusi di pagi hari membuat bahan makanan tersebut berisiko basi saat diterima siswa.

Uniknya, tidak semua siswa yang mengonsumsi menu hari itu terdampak. Beberapa guru disebut secara mandiri mengambil inisiatif membuang makanan yang sudah tercium bau tidak sedap sebelum diberikan kepada murid, sehingga mencegah potensi keracunan lebih luas.

Sebagai langkah lanjutan, Dinas Kesehatan setempat telah mengirimkan sampel makanan ke laboratorium untuk pengujian. Di saat yang sama, pihak dinas mendatangi seluruh dapur penyedia MBG di wilayah Batang untuk menyampaikan sejumlah rekomendasi, termasuk pengetatan proses pemilihan bahan baku, pengecekan kualitas air, dan peralatan masak yang digunakan.

Pemeriksaan juga dilakukan langsung ke sekolah-sekolah untuk memantau kesehatan siswa pascakejadian. Selain itu, sosialisasi kepada para guru dan siswa digencarkan, termasuk imbauan agar makanan MBG diperiksa lebih dahulu sebelum dikonsumsi. Guru diminta untuk mencicipi terlebih dahulu dan tidak menyajikan makanan yang tampak rusak, berbau, atau bertekstur tidak layak.

DPR Desak BGN Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti berbagai persoalan yang timbul dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta Badan Gizi Nasional segera menyelesaikan berbagai insiden yang mencuat, termasuk kasus di Batang, Jawa Tengah dan yang pernah terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan.

Ia pun mendesak BGN agar melakukan investigasi serius terhadap penerapan standar keamanan pangan di seluruh tahapan penyelenggaraan—dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi kepada siswa. “Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak  harus menjadi prioritas utama. Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan  cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 April 2025.

Netty juga menanggapi kasus tunggakan pembayaran hampir Rp1 miliar yang dialami dapur penyedia MBG di Kalibata, Jakarta Selatan. Menurutnya, persoalan ini mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola anggaran dan sistem administrasi yang seharusnya menjadi perhatian utama BGN.

“Keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada keberlanjutan program MBG. Hal ini harus diantisipasi dengan membangun  sistem koordinasi dan monitoring antar lembaga pelaksana,” katanya.

Di tengah situasi tersebut, Netty menyampaikan apresiasinya kepada para pengelola dapur yang tetap melanjutkan pelaksanaan program, meskipun menghadapi keterlambatan pembayaran dan hambatan operasional lainnya. “Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini  harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini pun mendesak BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi tersebut perlu mencakup mekanisme pengawasan di lapangan, penyeragaman standar penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta perbaikan sistem transparansi dalam pencairan dana.

“MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan dan  dukungan tulus dari semua pihak. Dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud,” kata Netty.(*)