KABARBURSA.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas di seluruh Indonesia melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
"Secara konsisten, Kementerian Perhubungan telah menjalankan arahan Presiden (Joko Widodo) agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi dapat menghubungkan antar kawasan dan wilayah," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub, Novie Riyanto Dikutip, Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2024.
Berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperluas akses masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ini termasuk penyediaan angkutan perintis di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan, serta pengembangan angkutan umum perkotaan yang modern dan terintegrasi.
Sejak 2015 hingga 2024, Kemenhub telah menyelesaikan 45 proyek strategis nasional. Salah satu program unggulan adalah subsidi angkutan tol laut, yang berhasil menekan disparitas harga barang di daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP). Hingga saat ini, terdapat 39 rute tol laut, 41 rute pelabuhan yang saling terhubung, serta lebih dari 40 rute jembatan udara di seluruh Indonesia.
Di wilayah perkotaan, Kemenhub mengembangkan transportasi publik yang modern dan terintegrasi dengan prinsip berkelanjutan, seperti Lintas Raya Terpadu (LRT) tanpa masinis, Kereta Cepat Jakarta-Bandung "Whoosh" sebagai teknologi kereta cepat pertama di Asia Tenggara, serta Moda Raya Terpadu (MRT) yang menyediakan alternatif transportasi nyaman dan efisien.
Sesjen Novie juga mengajak seluruh insan transportasi untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
"Mari mengisi kemerdekaan dengan pembangunan berkelanjutan dan menjaga republik ini dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar negeri ini semakin kuat berlandaskan Pancasila," tuturnya.
Upacara ini turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenhub.
Masyarakat Wilayah 3TP
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya mengoptimalkan trayek kapal rede demi meningkatkan konektivitas dan layanan kepada masyarakat di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan).
“Untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi laut bagi masyarakat di daerah 3TP serta yang belum terakomodir oleh angkutan perintis, kami terus mendorong penyelenggaraan angkutan perairan di pelabuhan dengan melakukan optimalisasi trayek-trayek kapal rede,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Hartanto, dalam keterangan di Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.
Menurut Hartanto, kapal rede berfungsi sebagai penghubung menuju pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempat yang tidak dapat disinggahi oleh kapal utama karena keterbatasan fasilitas pelabuhan atau faktor lainnya.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengadakan kegiatan Pembinaan dan Pemetaan Data Dukung Usulan Trayek Angkutan Perairan di Pelabuhan (Rede Transport) untuk tahun anggaran 2025, yang dilaksanakan pada Selasa (25/6) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
“Kegiatan ini untuk evaluasi serta pembinaan dan pemetaan data dukung pelayanan angkutan perairan, yang merupakan inovasi dari tim Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Direktorat Teknis Penyelenggaraan Angkutan Perairan di Pelabuhan,” ujar Hartanto.
Hartanto menegaskan bahwa angkutan perairan di pelabuhan (Rede Transport) adalah bagian integral dari penyelenggaraan angkutan laut perintis maupun angkutan laut dengan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO).
“Pelayanan angkutan perairan di pelabuhan (Rede Transport) adalah sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat dari dermaga ke kapal,” katanya.
Daerah Pelayaran Terbatas
Ia menambahkan bahwa angkutan laut rede telah beroperasi selama 8 tahun sebagai wujud kehadiran negara dalam membantu mobilitas penumpang dan barang. Selain itu, kapal rede berfungsi sebagai penghubung menuju pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempat yang tidak dapat disinggahi oleh kapal utama karena keterbatasan fasilitas.
Dalam perjalanannya, kapal rede tidak hanya melayani dari pelabuhan atau dermaga ke kapal utama, tetapi juga melayani dari satu pulau ke pulau lainnya dalam satu wilayah pelabuhan dengan daerah pelayaran terbatas.
“Daerah pelayaran terbatas tersebut mencakup radius 100 mil laut dari suatu pelabuhan tujuan,” jelas Hartanto.
Hartanto berharap dengan adanya keterbatasan layanan pada kapal rede, pola layanan dapat berubah menjadi pelayaran terbatas. Selain itu, perubahan nomenklatur juga diharapkan terjadi seiring dengan kegiatan rede yang pada tahun-tahun berikutnya akan melayani antar pulau, dermaga, dan kapal utama.
Kepala Subdirektorat Angkutan Dalam Negeri Hasan Sadili menjelaskan, pada awalnya kapal rede diciptakan untuk konektivitas transportasi bagi kapal penumpang yang singgah di pelabuhan tanpa dermaga.
“Kapal rede pada perkembangannya tidak hanya mengangkut penumpang dari kapal perintis, namun juga dari kapal PT Pelni, seperti di Tanjung Balai Karimun, Karimun Jawa, dan Labuan Bajo,” ujar Hasan.
Menurut Hasan, dengan 16 trayek kapal rede pada tahun 2024, cakupan angkutan laut yang tidak dapat memasuki wilayah 3TP di seluruh Indonesia telah diperluas.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut berkomitmen untuk terus mengevaluasi layanan kapal rede agar penggunaannya optimal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami juga mengimbau agar kapal rede tidak digunakan untuk beroperasi pada jarak yang jauh karena beberapa keterbatasan yang ada,” kata Hasan.(*)