KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menambah kuota pembiayaan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit. lalu sektor apa saja yang memberikan dampak signifikan pada pembangunan tersebut?
Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi, terutama di sektor konstruksi. Ia menjelaskan bahwa pengembangan FLPP akan mempengaruhi sejumlah sektor secara luas.
"ketika FLPP dibangun maka sektor-sektor yang terpengaruh apa saja, tentu saja sektor konstruksi, kemudian sektor perdagangan, karena juga terkait dengan bahan baku daripada pembangun perumahan tersebut," kata Tauhid kepada Kabar Bursa di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024.
Ia menambahkan, sektor konstruksi secara langsung terlibat dalam pembangunan perumahan, sementara sektor perdagangan terhubung melalui penyediaan bahan baku. Industri bahan bangunan juga akan mendapatkan dorongan karena meningkatnya permintaan.
Lebih lanjut, Tauhid menjelaskan, bahwa sektor jasa keuangan juga akan terkena dampak karena FLPP memfasilitasi peminjaman atau kredit dalam sektor perumahan.
"Sektor jasa keuangan memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan melalui kredit, yang mempengaruhi keseluruhan ekonomi. Dengan adanya FLPP, kita mengharapkan adanya dorongan positif bagi sektor-sektor tersebut," jelasnya.
Namun, Budi juga menambahkan, bahwa pengaruh konkret dari FLPP masih perlu dihitung secara mendalam. "Kami belum menghitung secara pasti berapa besar dampak ekonomi dari alokasi FLPP, seperti berapa triliun yang dikucurkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika tren menunjukkan hasil yang positif, ini akan menjadi hal yang sangat baik," kata Tauhid.
Sementara itu, Tauhid mengungkapkan keyakinannya bahwa dampak positif dari FLPP akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat sektor-sektor terkait.
"Jadi kalau misalnya katakanlah FLPP dikucurkan persekian triliun, multipiris, berapa besar kepertumbuhan, nah itu yang saya kira kalau trend katakanlah ternyata positif," imbuhnya.
Akan Kurangi Angka Kemiskinan?
Tauhid juga mengatakan upaya pemerintah melalui program perumahan tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua alasan dalam penilaiannya ini.
Yang pertama, kata Tauhid, adalah FLPP dapat berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan Tanah Air. Berikutnya ialah, program tersebut mampu melibatkan tenaga kerja dan sumber daya setempat sehingga berperan terhadap pengurangan pengangguran.
"Jadi pekerjanya jangan pindah dari satu wilayah ke wilayah, tapi melibatkan masyarakat. Itu akan sangat signifikan. Kan lumayan, satu daerah misalnya berapa unit terbangun, pekerja-pekerjanya ada di masyarakat lokal," kata Tauhid
Pekerjaan yang disediakan untuk masyarakat lokal, jelas Tauhid, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut, meskipun dampaknya mungkin tidak langsung terasa. Selain itu, tambah dia, penggunaan material dan penyediaan masukan yang bersumber dari tingkat lokal juga dianggap sebagai langkah penting.
Lebih lanjut, dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam proses penyediaan bahan bangunan dan masukan lainnya, program perumahan oleh pemerintah ini berpotensi memberdayakan ekonomi lokal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proyek perumahan.
"Saya kira sisi itu yang paling kuat, dengan pelibatan tenaga kerja lokal. Yang kedua adalah kalau penyediaan material, penyediaan masukan dan sebagainya berada pada tingkat lokal," jelasnya.
Namun, Tauhid menekankan, bahwa pengaruh nyata terhadap pengurangan kemiskinan harus diukur dengan data yang akurat. Fokus utama tetap pada pelibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan sumber daya dari daerah setempat sebagai cara yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan melalui sektor konstruksi dan properti.
"Dampaknya peran kemiskinan tentu saja harus dihitung datanya, tapi jalurnya kemungkinan adalah melalui pelibatan tenaga kerja, ataupun penggunaan material kembali ke laku dari sumber daya lokal," tukas Tauhid.
Sisa Alokasi Anggaran Program Bersubsidi FLPP Rp5,1 Triliun
Diberitakan sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan sisa alokasi pembiayaan untuk rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya sebesar Rp5,1 triliun.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingat semakin menipisnya likuiditas untuk pembiayaan rumah subsidi ini.
"Kami sedang dalam proses menyelesaikan sisa kuota yang belum tersalurkan, sekitar Rp5,1 triliun," ujar Heru saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Heru berharap tambahan pembiayaan FLPP bisa segera dicairkan pada September 2024 untuk mengurangi kekhawatiran para pengembang.
"Prosesnya sedang berjalan, Kementerian PUPR sudah sangat intens berkoordinasi dengan Kemenkeu. Kami sebagai operator tinggal menunggu saja," tuturnya.
Sebelumnya, Hingga 15 Agustus 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui skema FLPP sebanyak 111.784 unit rumah, dengan total nilai mencapai Rp13,62 triliun. Penyaluran ini mencakup 33 provinsi dan 387 kabupaten/kota, melibatkan 37 bank penyalur, serta dibangun oleh 6.579 pengembang di 9.713 lokasi perumahan.
Selain itu, melalui skema pembiayaan Tapera, telah disalurkan sebanyak 3.512 unit rumah dengan total nilai Rp583,55 miliar. Namun, menurut Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana BP Tapera, Doddy Bursman, upaya ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh BP Tapera.
"Kami membutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam ekosistem perumahan," ujar Doddy, Senin, 26 Agustus 2024.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, angka backlog kepemilikan rumah secara nasional masih sangat tinggi, mencapai 9,9 juta rumah tangga. Selain itu, terdapat pula backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyentuh angka 26,9 juta rumah tangga pada periode yang sama. (*)