KABARBURSA.COM - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan optimis program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) akan dilanjutkan di era kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Untuk diketahui, program HGBT yang diinisiasi pemerintahan Jokowi akan berakhir pada Desember 2024.
“Kami meyakini dengan visinya Pak Prabowo terhadap ketahanan pangan, Insya Allah program HGBT ini akan dilanjutkan. Sehingga tidak ada kekhawatiran petani atas harga pupuk yang akan naik,” kata Rahmad saat mengunjungi lahan sawah PT Sang Hyang Seri di Subang, Jawa Barat, Rabu, 18 September 2024.
Adapun penetapan Program HGBT tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 15 Tahun 2022.
Dalam beleid itu disebutkan ada tujuh sektor industri yang diberikan harga gas di bawah USD6 yang terdiri dari industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet.
Rahmad mengaku pihaknya telah berkomunikasi terus dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk bisa melanjutkan program ini. Dia menyebut, hasil dari komunikasi, kedua kementerian itu telah memberi signal kepastian program HGBT dilanjutkan.
“Kementerian ESDM sudah menunjukkan ada indikasi, mudah-mudahan HGBT akan dilanjutkan. Kita cukup optimis program ini akan diteruskan karena dampaknya pada ketahanan pangan nasional cukup signifikan,” imbuhnya.
Impor Beras Berpotensi Naik
Sehari sebelumnya, Rahmad Pribadi menyatakan jika program HGBT tidak dilanjutkan di era kepemimpinan Prabowo Subianto, maka kuota beras impor akan semakin bertambah.
Dia menyebut jika HGBT tidak dilanjutkan bisa membuat konsumsi urea turun 13 persen. Dan imbasnya, hal itu akan membuat produksi pertanian turun setengah ton per hektar.
“Artinya Indonesia harus mengimpor beras 2 juta ton beras kalau harga pupuk naik Rp1.000,” ujar Rahmad dalam diskusi ‘Menuju Indonesia Hijau’ di Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Selain itu, Rahmad mengatakan dengan adanya kenaikan harga pupuk, diperkirakan akan membuat pendapatan petani menurun menjadi Rp3,1 juta per hektar. Oleh sebab itu dia berharap, pemerintah bisa tegas dalam mengambil keputusan mengenai HGBT.
Pemerintah saat ini masih belum memastikan apakah program HGBT akan dilanjutkan atau tidak dengan alasan masih dikaji aturan mainnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) sudah setuju melanjutkan program HGBT saat rapat terbatas (ratas) di Istana Negara pada Senin, 8 Juli 2024.
Kata dia, program HGBT berpotensi diperluas ke sektor industri lainnya. Saat ini, program HGBT berlaku untuk tujuh jenis sektor industri.
“Alhamdulillah dalam ratas kemarin, Bapak Presiden tidak hanya menyetujui perpanjangan HGBT, bapak presiden menyetujui untuk penambahan sektor-sektor di luar tujuh sektor itu, tapi harus dikaji lebih dalam,” kata Agus Gumiwang dalam acara Launching Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 20 Tahun 2024 di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Gas Bumi Murah bakal Dibatasi
Beberapa hari kemudian, Kemenperin mengungkap adanya keterbatasan gas bumi yang menjadi bahan pokok beberapa industri dalam negeri seperti keramik, kaca, hingga semen.
Ketua Tim Kerja Pembinaan Indusri Keramik dan Kaca Kemenperin Ashady Hanafie menuturkan, meski pemerintah akan memperpanjang kebijakan HGBT dengan harga USD6 per MMBTU, tidak diberikan untuk memenuhi kebutuhan gas industri.
“Karena ada keterbatasan. Ibaratnya paling banyak 80 persen atau 70 persen, bahkan ada yang kurang sebenarnya,” kata Ashady dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Senior Institute For Develompment of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Ashady menyebut, hal itu terjadi karena ada pembatasan penggunaan gas bumi yang telah dialokasikan khusus untuk pemerintah. Karenaya, keterbatasan alokasi gas bumi tidak bagi industri tidak bisa memenuhi setiap kebutuh produksi.
“Alokasi segini, dibagilah untuk seluruh perusahaan itu (tujuh sektor industri). Jadi masing-masing dapatnya enggak sama, dan jumlahnya enggak 100 persen yang mereka dapatkan, yang mereka butuhkan,” jelasnya.
Ashady menuturkan, kebijakan harga gas bumi murah sudah menjadi langkah yang luar biasa. Pasalnya, presentase penggunaan gas bumi cukup meringankan biaya produksi keramik dan semen.
Ashady juga berharap perpanjangan HGBT segera diberlakukan. Pasalnya kebijakan harga HGBT akan segera ditutup pada Desember 2024. Dia juga berharap, HGBT bisa dibagikan secara menyeluruh bagi industri.
“Kalau dari Pak Menteri (Agus Gumiwang) kan menyebut no one left behind, jadi semuanya kalau bisa diberikan. Itu kan salah satu cara untuk menghndari persaingan yang tidak sehat dalam industri,” jelasnya.
Selain kebijakan HGBT yang dibatasi, Ashady juga menyebut ketersediaan gas bumi juga sangat terbatas. Bahkan, kata dia, tahun depan pemerintah akan lebih membatasi penggunaan gas bumi.
“Bahkan untuk tahun depan akan lebih dibatasi lagi, katanya seperti itu,” jelasnya.
Ashady juga mengungkap, pada 2025 pemerintah akan kembali menyaring industri dan perusahaan apa saja yang layak menerima kebijakan HGBT. Kemenperin berharap pemerintah segera menemukan sumber gas bumi baru untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
“Kemarin berharap, semoga ada sumur gas yang baru yang bisa dialokasikan 100 persen kebutuhan industri dalam negeri, karena saat ini gas semacam komoditi bukan, sebenarnya kan sumberdaya kita, bukan komoditi yang untuk dijual bebas keluar,” tutupnya. (*)