KABARBURSA.COM - Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kini telah mencapai tahap akhir, hanya menunggu satu hal penting lagi: Keputusan Presiden (Keppres). Namun, meski tampak mendekati akhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ia tidak ingin terburu-buru dalam menandatangani keputusan ini.
Dalam berbagai kesempatan, Jokowi telah menyatakan bahwa perpindahan ibu kota bukanlah hal sederhana. Meskipun tanda tangan Keppres dianggap sebagai langkah formal, Jokowi menekankan bahwa substansi di balik keputusan tersebut jauh lebih kompleks.
Yang paling penting adalah memastikan semua infrastruktur dan fasilitas penunjang benar-benar siap. Bukan hanya gedung-gedung yang dibutuhkan, namun juga fasilitas dasar seperti listrik, furnitur, sumber daya manusia (SDM), hingga sistem operasionalnya harus sudah siap sepenuhnya.
Dalam pidatonya di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 September 2024, Jokowi mengatakan bahwa persiapan di IKN harus dilakukan dengan matang dan komprehensif.
“Tanda tangan itu gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri yang harus dipastikan. Jika ditandatangani, artinya semua sudah siap, bukan hanya gedungnya, tetapi juga furnitur, listrik, SDM, dan sistemnya,” ungkap Jokowi.
Kompleksitas Perpindahan Ibu Kota
Jokowi mengibaratkan perpindahan ibu kota seperti pindahan rumah, namun dengan skala yang jauh lebih besar dan kompleks.
"Pindahan rumah aja ruwetnya sudah seperti itu, apalagi pindah ibu kota. Jadi semua harus dihitung dengan baik," jelasnya.
Setiap elemen, mulai dari infrastruktur fisik hingga aspek logistik, pendidikan, dan kesehatan harus diperhatikan sebelum perpindahan benar-benar dilakukan.
Pentingnya kesiapan total ini juga menjadi alasan mengapa Presiden Jokowi belum menandatangani Keppres terkait perpindahan ibu kota. Dia ingin memastikan bahwa setiap bagian dari ekosistem kota tersebut benar-benar siap menerima mandat sebagai ibu kota baru Indonesia.
Prabowo Berpeluang Menandatangani Keppres
Dengan masa jabatan Presiden Jokowi yang hanya tersisa sekitar satu bulan, ada kemungkinan bahwa Keppres IKN akan ditandatangani oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Jokowi menyatakan, apabila hingga akhir masa jabatannya IKN belum siap, Prabowo dapat mengambil alih proses tersebut dan menandatangani Keppres terkait perpindahan ibu kota.
"Yang tanda tangan bisa saya, bisa juga presiden terpilih Prabowo Subianto. Pokoknya, kotanya harus siap sepenuhnya. Ekosistem sudah terbangun, fasilitas pendukung seperti logistik, sekolah, dan rumah sakit juga harus siap," jelas Jokowi.
Prabowo Subianto dijadwalkan akan dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, menggantikan Jokowi dan menjalankan periode kepemimpinan hingga 2029. Dengan begitu, jika perpindahan ibu kota belum dirasa siap dalam waktu dekat, besar kemungkinan Keppres IKN akan menjadi tanggung jawab pemerintahan yang baru.
Perkembangan Terbaru di IKN
Sejak Agustus 2024, Presiden Jokowi telah mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara secara berkala. Beberapa bangunan pemerintahan di IKN juga telah selesai dibangun dan mulai digunakan untuk berbagai acara penting.
Beberapa acara besar telah dihelat di IKN, termasuk pengarahan kepada aparat TNI/Polri, pengarahan kepada kepala daerah, sidang kabinet paripurna, serta perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.
Ini menunjukkan bahwa, meskipun perpindahan ibu kota belum resmi, perkembangan infrastruktur di IKN sudah cukup signifikan dan sebagian fungsi pemerintahan sudah mulai dijalankan di sana.
Dukungan Investasi untuk UMKM di IKN
Selain proses perpindahan ibu kota, pemerintah juga membuka peluang investasi besar di Ibu Kota Nusantara, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pada Kamis, 19 September 2024, Otorita IKN mengadakan agenda Pembahasan Lahan Potensial di Auditorium Kementerian PUPR yang dihadiri oleh 11 calon investor pelopor. Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah menawarkan 101 dari 493 persil lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang bagi UMKM dan badan usaha perseorangan untuk berinvestasi di IKN.
"Kami bukan menjual tanah, tetapi kami mengundang para pelaku usaha untuk berinvestasi di Nusantara," jelas Basuki.
Kemudahan berusaha dan insentif perpajakan akan diberikan kepada para pelaku usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Basuki juga menegaskan, pentingnya penyusunan mekanisme yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal ini termasuk standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk mendukung investasi dan pengembangan UMKM di IKN.
Selain itu, kriteria UMKM yang dapat berinvestasi di IKN akan mengikuti Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Proses dan Tahapan Investasi
Tahapan investasi di IKN untuk UMKM dan badan usaha perseorangan dapat dilakukan melalui portal INVESTARA, dengan alokasi lahan maksimal 1 hektare. Setiap proses kerja sama akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), dan pembangunan harus dimulai paling lambat dalam 18 bulan setelah penandatanganan PKS.
Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, menyatakan bahwa antusiasme dari para calon investor sangat tinggi, dan pihak Otorita IKN berkomitmen untuk mempercepat proses investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menanti Keppres yang akan menandai resminya proses tersebut. Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur, SDM, dan ekosistem di IKN harus dipastikan sebelum tanda tangan dilakukan.
Selain itu, peluang investasi terbuka lebar, terutama bagi UMKM, yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah melalui kemudahan berusaha dan insentif perpajakan. Dengan ramainya antusiasme calon investor, IKN diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru yang inklusif dan berkembang pesat di masa depan.(*)