KABARBURSA.COM - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, pastikan harga kebutuhan pokok (bapok) tetap stabil menjelang kegiatan besar nasional pemilu kepala daerah (pilkada) yang tahun ini akan digelar serentak di Indonesia.
“Pemerintah mengatur agar harga bapok tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu murah. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan bapok agar keseimbangan harga tetap terjaga serta menguntungkan petani dan konsumen,” tegas Zulhas di Jakarta, Jumat, 6 September 2024.
Menurut Zulhas, harga bapok menjadi ukuran sangat penting denyut perekonomian daerah. Di Pasar Sidomulyo, harga bapok juga terpantau stabil dan bahkan cenderung murah.
“Harga bapok di Pasar Sidomulyo stabil karena pasokannya lancar, bahkan cenderung murah. Masyarakat yang berbelanja senang,” ungkapnya.
Berdasarkan pantauan, harga beras premium tercatat Rp13.000/kg, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Rp12.500/kg, gula pasir Rp17.500/kg, minyak goreng kemasan premium Rp18.000-19.000/liter, tepung terigu kemasan premium Rp13.000/kg, daging ayam ras Rp35.000/kg, telur ayam ras Rp28.000/kg, cabai merah keriting Rp30.000/kg, bawang merah Rp30.000/kg, dan bawang putih Rp40.000/kg.
Mendag Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah secara berkala melakukan pemantauan harga bapok dan mengatur agar tidak memberatkan konsumen dan dapat menguntungkan petani.
Komoditas Pangan Stabil
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa hampir semua komoditas pangan telah mencapai kestabilan harga pada awal Juni 2024. Ia menegaskan bahwa tidak ada lonjakan harga secara tiba-tiba atau anomali yang terjadi di pasar terkait komoditas pangan.
Namun, Jokowi mengakui bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam upaya menurunkan harga eceran tertinggi (HET) beras, baik untuk beras premium maupun medium. Meskipun beberapa kali panen raya telah berlangsung dengan baik, pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang penetapan HET beras yang tinggi untuk ketiga kalinya. Kendati demikian, Jokowi mencatat bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) kini berada pada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Biasanya stok bulog nasional hanya berkisar antara 900 ribu hingga 1,2 juta ton. Namun, hingga hari ini, stok beras di Bulog telah mencapai 1,8 juta ton, tersebar di berbagai gudang Bulog di seluruh wilayah,” ungkap Jokowi dalam pernyataannya melalui laman Sekretariat Presiden.
Meskipun demikian, Jokowi menekankan bahwa surplus cadangan beras ini tidak serta merta memudahkan pemerintah untuk menurunkan HET. Ia menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, terutama terkait dengan kondisi ekonomi dan biaya produksi yang masih tinggi.
“Para petani masih dihadapkan pada biaya produksi yang tinggi, mulai dari kenaikan harga sewa lahan, harga pupuk, biaya pembelian bibit, hingga upah tenaga kerja. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak dapat menurunkan HET secara signifikan, karena kami ingin memastikan bahwa petani tetap memiliki margin keuntungan yang layak dalam produksi beras,” jelas Jokowi lebih lanjut.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa mencapai keseimbangan antara kepentingan petani dan kepentingan masyarakat luas bukanlah tugas yang mudah. “Mencari titik keseimbangan, di mana petani senang dan masyarakat juga senang, bukan perkara sederhana,” tegas Jokowi. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga tanpa mengorbankan kesejahteraan petani, sementara pada saat yang sama, masyarakat diharapkan dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
Kebijakan HET Beras
Sebelumnya, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas, Maino Dwi Hartono, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu proses pengesahan kebijakan HET beras terbaru.
Menurutnya, Bapanas telah merelaksasi ketentuan HET beras dalam Peraturan Badan (Perbadan) No. 7/2023 sejak awal Maret 2024 dan berlaku hingga 31 Mei 2024. “Harapannya, Perbadan soal HET itu bisa terbit hari ini (31 Mei 2024),” ungkap Maino pada Jumat.
Maino menjelaskan bahwa penetapan kebijakan HET beras melalui Perbadan melibatkan proses yang panjang. Proses ini dimulai dari harmonisasi antar kementerian/lembaga di Kemenkumham, persetujuan presiden, hingga pengundangan.
“Karena ini menyangkut kepentingan banyak orang, harus ada izin prinsip dari presiden,” jelasnya.
Maino juga memaparkan beberapa kemungkinan terkait nasib HET beras selanjutnya. Apabila Perbadan terkait HET terbit hari ini, maka kebijakan relaksasi HET beras tidak berlaku mulai besok. Namun, jika Perbadan gagal terbit, maka kemungkinan akan ada kebijakan perpanjangan atau kebijakan lainnya.
“Saat ditanya, Maino enggan menyebutkan besaran HET beras yang telah dirumuskan dalam Perbadan anyar tersebut,” tambahnya.
“Mudah-mudahan bisa terbit hari ini atau malam ini maksimal sebelum tanggal 1 Juni 2024, berarti relaksasi itu berhenti dan digantikan dengan Perbadan baru. Tetapi kalau Perbadan tidak keluar, mungkin ada kebijakan lain seperti perpanjangan atau yang lainnya,” jelasnya. (*)