KABARBURSA.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024.
Sehubungan dengan kondisi ini, Budi telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp7,68 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tahun depan.
Budi menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp24,7 triliun. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar 19 persen, belanja barang operasional sebesar 19 persen, dan belanja non-operasional sebesar 62 persen. Sebagai perbandingan, pagu anggaran efektif untuk tahun 2024 mencapai Rp41,59 triliun.
"Angka tersebut memang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kami tengah berupaya agar kebutuhan atau pembayaran yang harus dilakukan dapat tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025," jelas Budi, dikutip Sabtu, 31 Agustus 2024.
Penurunan anggaran ini mendorong Budi untuk mengusulkan penambahan dana demi mendukung berbagai kegiatan prioritas yang belum terakomodasi dalam anggaran saat ini.
Misalnya, untuk sektor perhubungan darat, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp990,67 miliar. Dana ini akan digunakan untuk program layanan keperintisan jalan dan penyeberangan, layanan angkutan perkotaan, layanan angkutan antarmoda, serta layanan RORO LDF.
Sementara itu, di sektor perhubungan laut, Kementerian Perhubungan membutuhkan anggaran sebesar Rp1,05 triliun untuk program seperti perintis laut, tol laut, kapal ternak, dan kapal rede.
Untuk sektor perhubungan udara, anggaran yang diperlukan mencapai Rp400 miliar yang akan dialokasikan untuk program perintis penumpang dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi penumpang.
Selain itu, di sektor perkeretaapian, Kementerian Perhubungan memerlukan Rp146,58 miliar untuk mendukung program perintis penumpang.
Di sektor pemeliharaan dan operasi infrastruktur (IMO), dana sebesar Rp2,1 triliun dibutuhkan untuk pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.
"Dalam upaya memenuhi kebutuhan anggaran ini, kami telah menyampaikan usulan tambahan anggaran sekitar Rp7 triliun kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," tegas Budi.
Komitmen Kemenhub
Kementerian Perhubungan berkomitmen mendukung upaya Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di Indonesia, dengan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mengurus perizinan, guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto dalam acara Uji Petik Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Penkin PPB) Kementerian Perhubungan Tahun 2024 di Jakarta.
“Kemenhub senantiasa mendukung upaya Percepatan Pelaksanaan Berusaha bagi para pelaku usaha di tanah air, tanpa meninggalkan risiko yang harus tetap dijaga yakni terkait aspek keselamatan transportasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi khususnya di sektor transportasi, membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global,” ujar Novie.
Novie menjelaskan, sektor transportasi merupakan tulang punggung dan urat nadi perekonomian suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05 persen kuartal per kuartal, kemudian sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 13,96 persen kuartal per kuartal dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 5,89 persen. Capaian ini menduduki peringkat keenam sebagai kontribusi tertinggi di Indonesia.
“Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan di lingkungan Kemenhub, salah satunya dengan mengintegrasikan layanan perizinan yang ada di masing-masing unit kerja melalui Online Single Submission (OSS). Upaya lainnya adalah melakukan deregulasi perizinan dan birokrasi, memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi, dan terus mengembangkan SDM yang profesional,” ungkap Novie.
Novie juga menuturkan, total perizinan yang dikeluarkan Kemenhub sepanjang tahun 2023 mencapai 3.640 izin terbit, naik 28 persen dari tahun sebelumnya. Adapun estimasi komitmen mencapai Rp 9 triliun, naik 52 persen dari tahun sebelumnya.
Sejalan dengan itu, lanjut Sesjen Novie, untuk mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan untuk meningkatkan iklim investasi nasional, Kemenhub turut aktif melaksanakan creative financing dalam pembangunan infrastruktur transportasi dengan menerapkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Beberapa proyek KPBU yang sukses dijalankan oleh Kemenhub, antara lain pembangunan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Anggrek, Kereta Api Makassar-Parepare, Bandar Udara Dhoho, dan Proving Ground Bekasi," terangnya.
Novie juga bersyukur jika Kemenhub kembali menjadi nominee dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024. "Kami berharap Kemenhub dapat kembali menjadi Kementerian/Lembaga terbaik dalam ajang ini," pungkasnya.