KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai kebijakan fiskal dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang berlangsung di Kantor Wakil Presiden RI di Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2024.
Dalam keterangannya, Menkeu menjelaskan bahwa strategi utama pengurangan kemiskinan ekstrem terdiri dari tiga langkah kunci. Pertama, mengurangi beban keluarga miskin melalui bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk lebih dari 10 juta penduduk dan bantuan sembako kepada lebih dari 18 juta penerima.
"Kedua, meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kebijakan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program-program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang mendukung sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, dikutip Kamis, 19 September 2024.
Sementara yang ketiga adalah mengatasi kantong-kantong kemiskinan dengan memperbesar transfer ke daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem lebih tinggi.
Menkeu juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat untuk memperkuat target pengurangan kemiskinan ekstrem. Penghargaan kepada daerah yang berhasil menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem diberikan berdasarkan kualitas belanja daerah, kelembagaan, dan pemanfaatan data yang tepat.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya menjaga inflasi agar daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin, tetap terjaga. Ia berharap, pada akhir tahun 2024, target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen dapat tercapai.
"Pemerintah daerah dan seluruh Kementerian harus tetap fokus menggunakan anggaran secara optimal untuk mengurangi beban masyarakat," tegas dia.
Dalam masa transisi pemerintahan, Menkeu menyatakan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan Presiden terpilih untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan tidak mengalami disrupsi, dan APBN 2024 serta APBN 2025 dapat dijalankan secara efektif oleh kabinet baru.
Program pengentasan kemiskinan ekstrem ini menjadi salah satu prioritas nasional yang diharapkan dapat membawa Indonesia mencapai kesejahteraan yang lebih merata di masa mendatang.
Jumlah Penduduk Miskin Indonesia
Jumlah kelas ekonomi bawah alias penduduk miskin di masa 10 tahun pemerintahan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengalami peningkatan. Artinya, terjadi penurunan kelas ekonomi menengah.
Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengacu pada Bank Dunia, jumlah masyarakat kelas menengah menyusut sebanyak 9,48 juta orang, dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahun 2024. Ini berarti penurunan persentase sebesar 4,13 persen dari total populasi.
Padahal, sebelumnya, pada periode 2002-2016, Bank Dunia mengapresiasi perkembangan kelas menengah di Indonesia melalui laporan berjudul ‘Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class’ yang menyebutkan bertumbuh pesatnya kelas menengah.
Pada periode tersebut, masyarakat kelas menengah Indonesia tumbuh dari 7 persen menjadi 20 persen dari total penduduk, mencapai 50 juta orang pada 2016. Selain itu, sekitar 115 juta orang atau 45 persen dari total populasi berada di jalur menuju kelas menengah.
Menurut Bright Institute kelas menengah memainkan peran krusial dalam perekonomian suatu negara. Di sisi permintaan, pertumbuhan kelas menengah yang pesat dapat meningkatkan konsumsi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Dari sisi penawaran, kelas menengah berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan, kondisi pekerja yang lebih baik, dan investasi dalam pendidikan, yang semuanya dapat memperluas jumlah kelas menengah di masa depan,” tulis Bright Institute dalam rilisnya, Selasa, 17 September 2024
Berbanding terbalik dengan masa pemerintahan Jokowi yang mengindikasikan kinerja ekonominya yang kurang memuaskan. Hal ini diperparah dengan bertambahnya jumlah kelompok yang menuju kelas menengah dan kelompok rentan miskin, serta stagnasi jumlah penduduk miskin antara 2019-2024.
Fenomena ini menambah risiko bagi perekonomian Indonesia di tahun-tahun mendatang. Jika terjadi guncangan eksternal atau kondisi global memburuk, Indonesia mungkin tidak memiliki daya tahan yang cukup. Ambisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadi hampir mustahil, karena penurunan kelas menengah menghambat pertumbuhan konsumsi dan dapat mempengaruhi investasi kecil dan menengah.
“Impian untuk tumbuh 8 persen nyaris mustahil terwujud. Berkurangnya kelas menengah akan menyulitkan pertumbuhan konsumsi. Bahkan sebagian investasi yang berskala kecil dan menengah pun akan tergerus,” terangnya.
Masalah ini tidak hanya terbatas pada kelas menengah, tetapi juga mencakup mereka yang rentan miskin dan miskin, yang menghadapi situasi lebih serius. Banyak dari mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan dan sangat rentan jatuh miskin, sebagian besar hanya tergantung pada program bantuan sosial. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.