KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan strategi negosiasi baru dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS). Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah penanaman investasi oleh perusahaan Indonesia di Negeri Paman Sam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, investasi ini menjadi bagian dari pendekatan diplomasi ekonomi dua arah, di mana Indonesia tak hanya mengundang investasi masuk, tetapi juga siap ekspansi ke luar negeri.
“Secara teknis juga Indonesia juga akan ada selain mengundang investasi Amerika di Indonesia. Indonesia juga akan ada perusahaan yang akan investasi di Amerika,” tutur Airlangga dalam konferensi pers Perkembangan dan Persiapan Pertemuan dengan Pemerintah Amerika Serikat Terkait Tarif Perdagangan di Jakarta, Senin 14 April 2025.
Meski belum merinci nama perusahaan maupun sektor komoditas yang terlibat, Airlangga memastikan bahwa hal itu akan diumumkan secara resmi setelah pertemuan bilateral di Washington DC.
“Sehingga seluruhnya tentu tergantung daripada pembicaraan nanti. Nah itu (komoditas dan perusahaan) nanti diumumkannya di sana (AS),” ungkapnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia akan mengirimkan sejumlah menteri ke Washington DC pada 16 hingga 23 April mendatang sebagai bagian dari upaya strategis menghadapi kebijakan tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).
Langkah ini merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menandai keseriusan pemerintah dalam menjaga posisi Indonesia di tengah ketegangan perdagangan global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa delegasi akan bertemu langsung dengan otoritas ekonomi dan perdagangan AS, termasuk United States Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce, Secretary of State, dan Secretary of Treasury.
"Menteri luar Negeri sudah ke Washington dan besok saya, Bu Mari Elka Pangestu serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan bertolak ke Washington juga. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani juga karena ada pertemuan World Bank," ujar Airlangga.
Kunjungan ini menjadi langkah diplomasi ekonomi penting setelah Indonesia secara resmi bersurat ke tiga kementerian di AS dan mendapat respons positif. Pemerintah pun telah menyiapkan dokumen non-paper yang berisi isu-isu strategis yang akan dibahas dalam pertemuan.
"Dokumen tersebut memuat sejumlah isu strategis, seperti tarif, hambatan non-tarif, investasi, serta usulan kerja sama resiprokal yang diharapkan Indonesia. Semua isu terkait perdagangan, investasi, dan keuangan akan dijawab secara tuntas dalam pertemuan tersebut," jelas Airlangga.
Ia juga menekankan pentingnya antisipasi atas dampak ketidakseimbangan perdagangan akibat tarif baru, khususnya perlindungan terhadap perusahaan Indonesia yang telah maupun akan berinvestasi di AS.
"Seluruh keputusan nanti akan bergantung kepada pembicaraan nanti di Washington," pungkasnya.
Optimalisasi Kebijakan Fiskal
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan fiskal melalui dua jalur utama belanja negara yang tepat sasaran dan perbaikan administrasi perpajakan.
Hal ini disampaikan dalam forum The Yudhoyono Institute bertema Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global.
Chatib menyebutkan dalam jangka pendek seperti periode 90 hari penundaan tarif dari Amerika Serikat, pemerintah harus fokus menyalurkan anggaran ke sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.
“Kalau ditanya apa yang bisa dilakukan segera, ya cari sektor dengan multiplier besar. Pariwisata contohnya. Tapi tidak hanya itu, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) juga layak didorong,” ujar Chatib dalam paparannya dikutip, Senin, 14 April 2025.
Menurutnya, belanja pemerintah ke sektor-sektor tersebut akan memberikan dukungan nyata terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menjaga daya beli dan lapangan kerja di tengah tekanan global.
Bongkar Masalah Pajak: Fokus pada Kepatuhan, Bukan Tarif
Di sisi penerimaan negara, Chatib mengungkap bahwa inti permasalahan bukan pada besaran tarif, melainkan pada rendahnya kepatuhan pajak (tax compliance). Bahkan, menaikkan tarif justru tidak menjamin peningkatan penerimaan.
“Kalau tarif dinaikkan, penerimaan belum tentu naik. Kalau diturunkan, bisa jeblok. Jadi yang perlu dibenahi adalah kepatuhan wajib pajak,” tegas mantan Menteri Keuangan itu.
DEN, lanjutnya, telah merekomendasikan reformasi administrasi pajak kepada Presiden sejak tiga bulan lalu. Salah satu langkah cepat yang bisa dilakukan adalah memperbanyak Kantor Pajak Menengah, yang secara teknis dinilai mudah diterapkan oleh Kementerian Keuangan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi fokus, termasuk kerja sama dengan GovTech untuk pemetaan perilaku wajib pajak melalui data pertukaran dengan sistem Payment ID.
“Kita bisa tahu ke mana pembayaran dilakukan, tahu perilaku pembayar pajak. Ini penting untuk profiling dan pengawasan,” jelasnya.
Chatib juga menyinggung ambang batas penghasilan kena pajak bagi UMKM yang saat ini berada di angka Rp4,8 miliar. Menurutnya, ambang batas ini idealnya diturunkan, namun sebelum itu dilakukan, pemerintah perlu mendorong integrasi dan pelaporan data secara menyeluruh.
“Secara politik memang sensitif. Tapi kalau data masuk, baru kita bisa bergerak lebih luas. Kalau langkah-langkah ini diterapkan, potensi penerimaan fiskal bisa meningkat tanpa harus langsung memperlebar defisit,” pungkasnya.(*)