MTI Kritik Prioritas Pengadaan Transportasi Umum di Indonesia

KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengkritik prioritas pengadaan angkutan umum di Indonesia.

Menurut dia, angkutan umum bukan hanya soal kemacetan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemiskinan. Sebagian besar daerah miskin di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap transportasi umum yang mmemadai. Dia menyayangkan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah justru memperburuk kondisi tersebut, terutama dengan adanya alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Djoko memaparkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2024 yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp437,9 miliar untuk program Buy The Service (BTS) di 11 kota dengan total 46 koridor. Namun, anggaran tersebut dinilai menurun drastis pada tahun 2025 menjadi hanya Rp177,5 miliar, yang akan diterapkan di enam kota dengan jumlah koridor lebih sedikit. Setiap kota mendapatkan alokasi yang sangat bervariasi, berkisar antara Rp8,7 miliar hingga Rp37,6 miliar.

"Transportasi umum tidak hanya mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara, atau menurunkan angka kecelakaan, tetapi dampaknya jauh lebih besar," kata Djoko melalui keterangan tertulis yang diterima Kabarbursa.com pada Minggu, 19 Januari 2025.

Dia menilai meski program MBG penting, harus dilaksanakan secara selektif agar tidak memotong anggaran sektor-sektor vital lainnya. Salah satunya adalah angkutan umum yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung.

Dia juga memaparkan data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat, total penumpang yang terangkut pada tahun 2024 sebanyak 16.047.887 orang dengan fare box sebesar Rp47,65 miliar. Namun, pada 2025, anggaran untuk program BTS hanya akan mencakup beberapa kota besar seperti Palembang, Makassar, Banyumas, Surabaya, dan lainnya, dengan jumlah koridor yang terbatas.

Sementara di Palembang, program angkutan umum feeder Musi Emas dianggap membantu pengendalian inflasi dan mengurangi kemiskinan ekstrem dengan menyediakan ongkos transportasi gratis. Program serupa juga diterapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyubsidi bus angkutan perintis untuk mengurangi inflasi daerah.

Namun, jika anggaran subsidi angkutan umum terus dipotong, dampaknya akan sangat besar. Menurut dia banyak daerah yang sudah kekurangan transportasi umum akan semakin sulit mengakses layanan yang mereka butuhkan. Angkutan umum yang terkelola dengan baik juga membantu mengurangi angka putus sekolah, pernikahan dini, dan stunting. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, misalnya, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia.

Dia meminta pemerintah daerah juga harus membuat kebijakan yang sesuai, menyediakan halte dan bus stop yang memadai, serta memiliki Rencana Induk Transportasi (RIT) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi (RUJT).

"Jika anggaran subsidi angkutan umum terus dipangkas, maka Indonesia Emas 2045 akan tetap menjadi mimpi belaka," kata Djoko.

Keberadaan angkutan umum yang baik diklaim salah satu indikator penting untuk mewujudkan kota yang layak huni. Dia menyebut tanpa sistem transportasi yang efisien dan terjangkau, cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud. Pemerintah harus memastikan bahwa angkutan umum tetap menjadi prioritas untuk mendukung perkembangan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Pengamat transportasi sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyoroti pentingnya kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurut Djoko, transportasi harus dipandang sebagai kebutuhan dasar, sejajar dengan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

“Transportasi adalah kebutuhan turunan yang sangat menentukan kemajuan suatu wilayah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Djoko dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

Djoko mengapresiasi capaian pembangunan infrastruktur transportasi selama periode 2015-2024. Berdasarkan data Kementerian PUPR, sepanjang 9 tahun terakhir, telah terbangun 2.432 kilometer ruas jalan tol, 5.999 kilometer jalan nasional, serta jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter. 

Meski demikian, pembangunan jalan Tol Trans Sumatera belum selesai, menyisakan 1.610 kilometer lagi untuk menghubungkan Aceh hingga Lampung.

“Terhubungnya Tol Trans Jawa sejak 2018 terbukti efektif dalam memperlancar arus perpindahan orang dan distribusi barang. Ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen,” tambahnya.

Sebagai contoh, Djoko menjelaskan bahwa waktu tempuh perjalanan darat dari Jakarta ke Semarang yang sebelumnya memakan waktu 10 hingga 12 jam, kini dapat ditempuh dalam 6 jam. Rute Semarang ke Surakarta yang sebelumnya 2 hingga 3 jam kini cukup ditempuh 1 jam. Semarang-Surabaya juga dipersingkat dari 6 hingga 8 jam menjadi hanya 4 jam.

Meskipun ada penurunan biaya logistik dari 24 persen menjadi 14 persen, Djoko menyoroti bahwa hal ini belum memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan pengemudi angkutan barang. Menurutnya, pengemudi jarak jauh masih membawa pulang pendapatan yang sangat terbatas, sekitar Rp 500 ribu per minggu.

“Keberadaan pungli dan gangguan dari oknum aparat penegak hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi tantangan besar. Selain itu, kondisi fasilitas UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak,” jelasnya.(*)