KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengkritisi kurangnya perhatian pemerintah daerah (pemda) dalam mengembangkan transportasi umum, khususnya untuk mendukung sektor wisata.
Djoko menyayangkan kebijakan pemda yang lebih memprioritaskan perluasan area parkir kendaraan pribadi dibandingkan membangun sistem angkutan umum yang memadai di destinasi wisata.
"Pemerintah daerah tidak pernah serius membangun angkutan umum untuk wisata, malah lebih memilih memperluas area parkir kendaraan. Ini kebijakan yang kontraproduktif," ujarnya kepada Kabarbursa.com, Senin, 25 November 2024.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan transportasi umum yang andal di kawasan wisata tidak hanya membantu mengurangi kemacetan, tetapi juga memberikan pengalaman lebih nyaman bagi wisatawan. Selain itu, langkah ini akan mendukung inisiatif keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi emisi kendaraan pribadi.
Selain itu, Djoko menyoroti pentingnya pengawasan ketat pada jalur-jalur rawan tanah longsor, baik untuk jalur darat maupun rel kereta api, terutama di musim hujan.
"Musibah longsor sering terjadi di musim hujan. Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Ini tidak bisa ditawar," katanya.
Ia meminta pihak berwenang untuk memastikan kesiapan infrastruktur di jalur-jalur rawan longsor demi meminimalkan risiko kecelakaan, terutama menjelang libur panjang akhir tahun yang biasanya meningkatkan volume perjalanan.
Lebih jauh, Djoko juga menekankan pentingnya pemerataan kapasitas moda transportasi umum di daerah-daerah dengan konsentrasi umat Katolik dan Kristen yang merayakan Natal.
Wilayah-wilayah seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, serta sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, disebut memerlukan perhatian khusus.
"Pemerintah harus memastikan ketersediaan transportasi umum yang cukup agar masyarakat dapat merayakan Natal dengan aman dan nyaman," pungkasnya.
Djoko berharap, libur Natal dan Tahun Baru ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius mengatasi permasalahan transportasi di Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan angkutan umum di destinasi wisata, pengawasan jalur rawan bencana, dan pemerataan moda transportasi di wilayah yang membutuhkan.
Transportasi yang aman, nyaman, dan inklusif adalah hak setiap masyarakat. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mencapainya.
Perbaikan Keselamatan Logistik
Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas, menyoroti maraknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk angkutan barang, terutama menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang umumnya diiringi lonjakan aktivitas logistik.
Ia mendesak pemerintah dan pengelola untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan keselamatan di jalan.
Ki Darmaningtyas menekankan pentingnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memperketat aturan operasional truk, yang mencakup standar keselamatan kendaraan dan kompetensi pengemudi.
“Uji KIR wajib dilakukan setiap enam bulan. Jika kendaraan yang sudah lolos uji KIR ternyata bermasalah saat kecelakaan, pihak yang mengeluarkan surat lolos uji KIR juga harus dikenai sanksi,” tegasnya kepada Kabarbursa.com, Senin, 25 November 2024.
Selain itu, Ki Darmaningtyas juga mengkritik praktik pendidikan pengemudi truk yang masih bergantung pada pengalaman magang sebagai kernet. Ia menilai hal ini tidak cukup untuk menjamin keselamatan.
“Kemenhub melalui BPSDM Perhubungan perlu menyelenggarakan diklat untuk pengemudi truk agar mereka memiliki kompetensi yang memadai,” lanjutnya.
Ki Darmaningtyas menegaskan bahwa truk, sebagai angkutan barang yang vital bagi perekonomian, harus tetap diizinkan beroperasi kapan saja. Namun, prioritas utama adalah memastikan kondisi sarana transportasi yang laik jalan serta keselamatan pengemudi.
Tidak hanya aspek teknis, ia juga menyoroti masalah hubungan industrial antara pemilik truk dan pengemudi, terutama terkait dengan upah.
“Dengan adanya pengemudi yang terdidik, pemerintah perlu memastikan tarif angkut barang tidak dilepas sepenuhnya ke pasar bebas. Harus ada intervensi untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pengemudi,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Ki Darmaningtyas menyerukan agar keselamatan angkutan barang menjadi perhatian utama semua pihak, terutama selama periode libur Nataru yang krusial.
“Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, pengelola, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan transportasi yang lebih aman,” pungkasnya.
Rakor Persiapan Libur Nataru
Hasil survei potensi pergerakan masyarakat pada saat masa angkutan Nataru 2024-2025 mencapai 110,67 juta orang. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Nataru 2024/2025 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK).
“Kami sudah melakukan survei. Hasilnya, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang. Sebagian besar pergerakan terjadi di Pulau Jawa, termasuk aglomerasi. Jumlah inilah yang kami antisipasi,” ujar Menhub.
Prediksi puncak arus pergi pertama akan terjadi pada Selasa, 24 Desember 2024, sedangkan prediksi puncak arus pergi kedua terjadi pada Selasa, 31 Desember 2024. Adapun prediksi puncak arus balik akan terjadi pada Rabu dan Kamis, 1-2 Januari 2025. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.