KABARBURSA.COM - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menjatuhkan sanksi administratif senilai Rp3,33 milliar kepada sejumlah emiten per Desember 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, merinci sanksi tersebut dikenakan kepada berbagai pihak, yakni 7 emiten, 8 direksi emiten, 3 komisaris emiten, 2 penilai, dan 2 akutan publik.
"Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang pasar modal, per Desember 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda," ujar Inarno dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Desember 2024 yang dikutip, di Jakarta, Selasa 7 Januari 2024.
Inarno mengatakan OJK telah menerbitkan beberapa Peraturan OJK atau POJK pada 2024 guna memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri pasar modal. Peraturan tersebut meliputi POJK Nomor 18 tentang penyedia likuiditas, POJK Nomor 32 mengenai pengembangan dan penguatan transaksi lembaga efek, POJK Nomor 33 yang mengatur pengelolaan investasi di pasar modal.
"POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang pengembangan dan penguatan emiten dan juga perusahaan publik sebagai turunan Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Inarno juga memaparkan kondisi pasar modal Indonesia sepanjang 2024. Hingga akhir Desember 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat berada di level 7.079,91. Posisi tersebut melemah sebesar 0,48 persen secara month-to-date (MTD) dan penurunan sebesar 2,65 persen secara year-to-date (YTD).
Meski begitu, Inarno tetap optimistis. Pasaknya, kapitalisasi pasar justru mengalami peningkatan sebesar 2,79 persen MTD dan 5,74 persen YTD dengan total nilai mencapai Rp12.336 triliun.
Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) memang turun tipis 0,12 persen sepanjang bulan ini. Tapi jika dilihat dari awal tahun, indeks ini justru sudah naik 4,82 persen dan sekarang bertengger di level 392,66. Jadi, meskipun sempat goyah, secara keseluruhan performanya masih cukup solid.
Sedangkan untuk Investor non-residen mencatatkan net sales sebesar Rp2,91 triliun pada Desember dengan akumulasi sebesar Rp5,53 triliun sepanjang tahum.
Di industri pengelolaan investasi, nilai aset under management (AUM) tercatat sebesar Rp839,39 triliun, turun sebesar 0,55 persen MTD. Namun, jika dilihat sepanjang tahun, angkanya naik sebesar 1,78 persen.
Sementara itu, investasi jenis reksadana mencatatkan net subscription sebesar Rp5,05 triliun MTD. Secara YTD terdapat net redemption sebesar Rp1,82 triliun.
"Diantaranya merupakan 43 emiten baru yang melakukan fundraising dan penawaran umum dengan nilai mencapai Rp17,28 triliun melalui IPO saham dan juga penerbitan EBUS," katanya.
Pasar Modal Indonesia Masih Ketinggalan di ASEAN
[caption id="attachment_109755" align="alignnone" width="1858"]
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa (OJK) RI, Mahendra Siregar saat menghadiri Peresmikan Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025 di Main Hal, Kamis (2/1/2025). Foto: Kabar Bursa Abbas Sandji.[/caption]
Ketua OJK Mahendra Siregar sebelumnya mengungja kapitalisasi pasar modal Indonesia baru menyentuh 56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN. Thailand sudah mencapai 101 persen, Malaysia 97 persen, dan India, meskipun berada di Asia Selatan, telah melesat hingga 140 persen.
Penguatan ekosistem pasar modal menjadi langkah strategis yang perlu diambil untuk mengejar ketertinggalan ini. Pengembangan pasar modal bukan hanya tentang mengejar angka, tetapi juga bagaimana instrumen ini bisa berperan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
“Ini adalah sinyal bahwa likuiditas dan partisipasi pasar modal kita perlu ditingkatkan secara signifikan,” kata Mahendra saat membuka acara Perdagangan BEI di Main Hall BEI, Jakarta Selatan. Kamis, 2 Januari 2025.
Jumlah investor di Indonesia saat ini baru mencapai 7,4 persen dari total populasi dewasa—masih cukup tertinggal dibanding Malaysia yang mencapai 10 persen dan Singapura yang sudah berada di angka 22,5 persen.
Proyeksi pengumpulan dana dari IPO di Indonesia pada 2024 juga diprediksi mengalami penurunan signifikan sebesar 37,89 persen secara tahunan menjadi USD3,6 miliar (sekitar Rp57,6 triliun). Tak hanya itu, jumlah perusahaan yang melantai di bursa diperkirakan berkurang 20,99 persen menjadi hanya 128 perusahaan.
Meski tantangan tersebut cukup berat, potensi pasar modal Indonesia diyakini tetap besar jika ekosistemnya diperbaiki. Salah satu langkah kunci adalah mendorong lebih banyak perusahaan untuk go public agar likuiditas meningkat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama self-regulatory organizations (SRO) telah menyiapkan berbagai inisiatif strategis, termasuk meningkatkan porsi saham yang beredar di publik (free float) dan mengoptimalkan penggunaan Efek Beragunan Aset (EBA). Upaya ini juga selaras dengan program pembangunan pemerintah, seperti target pembangunan 3 juta rumah. Strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pasar modal di ASEAN.
"Dengan strategi ini kami yakin likuiditas pasar akan meningkat dan investor institusional akan lebih berperan baik di pasar perdana maupun sekunder,” kata Mahendra.(*)