KABARBURSA.COM – Isu kemandirian ekonomi kerap diangkat Prabowo Subianto dalam berbagai pidato politiknya. Namun, bagaimana langkah konkret yang bisa diambil untuk mewujudkan visi tersebut? Bakhrul Fikri, Peneliti Ekonomi dari Celios, menilai bahwa reformasi fiskal menjadi langkah awal yang krusial.
“Langkah konkret yang harus dilakukan adalah reformasi fiskal. Karena, bagaimanapun, kebijakan ekonomi yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo membutuhkan dana yang tidak sedikit," ujar Bakhrul kepada Kabarbursa.com, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Ia menyoroti minimnya penerimaan negara, khususnya dari sektor industri besar seperti ekstraktif. Salah satu langkah utama, menurutnya, adalah penerapan pajak kekayaan bagi kelompok super kaya yang banyak bergerak di sektor tersebut.
Menurut hasil penelitian mereka, mayoritas dari 50 orang terkaya di Indonesia mendapatkan kekayaannya dari sektor ekstraktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pajak di sektor ini, salah satunya melalui penerapan pajak kekayaan.
Menurutnya, pajak 2 persen dari kekayaan orang-orang super kaya ini bisa menyumbang sekitar Rp81,6 triliun per tahun. Angka ini bisa membantu mendanai program-program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo.
Prabowo menganggarkan program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun. Bakhrul yakin pajak kekayaan yang terkumpul dapat mendanai program tersebut secara berkelanjutan.
"Jika pajak kekayaan diterapkan, dana yang terkumpul dari pajak tersebut masih menyisakan sekitar Rp10 triliun," katanya.
Bakhrul juga menegaskan reformasi fiskal ini adalah fondasi utama kemandirian ekonomi, memastikan program sosial bisa berjalan tanpa terlalu bergantung pada sumber daya eksternal.
Dua Warisan Berat Jokowi ke Pemerintahan Prabowo
1. IKN
Salah satu warisan besar yang harus ditangani Prabowo adalah kelanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jokowi menyebut, keputusan terkait pemindahan ibu kota ke IKN harus ditandatangani oleh presiden yang baru. “Sepatutnya yang meneken Keppres adalah Presiden yang baru, Pak Prabowo,” ujar Jokowi saat menghadiri agenda Nusantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Fun Run 2024 di IKN, Ahad, 6 Oktober 2024.
Jokowi menjelaskan pembangunan fisik dan ekosistem di IKN harus berjalan seiring, tidak hanya sekadar memindahkan bangunan. “Memindahkan Ibu Kota itu bukan hanya fisiknya saja, tetapi juga membangun ekosistemnya. Rumah sakit, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya harus siap saat dibutuhkan,” katanya.
2. Jatuh Tempo Utang Pemerintah
Tantangan lain yang diwariskan Jokowi adalah utang pemerintah yang cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah per 31 Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB. Jumlah ini menurun dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih menyisakan utang jatuh tempo sebesar Rp800,3 triliun pada 2025 yang harus dilunasi oleh pemerintahan Prabowo.
Berbagai fraksi di DPR, termasuk PDIP, PKS, dan PKB, telah memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola utang yang berpotensi membebani APBN di masa mendatang. Adisatrya Suryo Sulisto, perwakilan PDIP, mengingatkan bahwa defisit anggaran sebesar 2,53 persen pada RAPBN 2025 harus ditutup dengan pembiayaan utang yang optimal.
“Pemerintah harus dapat mengantisipasi beban utang jatuh tempo pada tahun 2025,” katanya.
Sementara itu, Dewan Pakar PAN, Dradjad H. Wibowo, yang juga anggota tim ekonomi Prabowo-Gibran, menyebut pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan besar dalam mengatasi beban utang ini.
“Kalau kita tidak mampu melakukan terobosan di bidang penerimaan negara, utang kita akan membengkak,” ujarnya.
Dradjad menyarankan agar pemerintah menggali potensi penerimaan tambahan, seperti melalui pajak yang sudah inkracht dan perbaikan sistem teknologi informasi untuk penarikan PPN.
Tidak Realistis
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), yang juga pengamat ekonomi digital, Nailul Huda, sebelumnya menyoroti visi kemandirian ekonomi yang sering disampaikan oleh Prabowo Subianto. Menurutnya, mencapai kemandirian ekonomi 100 persen mungkin tidak realistis, mengingat pentingnya transaksi perdagangan internasional.
Namun, ia menekankan kemandirian tetap bisa diupayakan melalui kebijakan yang lebih berfokus pada kepentingan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada negara lain.
“Kemandirian penuh memang sulit tercapai karena kita tetap akan berhubungan dengan negara lain. Tapi, kita bisa mendorong kebijakan ekonomi yang berfokus pada penguatan sektor dalam negeri,” ujar Huda kepada KabarBursa.com di Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Sebagai contoh, Huda menyebutkan pentingnya kemandirian dalam penyediaan bahan pokok seperti beras, yang selama ini masih sering bergantung pada impor. Menurutnya, memprioritaskan produk-produk dalam negeri adalah kunci utama, terutama untuk barang-barang yang sudah dapat diproduksi sendiri.
“Kebijakan substitusi impor harus didorong dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal. Ini akan memperkuat fondasi industri domestik,” jelas Huda.