KABARBURSA.COM - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, memperkirakan bahwa penerimaan pajak kemungkinan tidak akan mencapai target, sementara belanja negara diprediksi akan meningkat. Namun, Febrio meyakinkan bahwa hal tersebut tidak akan menggoyahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi sudah kita hitung bersama sekaligus semuanya, jadi outlook kita yang mengatakan penerimaan akan kurang lebih sama dengan asumsi APBN. Kan kita 10 persen outlook untuk penerimaan untuk perpajakan PNBP hibah, outlook kita totalnya sama dengan APBN 2024," jelas Febrio di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Febrio menambahkan bahwa belanja negara diprediksi melonjak hingga mencapai Rp87 triliun dan hal ini mengakibatkan defisit meningkat dari 2,29 persen menjadi 2,7 persen dari PDB.
Meski begitu, proyeksi ini sudah mempertimbangkan semua faktor secara menyeluruh, sehingga pertumbuhan ekonomi diprediksi tetap stabil di kisaran 5,0 persen hingga 5,2 persen.
"Semua faktor sudah kami perhitungkan dalam satu paket. Kita tahu bahwa tidak ada faktor yang berdiri sendiri, semuanya saling mempengaruhi. Jadi, kalau ditanya dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, itu tetap sesuai asumsi APBN, yaitu 5,2 persen," papar Febrio.
Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi pendapatan negara dari pajak tidak mencapai target hingga akhir 2024. Ini mengakhiri tren setoran pajak yang melampaui target selama tiga tahun berturut-turut.
Berdasarkan data dari Kemenkeu, hingga akhir tahun ini, penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp1.921,9 triliun, atau sekitar 96,6 persen dari target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun.
Tapi, Febrio mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi hingga 5,2 persen ini nantinya akan ditopang oleh meningkatnya ekspor dan investasi di Indonesia.
"Kami melihat adanya peluang penguatan, terutama dari aktivitas ekspor. Realisasi ekspor bulan lalu yang akan keluar pada 15 Juli nanti kami prediksi cukup bagus, menunjukkan pemulihan ekspor yang berkelanjutan," ungkapnya.
Untuk sektor investasi, Febrio menambahkan, geliat masih terlihat dengan berjalannya proyek-proyek infrastruktur pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Ini ditunjang oleh peningkatan konsumsi semen yang mencatat kenaikan 11,2 persen secara tahunan pada Mei 2024.
"Tanda-tanda positif ini terlihat dari pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, PSN, dan konsumsi semen yang meningkat, memberikan optimisme hingga akhir tahun," ujar Febrio.
Di sisi lain, konsumsi masyarakat juga diperkirakan akan meningkat pada paruh kedua tahun ini, didorong oleh belanja pemerintah yang diprediksi naik 2,6 persen hingga akhir tahun dari pagu yang telah ditetapkan.
Sebagaimana diketahui, belanja negara akan membengkak menjadi sebesar Rp3.412,2 triliun, atau mencapai 102,6 persen dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 persen.
"Itu sebenarnya daya dorong dari sisi belanja negara dan tidak sedikit belanja negara masuknya bukan hanya ke government consumption tapi masuk sebagian ke kantong masyarakat, contohnya transfer PKH, BLT, bansos," tutur Febrio.
Di lain sisi, pemerintah berencana menghadirkan skema Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Indonesia. Adapun skema tersebut, memungkinkan orang kaya raya untuk menanamkan modalnya tanpa dikenakan biaya pajak dengan catatan berinvestasi pada beberapa proyek di Indonesia.
Skema family office pertama kali digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dalam unggahan di akun resmi Instagramnya pada Senin, 1 Juli kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPn/Bappenas) Suharso Monoarfa, menilai pembebasan pajak bagi para investor tidak dapat diformalkan.
Menurutnya, insentif fiskal bagi para investor bukan kebijakan yang tepat. Dia bahkan mengaku telah meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, untuk menghemat dan berhati-hati dalam memberikan insentif fiskal.
“Itu kan tidak ada, yang lalu itu tidak diformalkan. Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal. Saya pernah sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan, kita sekarang harus berhemat-hemat untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal,” kata Suharso kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.
Kendati begitu, Suharso menegaskan, ketidaksepahaman itu bukan berarti menolak investor. Menurutnya, ada beberapa kemudahan yang bisa disediakan pemerintah untuk mengundang para investor masuk di Indonesia.
“Misalnya gini, sebuah investasi ingin melakukan pembangunan satu pabrik. Tapi untuk jalan ke pabriknya dia harus bangun sendiri. Untuk penyediaan airnya dia harus bangun sendiri. Listriknya dia harus bangun sendiri. Tapi sekarang bagaimana kalau di luar seluruh fasilitas itu bisa disiapkan oleh pemerintah, tetapi juga kemudahan-kemudahannya dia dapat dengan segera,” ujarnya.
“Orang menganggap kita memang memberikan kemudahan, tetapi dalam pelaksanaannya belum. Itu yang harus kita koreksi. Menurut saya, lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal,” ungkapnya.
Suharso juga mengaku prihatin dengan peran Sri Mulyani yang mendorong naiknya tax ratio, tetapi juga diwajibkan memberikan insentif fiskal dalam skema family office. Kendati ampuh mengundang investor masuk, dia menilai insentif fiskal juga berdampak pada ekonomi Indonesia.
“Saya juga satu sisi harus memahami kesulitan yang dihadapi oleh kita sendiri dalam hal untuk mendapatkan tax rasio yang baik. Pada saat yang sama kita dorong-dorong untuk lakukan itu,” ujarnya.
“Orang kaya itu nggak perlu dikasih insentif pajak. Karena di negaranya dia pasti kena tax sudah. Nah dia ke sini ya dikasih kemudahan, dia senang menjadi family ini,” tutupnya.(yub/nil)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.