Pakar Sebut Target Swasembada Energi Berat, BBM dan LPG Masih Impor

KABARBURSA.COM - Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, menargetkan Indonesia mencapai swasembada energi di lima tahun mendatang. Adapun dalam mencapai swasembada energi, Prabowo menekankan pemanfaatan sejumlah tanaman yang dapat menjadi salah satu sumber alternatif bahan bakar minyak (BBM).

Menanggapi hal tersebut, Pembina Masyarakat Ilmuan dan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto menilai, target yang dicanangkan Prabowo berat. Pasalnya, penggunaan energi BBM dan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG), masih bersumber dari barang impor.

"Target yang cukup berat, khususnya terkait dengan sumber energi BBM dan gas LPG, yang faktanya sekarang ini kita masih impor," kata Mulyanto saat dihubungi KabarBursa.com, Senin, 21 Oktober 2024.

Impor dua komoditas tersebut, kata Mulyanto, terus meningkat hingga saat ini. Dia menilai, perlu langkah massif untuk mengatur substitusi impor, khususnya gas LPG yang diketahui Indonesia memiliki ketersediaan gas alam yang melimpah. Mulyanto menilai pemerintah perlu memasifkan penggunaan kompor gas alam. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan pemerintah perlu merealisasikan target 4 juta sambungan rumah tangga (SR) sebagaimana yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Penggunaan kompor gas LPG diganti dengan kompor gas alam. Dengan kata lain, program Jargas (jaringan gas) rumah tangga mesti menjadi gerakan yg masif. Target 4 juta sambungan rumah tangga harus diwujudkan," ungkapnya.

Begitu juga dengan mewujudkan kemandirian BBM, Mulyanto berujar pemerintah perlu mengoptimalkan langkah penghematan, pembatasan, dan pengawasan di sektor hilir. Sementara pada sektor hulu, pemerintah perlu menegaskan kembali perannya dalam hal lifting minyak.

"Di sisi hilir (demand) perlu digalakkan langkah penghematan, pembatasan dan pengawasan. Sementara di sisi hulu (supply) peran Pertamina, yang menguasai lebih dari 60 persen lifting minyak, menjadi semakin sentral," jelasnya.

Mulyanto menilai penemuan besar atau giant discovery untuk eksplorasi dan optimalisasi eksploitasi minyak harus menjadi perhatian di samping merampungkan pembangunan kilang-kilang baru Pertamina. "Dengan kata lain, perlu ditingkatkan lifting minyak Pertamina sekaligus produksi BBM melalui kilang domestik," katanya.

Prabowo Targetkan Swasembada Energi

Prabowo sebelumnya menyoroti pemanfaatan sejumlah tanaman yang dapat menjadi salah satu sumber alternatif BBM sebagai salah satu upaya kemandirian swasembada energi. “Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” kata Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia, di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Prabowo menambahkan, tanaman seperti kelapa sawit, singkong, tebu, sagu, hingga jagung adalah beberapa contohnya. Pemerintahannya nanti akan fokus memanfaatkan seluruh potensi yang ada demi meraih swasembada energi. “Seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup,” ujarnya.

Melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, serta bioethanol dari tebu dan singkong, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Prabowo optimistis program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 dapat terwujud pada 2029.

Tiga Pilar Ekonomi

Kemandirian energi menjadi salah satu jargon yang terus digaungkan oleh Prabowo. Peningkatan penggunaan bahan bakar nabati atau biofuel menjadi salah satu strategi utama untuk menekan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, agenda transisi energi juga didorong melalui perluasan penggunaan gas sebagai sumber energi alternatif.

Dalam peta jalan pembangunan nasional yang disusun Prabowo-Gibran, kemandirian energi masuk dalam delapan misi besar yang mereka sebut sebagai Asta Cita. Kemandirian energi berada di misi nomor dua, yang menyoroti pentingnya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, dan pengembangan berbagai sektor ekonomi seperti syariah, digital, hijau, dan biru. Agenda-agenda besar ini kemudian diterjemahkan ke dalam program prioritas yang lebih rinci.

Dokumen Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran memuat delapan poin utama dalam program kerja swasembada energi. Di antaranya adalah percepatan transisi energi, pembenahan tata kelola di sektor migas dan pertambangan nasional, serta peningkatan skema insentif untuk mendorong pengembangan cadangan energi baru. Program ini juga mencakup revisi aturan-aturan yang dianggap menghambat investasi di sektor energi terbarukan.

Selain langkah-langkah strategis tersebut, pembangunan infrastruktur energi turut mendapat perhatian. Prabowo-Gibran berencana mendirikan kilang minyak, pabrik etanol, serta membangun jaringan infrastruktur gas. Ada pula rencana memperluas konversi penggunaan BBM ke gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Di sisi lain, pemerintah menjamin ketersediaan energi untuk menopang pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta berupaya merevitalisasi dan memanfaatkan hutan-hutan rusak sebagai lahan pengembangan bioetanol.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhannudin Abdullah, pernah mengatakan energi adalah salah satu dari tiga pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2024-2029, selain pangan dan manufaktur. “Saat ini Indonesia masih mengimpor BBM dan elpiji dalam jumlah besar, yang menyebabkan anggaran subsidi energi terus membengkak,” kata Burhannudin pada Jumat, 22 Maret 2024.

Namun, realisasi misi dan program kerja pemerintah periode 2024-2029 di sektor energi tidaklah mudah. Tantangan cukup besar terlihat di sektor migas, di mana capaian produksi siap jual atau lifting minyak bumi hingga akhir 2023 hanya mencapai 605.500 barel per hari. Jumlah ini masih jauh dari target yang dicanangkan, yakni 1 juta barel per hari pada 2030. Sementara itu, kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sehingga kekurangannya harus dipenuhi dengan impor.

Di sektor energi terbarukan, capaian juga masih jauh dari harapan. Kementerian ESDM mencatat, realisasi energi terbarukan dalam bauran energi primer hingga akhir 2023 baru mencapai 13,1 persen. Padahal, pemerintah telah menetapkan target 23 persen pada 2025. Dengan sisa waktu kurang dari dua tahun, upaya ekstra akan dibutuhkan untuk mencapai angka tersebut.(*)