Pemerintah Kaji Ulang Tax Holiday demi Daya Saing Investasi

"Tax holiday memainkan peran krusial dalam menarik investasi. Kontribusinya cukup besar, lebih dari 25 persen terhadap arus masuk investasi," ujar Rosan di Jakarta, Minggu.

Perpanjangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/2024, yang merevisi PMK 130/2020 terkait fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

Namun, aturan terbaru ini mengecualikan perusahaan asing dari fasilitas tax holiday, mengingat adanya penerapan pajak minimum global sebesar 15 persen.

Rosan menjelaskan, sekitar 100 negara telah memberlakukan pajak minimum global tersebut. Tanpa pungutan pajak 15 persen, negara asal perusahaan asing akan mengambil alih pungutan tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa sosialisasi mengenai pajak minimum global telah dilakukan kepada calon investor asing.

BKPM telah melakukan kajian agar Pemerintah Indonesia dapat mengimbangi pajak 15 persen tersebut dalam bentuk insentif lain.

"Kami sudah menginformasikan kepada penerima tax holiday bahwa jika kebijakan ini berlaku, akan ada penyesuaian. Namun, jangan khawatir, kami siap memberi kompensasi dalam bentuk lain yang sesuai peraturan," lanjutnya.

Langkah ini, menurut Rosan, merupakan strategi pemerintah untuk menarik minat perusahaan dalam negeri agar lebih tertarik berinvestasi di tanah air.

Dorong Kebijakan Tax Holiday

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyarankan agar Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, melakukan perombakan kebijakan tax holiday atau intensif pajak.

Menurut Faisal, bahwa kebijakan tax holiday selama ini seolah-olah tidak memberikan keuntungan bagi negara. Sebagai contoh, dia mengungkapkan bahwa pemerintah pernah memberikan insentif pajak kepada perusahaan smelter nikel asal China.

“Yang bangun (smelter) di Indonesia harus kasih negara dong,” kata Faisal Basri dalam sebuah diskusi bertema ‘Reviu RAPBN 2025: Ngegas Utang’ di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Kata dia lagi, bijih nikel yang diolah menjadi feronikel tersebut hampir 100 persen diekspor kembali ke China. Menurut Faisal, hal ini membuat negara tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari kebijakan tersebut.

“Kita enggak dapat apa-apa, kita minus,” ujarnya.

Lanjut Faisal Basri, kebijakan tax holiday sebenarnya bertujuan untuk menarik investor membangun pabrik di Indonesia. Dengan begitu harus ada perhitungan yang jelas dalam memberikan insentif pajak ini.

“Ada dong hitungannya, insentif pajak dikasih 10 tapi nanti nilai tambahnya 20, jadi netto-nya positif. That’s tax holiday yang benar,” ucap Faisal.

Dia menekankan, tax holiday seharusnya lebih tepat ditujukan kepada industri manufaktur, bukan industri pertambangan atau sumber daya alam.

“Tax holiday biasanya diberikan kepada industri manufaktur. Ini industri tambangnya ada di sini kok dikasih tak holiday,” tukasnya.

Menurut Faisal Basri, investor pasti akan datang dengan sendirinya jika Indonesia memiliki sumber daya seperti nikel. “Karena itu tax holiday tujuannya untuk pancingan, kalau enggak dikasih tax holiday itu, investor enggak datang,” imbuhnya.

Alokasi Anggaran Tujuh Sektor

Dia menyebutkan, alokasi belanja jenis ini menjadi yang tertinggi dari alokasi anggaran tujuh sektor belanja lainnya.

“Pembayaran bunga utang senilai Rp552.854,3 triliun, belanja pegawai Rp513.229,5 triliun, belanja barang Rp342.610,4 triliun, subsidi Rp309.052,1 triliun, belanja modal Rp190.637,5 triliun, bantuan sosial Rp120.035,2 triliun, dan belanja hibah Rp202,7 triliun,” papar Faisal Basri.

“Pengeluaran lain-lain itu sudah ciri khas era Jokowi, bukan hanya rancangan. Karena realisasinya begitu, Terlihat selama 10 tahun,” ujar Faisal Basri.

Berdasarkan catatannya, alokasi belanja lain-lain setiap tahun cenderung meningkat. Tercatat pada 2021, alokasi belanja lain-lain sebesar 4,0 persen dari total belanja APBN. Dan, naik menjadi 17,7 persen pada tahun 2022.

“Kemudian alokasi belanja lain-lain pada 2023 turun menjadi 10 persendari total belanja APBN. Namun kembali naik menjadi 13,9 persen pada tahun 2024,” paparnya.

Masalahnya, kata Faisal Basri, belanja lain-lain tersebut bisa digunakan untuk apa saja oleh Pemerintah Pusat tanpa persetujuan DPR. Oleh sebab itu, potensi penyalahgunaan anggaran menjadi semakin besar.

“Oleh karena itu, besarnya anggaran belanja lain-lain tidak hanya untuk menciptakan fleksibelitas, tapi dijadikan ruang untuk suka-suka,” ungkap Faisal.

Kembali dia melanjutkan, merujuk pada data, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kerap menaikkan alokasi anggaran untuk belanja lain-lain dari tahun ke tahun.

Pada 2014 atau tahun pertama berkuasa, Jokowi mengalokasikan anggaran belanja lain-lain sebesar Rp11,7 triliun dari APBN, namun pada 2024 atau tahun terakhir berkuasa, Jokowi mengalokasikan anggaran belanja lain-lain dalam outlook senilai Rp355,4 triliun.

“Terjadi peningkatan sebesar 2.950,4 persen alokasi anggaran belanja lain-lain selama 2014 hingga 2024,” jelasnya.

Faisal menduga, belanja lain-lain itu digunakan untuk membayar utang maupun beban utang pemerintah. Pasalnya, pengambil kebijakan tidak pernah mengungkap tujuan dan penggunaan dana dari pos belanja lain-lain tersebut.

“Jadi memang disembunyikan, seolah-olah subsidi mengecil, APBN makin sehat. Dimasukkan ke lain-lain itu supaya fleksibel. Padahal nyatanya ini tidak sehat. Ini akuntabilitas terganggu,” pungkas Faisal Basri.(*)