KABARBURSA.COM - Pemerintah diharapkan fokus terhadap meningkatnya pengangguran di sejumlah daerah. Salah satu yang harus dilakukan ialah mencegah datangnya inflasi.
Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro menyebut mengatasi inflasi merupakan langkah penting agar situasi dan kondisi masyarakat tetap kondusif.
Riko memandang, situasi sosial, politik, dan keamanan akan sulit terkendali jika terjadi inflasi di tengah meningkatnya pengangguran.
"Kita bisa membayangkan ya ketika orang sudah ga punya uang, tidak bekerja, harga barang juga mahal," kata Riko kepada Kabar Bursa, Senin, 5 Agustus 2024.
Karenanya, Riko berharap pemerintah bisa mengatasi hal tersebut. Dia ingin para pemangku kebijakan bisa mengendalikan semua harga barang.
Menurut data kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) periode Januari sampai Juni 2024, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 32.064 orang. Jumlah ini naik sebesar 21,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Adapun Provinsi Jakarta menjadi penyumbang angka PHK terbanyak, sebesar 7.469 orang pada Januari – Juni 2024. Angka ini meningkat 994 persen dibanding tahun lalu di periode serupa.
Pembangunan infrastruktur tak berbanding penyerapan tenaga kerja
Dalam hal tersebut, Riko menilai pembangunan infrastruktur di Jakarta yang pesat tidak berbanding lurus terhadap penyerapan tenaga kerja.
"Situasi di Jakarta itu memang tidak memberikan dampak secara bergaris lurus, tidak langsung linear," ucap dia.
Riko berpendapat ada sejumlah faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah adanya perubahan pola bisnis dengan semakin berkembangnya IT (Information AND Technology) dan teknologi.
"Jadi infrastruktur itu tidak punya dampak tapi yg punya dampak adalah penggunaan teknologi komunikasi yg kemudian memotong jumlah tenaga kerja," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Prof. Omas Bulan Samosir, menawarkan solusi atas tingginya tingkat pengangguran di kalangan generasi muda berusia 15-24 tahun (Generasi Z), yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan permintaan tenaga kerja.
“Akibatnya, kompetensi lulusan tidak sejalan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini,” ungkap Prof. Omas Bulan Samosir, Ph.D, dikutip, Jakarta, Rabu 17 Juli 2024.
Prof. Omas mengemukakan bahwa dinamika pasar tenaga kerja berkembang lebih cepat dibandingkan kapasitas input tenaga kerja. Lembaga pendidikan seharusnya membekali angkatan kerja dengan pengetahuan yang relevan, namun seringkali tertinggal dalam merespons kebutuhan pasar. Kurikulum yang dirancang tidak selalu diperbarui sesuai perkembangan industri.
“Pengangguran berarti tidak atau berhenti berproduksi. Angkatan kerja yang menganggur saat ini akan menjadi beban jika terjadi pengangguran dalam skala besar ke depannya,” katanya.
Target Indonesia Emas
Jika masalah ini tidak diatasi, Indonesia Emas berisiko tidak tercapai, karena satu generasi dapat menjadi hambatan dalam pencapaian pembangunan. Angkatan kerja diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas.
Untuk menangani permasalahan ini, Prof. Omas menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasional, tenaga kerja, dan pemerintah. Etos kerja harus dibangun untuk memastikan kesiapan tenaga kerja menghadapi dinamika pasar. Institusi pendidikan perlu terus memperbarui kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Tenaga kerja harus proaktif dalam meningkatkan keterampilan, sementara pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung dunia pendidikan, termasuk memperbarui kurikulum. Prof. Omas menambahkan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup; sertifikasi vokasional dan pelatihan tambahan sangat diperlukan untuk melengkapi kompetensi lulusan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengakui pentingnya sertifikat vokasional sebagai bagian dari human capital pencari kerja. “Semakin banyak sertifikat yang dimiliki seorang pelamar kerja, semakin baik peluang mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah,” ujar Prof. Omas.
Ia menambahkan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bentuk formal dari pendidikan vokasi. Dunia pendidikan masih membutuhkan keahlian vokasional melalui sekolah kejuruan dan tetap relevan untuk menghasilkan angkatan kerja yang kompeten dalam industri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperluas koneksi langsung antara SMK dan dunia industri, sehingga industri dapat terlibat dalam membangun kurikulum SMK secara berkala.
Jumlah pengangguran di Indonesia tercatat terus mengalami penurunan hingga awal tahun 2024. Meski begitu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, berpendapat bahwa tingkat pengangguran nasional masih tergolong tinggi.
Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen hingga Februari 2024.(*)