KABARBURSA.COM - Komisi IV DPR mempertanyakan kebenaran isu dikuasainya subsidi jagung oleh kartel besar.
Hal itu disinggung Komisi IV saat rapat dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Bayu Krisnamurthi, Rabu, 4 September 2024.
Komisi IV menegaskan, tujuan subsidi jagung adalah menjaga stabilitas harga komiditi tersebut, justru dinikmati oleh kartel besar.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyoroti dominasi beberapa perusahaan besar dalam pengelolaan jagung bersubsidi. Namun, dia tidak menyebutkan perusahaan mana yang melakukan monopoli subsidi jagung yang dimaksud.
"Ini kartel atau bukan?" tanya Sudin dengan nada tegas.
Menanggapi itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membenarkan bahwa dalam pengelolaan subsidi jagung dikuasai oleh perusahaan besar.
"Memang benar, saat ini dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, tapi jika diizinkan, Bulog bisa berperan lebih," ujarnya.
Mendengar itu, Sudin mempertanyakan peran bulog. "Sudah saya minta beberapa kali, buat apa Bulog ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga padi jagung kedelai, kenyataannya kedelainya sampai hari ini, entahlah nanti saya minta penjelasan dari Bulog," ujar Sudin.
Begitu giliran dirinya berbicara, Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi tak menjawab pertanyaan soal kartel itu yang dilontarkan Sudin. Dia lebih justru memaparkan teknis distribusi dan jumlah cadangan jagung serta kedelai di dalam negeri.
"Cadangan kedelai pemerintah hanya 60.000 ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 3 juta ton. Ini memang kecil sekali," kata Bayu.
Penjelasan Bayu itu menambah keraguan Sudin terhadap Bulog dapat mengelola subsidi pangan yang dianggap kurang transparan.
Lanjut Bayu memaparkan, dia menyebut hingga saat ini pihaknya telah telah menyalurkan 303.000 ton jagung dari target 390.000 ton.
"Kami masih terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan distribusi ini dapat meredam harga di pasar," jelas Bayu.
Impor Jagung Pakan Ternak
Sebelumnya, Perum Bulog telah merealisasikan impor jagung pakan ternak sebanyak 400.000 ton dari total alokasi 750.000 ton yang ditetapkan untuk tahun 2024.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menyatakan bahwa impor tersebut dilakukan sebelum diberlakukannya kebijakan larangan impor jagung oleh Kementerian Pertanian.
"Seluruh jagung yang diimpor sudah tiba dan selesai dibongkar. Jadi, tidak ada lagi yang dalam perjalanan, semua sudah masuk," kata Suyamto di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.
Dari total kuota 750.000 ton, masih tersisa sekitar 350.000 ton yang belum diimpor.
Suyamto menjelaskan bahwa sisa kuota tersebut baru akan direalisasikan jika harga jagung di dalam negeri mengalami kenaikan, atau jika produksi jagung dalam negeri tidak mencukupi, impor akan dilanjutkan.
Penyaluran jagung pakan ini, menurut Suyamto, tidak untuk tujuan komersial, melainkan dialokasikan bagi peternak sasaran melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Jagung ini tidak dijual bebas di pasar.
"Program penyaluran jagung SPHP akan berakhir pada 31 Maret 2024. Jika masih ada jagung yang tidak terserap, akan kami simpan sebagai cadangan jagung pemerintah (CJP)," kata Suyamto.
Katanya melanjutkan, jagung tersebut akan dikeluarkan hanya jika harga jagung di pasar mengalami kenaikan signifikan.
Harga Acuan Pembelian Jagung Naik
Pemerintah telah menaikkan Harga Acuan Pembelian (HAP) jagung pipilan kering di tingkat petani dengan kadar air 15 persen dari semula Rp4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg.
Kenaikan ini diumumkan oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi usai melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 24 April 2024.
Arief menjelaskan kenaikan HAP ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani dan peternak.
"Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena input agro untuk beberapa komoditas strategis juga meningkat. Peningkatan produksi harus sejalan dengan kesejahteraan petani dan peternak," kata Arief.
Beras Penyumbang Terbesar Inflasi
Di kesempatan yang sama,
Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan komoditas beras menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam inflasi nasional.
Berdasarkan data Agustus 2024, inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,12 persen year on year, dengan komoditas beras menyumbang 0,43 persen terhadap kenaikan harga.
Arief menegaskan pemerintah telah melakukan intervensi melalui bantuan pangan beras untuk menekan laju inflasi.
"Intervensi pemerintah berupa bantuan pangan beras efektif menahan lajunya inflasi beras," kata Arief.
Penyaluran bantuan beras ini dilakukan dalam beberapa tahap, yakni dari April hingga Juni, September hingga Desember 2023, dan Januari hingga Juni 2024.
Rencananya, distribusi akan dilanjutkan pada Oktober dan Desember mendatang. Arief menyebut kebijakan ini telah diputuskan melalui rapat internal bersama Presiden Jokowi dan kementerian terkait. (*)