Pengusaha Ritel Protes "Pintu" Masuk Tujuh Komoditas Impor Dipindahkan

KABARBURSA.COM - Para pengusaha ritel menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana pemerintah untuk memindahkan pelabuhan masuk bagi tujuh komoditas impor ke kawasan Indonesia Timur.

Komoditas tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, serta barang tekstil jadi lainnya.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menilai bahwa pemindahan ini justru dapat memperberat industri dan sektor ritel nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak menjamin menjadi solusi efektif untuk masalah impor ilegal.

“Infrastruktur di Indonesia Timur belum sebaik di Indonesia Barat, terutama dalam hal transportasi dan logistik. Selain itu, tingginya biaya operasional, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada naiknya harga barang di pasaran,” ungkap Budihardjo, Kamis, 5 September 2024.

Ia menambahkan bahwa kenaikan harga barang ini akan berimbas pada daya beli masyarakat, yang dikhawatirkan bisa mengancam pendapatan dan kelangsungan usaha ritel.

“Jika harga barang naik karena mahalnya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan program BINA untuk meningkatkan belanja domestik mungkin tidak tercapai,” tambahnya.

Hippindo juga menyarankan solusi yang lebih efektif untuk menekan impor ilegal dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan, serta memperkuat kerja sama dengan pihak terkait untuk memberantas pelaku impor ilegal. Selain itu, Hippindo mendorong agar pemerintah berinisiatif memperbanyak produksi barang dalam negeri.

“Daripada hanya memindahkan impor, kami melihat pentingnya memperbanyak pasokan dari pabrik lokal. Jika perlu, kerja sama dengan pihak asing bisa dilakukan, dengan syarat bahwa barang yang diproduksi di Indonesia diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor,” jelas Budihardjo.

Hippindo juga menekankan pentingnya pemenuhan stok barang, baik pangan maupun nonpangan, dengan fokus pada produk-produk yang belum banyak diproduksi di Indonesia.

“Kami mendukung upaya untuk memetakan produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang mudah diproduksi di dalam negeri. Kami mendorong Kementerian Perindustrian untuk memberikan kemudahan kepada produsen, dan Hippindo siap memastikan produk-produk ini dapat diakses oleh anggota kami selama memenuhi standar yang berlaku,” ujarnya.

Budihardjo pun mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana pemindahan pelabuhan impor ini dengan matang.

“Kebijakan ini perlu mempertimbangkan infrastruktur, biaya logistik, serta dampaknya bagi industri dan konsumen, agar tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai,” tutupnya.

Jumlah Kelas Menengah Menurun, Tantangan bagi Ritel

Emiten ritel akan terdampak dari menurunnya kelas menengah di Indonesia pada 2024. Kendati begitu, terdapat sejumlah cara agar emiten di sektor ini bisa tetap survive.

Senior Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia, Ezaridho Ibnutama melihat kelas menengah memang masih sangat diperlukan emiten retail untuk menopang kinerja.

Dia menyebut sejumlah emiten ritel yang bisa terdampak di antaranya ialah MAPI, ERA, ERAL, dan UNVR. Menurut Ezaridho, emiten-emiten ini masih ketergantungan dengan konsumen kelas menengah.

“Mereka butuh support dari middle class (kelas menengah),” ungkap dia kepada Kabar Bursa, Rabu, 4 September 2024.

Meski sentimen negatif di depan mata, Ezaridho memandang terdapat cara yang bisa dilakukan emiten-emiten tersebut untuk survive di tengah kondisi seperti ini.

Dia berpendapat para emiten bisa menargetkan level yang lebih rendah agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar.

“Kemungkinan mereka butuh menurunkan standard, agar mereka bisa fokus menurunkan biaya,” ungkapnya.

Selain retail, Ezaridho menilai emiten perbankan kemungkinan juga bisa terdampak akibat menurunnya kelas menengah. Menurutnya, emiten sektor ini bisa menghadapi tantangan Non Performing Loan (NPL).

“Saya pikir ini akan mempunyai efek di mana beberapa emiten perbankan akan mengalami lebih banyak NPL dengan low net risk,” jelas dia.

Data BPS

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13 persen proporsi masyarakat. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45 persen dari total penduduk.

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class mengalami kenaikan, dari 2019 yang berjumlah 128,85 juta atau 48,20 persen dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22 persen dari total penduduk.

Begitu juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin mengalami peningkatan dari 54,97 juta orang atau 20,56 persen pada tahun 2019 menjadi 67,69 juta orang atau 24,23 perse. dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Hal yang sama juga terjadi pada kelompok miskin yang mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41 persen menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03 persen pada 2024.

Sementara, kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38 persen menjadi 1,07 juta orang atau 0,38 persen dari total penduduk pada 2024. (*)