KABARBURSA.COM - Hilirisasi gas bumi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan penyerapan gas dalam negeri.
Tidak hanya itu, hilirisasi sektor ini juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pengembangan infrastruktur gas bumi dengan industri hilir sebagai konsumen utama.
Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan hal itu dalam Diskusi Panel Gas Bumi yang mengangkat tema “Integrasi Pengembangan Gas Bumi dan Industri Hilirisasi dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.”
“Untuk meningkatkan penyerapan gas bumi di dalam negeri yang pada akhirnya akan mendukung kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional, diperlukan akselerasi dalam ketersediaan gas hulu, baik melalui jalur pipa langsung maupun LNG. Hal ini perlu diintegrasikan dengan BPH Migas yang berperan sebagai penghubung dalam penyediaan infrastruktur dan pemenuhan target hilirisasi di sektor industri sebagai konsumen,” kata Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, 16 Desember 2024.
Menurut Wahyudi, sumber gas bumi di Indonesia masih melimpah dan dapat diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, baik untuk industri strategis maupun penyediaan energi yang ramah lingkungan melalui Program Jargas, serta mendukung transisi energi. Percepatan hilirisasi sangat bergantung pada pengembangan infrastruktur gas bumi, yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.
“Keberhasilan pengembangan infrastruktur gas bumi sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan investasi dari pelaku industri pengguna gas bumi,” jelasnya.
Pemanfaatan gas bumi secara optimal di dalam negeri juga selaras dengan program pemerintah yang terus melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mirza Mahendra mengatakan bahwa pengembangan industri hilirisasi menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah peningkatan konsumsi gas bumi untuk pembangkit listrik, industri komersial, dan rumah tangga.
“Kami memastikan pasokan gas bumi aman. Mengenai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), hal ini masih mengikuti peraturan yang ada,” kata Mirza.
Dengan dukungan terhadap hilirisasi industri gas bumi, Indonesia diharapkan dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta membuka peluang baru dalam sektor industri gas bumi.
Kata Mirza lagi, pemenuhan kebutuhan gas akan dilakukan melalui pengoptimalan jaringan yang ada dan interkoneksi antar wilayah, yang nantinya dapat menjadi peluang baru bagi industri gas bumi.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Industri, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Kris Sasono Ngudi Wibowo mengungkapkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam mempercepat pembangunan industri hilir gas bumi melalui berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk pengurangan pajak dan kemudahan perizinan yang dapat menarik investasi.
Direktur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Muhammad Nasir Udin Latif menjelaskan bahwa roadmap hilirisasi yang disusun sejak 2022 mencakup sektor-sektor prioritas seperti mineral dan batubara, migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
Salah satu sorotan utama adalah hilirisasi gas bumi, yang diproyeksikan menjadi sektor kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Gas bumi adalah bahan baku utama bagi industri petrokimia, termasuk produksi metanol dan amonia yang memiliki peran vital dalam sektor hilir.
Nasir juga menyarankan agar pelaku industri memanfaatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang disediakan pemerintah untuk memperoleh berbagai fasilitas dan insentif yang mendukung pembangunan infrastruktur industri hilir.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT PGN Tbk Harry Budi Sidarta mengatakan bahwa PGN telah membangun jaringan pipa gas yang sebagian besar terletak di Pulau Sumatera dan Jawa.
Dengan adanya infrastruktur pipa yang kuat, PGN dapat memastikan pasokan gas yang efisien dan efektif ke konsumen, khususnya sektor industri yang bergantung pada gas bumi dalam proses produksinya.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia Eddy Asmanto juga menekankan pentingnya optimalisasi jaringan pipa gas bumi yang sudah ada. Menurutnya, pemanfaatan infrastruktur pipa yang telah dibangun harus terus ditingkatkan agar sistem distribusi gas bumi menjadi lebih efisien, baik di wilayah yang surplus maupun defisit gas.
Kepmen ESDM soal Gas Bumi
Kementerian ESDM telah mengesahkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM terkait harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah. Lebih tepatnya, Kementerian ESDM melakukan penyesuaian regulasi terkain penerima manfaat dari gas murah tersebut.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, mengatakan bahwa penyesuaian regulasi ini tercantum dalam Kepmen ESDM No 255.K/MG.01/MEM.M/2024.
Beleid tersebut merupakan perubahan dari Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dengan harga gas bumi tertentu di sektor industri.
Gas murah merupakan insentif pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pengembangan industri penting di Tanah Air.
Berdasarkan penyesuaian regulasi atas Kepmen ESDM tersebut, maka ada dua hal utama yang diatur di dalamnya, yaitu:
Pencabutan status sembilan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu.
Penambahan empat industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu.
Adapun sembilan industri yang dicabut statusnya tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu. Sedangkan empat perusahaan yang berhak menerima manfaat gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri adalah, yaitu PT KCC Glass Indonesia, PT Indonesia Nippon Steel Pipe, PT Rumah Keramik Indonesia, dan Rainbow Tubulars Manufactures.
“Keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi kebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri,” kata Agus.
Di lain sisi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, berencana memperbaiki masalah produksi LPG (liquefied petroleum gas) nasional yang saat ini hanya sekitar 1,9 juta ton per tahun menjadi 8 juta ton per tahun, sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.
Dari itu, Bahlil menargetkan produksi 1,8 juta ton gas tambahan untuk bisa mengurangi impor LPG.
“Lapangan gas untuk menggenjot produksi LPG tersebut sudah ada. Sedang dihitung keekonomiannya oleh SKK Migas dan dirjen Migas,” ucap Agus. (*)