KABARBURSA.COM - PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, rasio elektrifikasi di wilayah tersebut tercatat mencapai 97,53 persen, dengan 99,02 persen desa atau 7.361 desa sudah teraliri listrik.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Rizky Mochamad, mengatakan di Jayapura, bahwa elektrifikasi di Papua merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk mengatasi kesenjangan energi di seluruh Indonesia. Kini, hasilnya semakin terasa, memberikan dampak yang lebih signifikan. Seperti dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat 3 Januari 2024.
Listrik, menurut Rizky, telah menjadi pendorong utama bagi perkembangan ekonomi, pembukaan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua, wilayah yang sebelumnya terbatas dalam hal infrastruktur tersebut.
Dia menambahkan, PLN terus berkomitmen untuk menunjukkan dedikasi dan ketangguhannya dalam menghadirkan listrik ke seluruh penjuru Tanah Papua. Sebagaimana diketahui, wilayah Papua menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari kondisi geografis yang sulit, biaya tinggi, hingga medan yang penuh rintangan, yang mengharuskan adanya kerja sama erat dalam menyediakan energi di daerah tersebut.
Infrastruktur Transisi Energi
PT PLN (Persero) membutuhkan tambahan dana hampir Rp4.000 triliun untuk membangun infrastruktur transisi energi di Indonesia.
Direktur Manajemen Risiko Perubahan PLN Suroso Isnandar menjelaskan bahwa berbagai infrastruktur dengan kapasitas besar perlu disiapkan guna mendukung target tersebut.
“Kebutuhan listrik di Indonesia semakin meningkat, sementara sumber utama saat ini masih dari batu bara. Namun, PLN tidak lagi diperbolehkan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, sehingga harus ada pembangkit pengganti dengan kapasitas besar,” kata Suroso dalam acara Economic Outlook 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
Menurut Suroso, untuk sektor ketenagalistrikan, total kebutuhan dana hingga tahun 2040 mencapai USD235 miliar atau sekitar Rp3.727 triliun dengan kurs Rp15.862 per dolar AS.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai proyek, antara lain, membangun infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar USD80 miliar untuk menggantikan PLTU batu bara dengan kapasitas 33 gigawatt (GW).
Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 22 GW dengan kebutuhan dana sebesar USD33 miliar.
“Energi terbarukan variabel seperti tenaga surya dan angin, yang memerlukan investasi USD43 miliar,” sambungnya.
Selain itu, PLN juga berencana membangun sistem penyimpanan energi berbasis baterai (Battery Energy Storage System/BESS) berkapasitas 32 GWh dengan anggaran USD6 miliar.
“Lainnya yaitu, pembangkit listrik tenaga nuklir 5 GW sebesar USD29 miliar, jaringan transmisi dan gardu listrik sepanjang 70.000 km dengan alokasi anggaran USD36 miliar, dan pengembangan end-to-end smart grid sebesar USD7 miliar,” paparnya.
Hambatan Sosial Dan Perizinan
Menurut Suroso, salah satu tantangan besar dalam transisi energi adalah pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Meskipun secara teknis pembangunan SUTET relatif mudah, prosesnya sering kali menghadapi hambatan sosial dan perizinan.
“Kesuksesan transisi energi menuju net zero emission sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur kritis seperti SUTET. Namun, tantangan sosial dan administratif menjadi faktor yang harus diatasi,” pungkasnya.
“Kuncinya adalah membangun infrastruktur transisi energi, karena the single authority yang bisa menjamin keberhasilan penggunaan renewable energy adalah PLN. Hal ini juga tercantum dalam laporan OECD bahwa Indonesia menggantungkan keberhasilan energi terbarukan pada entitas bernama PLN,” ujar Airlangga dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
PLTSa merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar. Teknologi ini dinilai dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk masalah lingkungan sekaligus menyumbang energi bersih. Namun, hingga kini pengembangan PLTSa belum menunjukkan kemajuan berarti.
Airlangga menyebutkan bahwa PLN sejauh ini telah didorong untuk segera menyelesaikan proyek PLTSa, termasuk yang berlokasi di Legok Nangka, Bandung Raya.
Proyek ini bahkan telah memiliki Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani pada 18 Desember 2023 di Tokyo, Jepang. Dalam proyek tersebut, PLN bekerja sama dengan konsorsium Sumitomo, Hitachi Zosen, dan Energia Prima Nusantara (EPN).
“Namun, hingga kini tidak ada satu PLTSa pun yang terealisasi, termasuk di Legok Nangka. Padahal secara desain dan proses semuanya sudah siap. Ini adalah tantangan besar yang harus segera diselesaikan oleh PLN,” ucap Airlangga.
Selain PLTSa, Airlangga juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber energi terbarukan lainnya, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalimantan Utara yang memiliki potensi mencapai 10 gigawatt (GW) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Sumatra, Jawa, dan Bali.
Ia juga mendorong penguatan program biodiesel, khususnya B40 dan B35, yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga serta menurunkan emisi karbon hingga setara 30 juta ton CO2.
“Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi emisi karbon,” jelas Airlangga.(*)