KABARBURSA.COM - Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi, INDEF Andry Satrio Nugroho, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “Siapa mau impor silakan, siapa saja semua boleh,” dalam upaya merespons tekanan global dan kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat.
Andry menilai, pernyataan Presiden ini, jika diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol. Sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh.
“Kita harus jujur, beberapa tahun terakhir saja, kita sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi China. Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” tegas Andry kepada media di Jakarta, Rabu, 9 April 2025.
Dia menekankan, industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran. Kalau kran impor dibuka bebas, industri-industri ini akan semakin tertekan dan potensi PHK massal bisa makin tidak terhindarkan.
“PHK yang sudah besar akan makin meluas. Ujungnya, daya beli masyarakat juga ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan”, ungkapnya.
Menurut Andry, dampak berantai ini sangat mengkhawatirkan. Melemahnya daya beli akan turut menekan konsumsi rumah tangga, yang merupakan penopang utama perekonomian nasional.
“Ekonomi kita masuk ke lingkaran setan. Industri jatuh, konsumsi lesu, investor kabur, ekspor lemah, impor merajalela. Ini jelas krisis struktural,” lanjutnya.
Andry juga menilai bahwa pernyataan Presiden mencerminkan minimnya sense of urgency dan absennya panduan ekonomi yang jelas.
“Arahnya ke mana sebenarnya? Di satu sisi kita gembar-gemborkan swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, tapi di sisi lain kita justru membuka keran impor sebebas-bebasnya. Ini kontradiksi terang-terangan”, ujarnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan dampak buruk bagi iklim investasi.
“Kalau pasar domestik dibanjiri impor murah, logika investor sederhana: buat apa bangun pabrik di sini? Lebih murah ekspor dari negara mereka sendiri atau dari kawasan lain yang lebih kompetitif,” jelas Andry.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan semakin menegaskan kekhawatiran tersebut. Meski masih mencatat surplus dalam tiga tahun terakhir, nilainya terus menurun: dari USD 54,5 miliar pada 2022, menjadi USD 37 miliar di 2023, dan kembali turun ke USD 31 miliar pada 2024.
Jika tren ini berlanjut dan kebijakan impor diterapkan tanpa pembatasan, risiko kembali mengalami defisit perdagangan bukan hal yang mustahil.
“Ekspor kita ditekan tarif Trump, impor kita buka liar, cadangan devisa makin terkuras, rupiah tertekan. Ini resep menuju krisis, bukan jalan keluar dari tekanan tarif Trump”, tegas Andry.
Andry menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh dibiarkan berkembang secara tak terkendali tanpa arah yang jelas.
“Harus ada regulasi yang tegas, selektif, dan berpihak pada kepentingan nasional. Kalau tidak, kita bukan hanya bicara soal industri lumpuh atau devisa habis. Ini soal kejatuhan daya beli rakyat, gelombang PHK yang makin membesar, dan hilangnya kepercayaan pada arah kebijakan ekonomi kita,” tutup Andry.
Tekanan Kebijakan Dagang Amerika
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strategi Indonesia dalam menghadapi tekanan kebijakan dagang Amerika Serikat, termasuk tarif tinggi yang diberlakukan terhadap sejumlah negara mitra dagang. Pemerintah Indonesia, kata dia, tidak tinggal diam. Berbagai reformasi fiskal dan administrasi terus digencarkan agar pelaku usaha tidak terlalu terbebani dan tetap kompetitif di tengah dinamika global.
“Kita juga penetapan nilai pabean dan ini juga termasuk yang dikomplain oleh pelaku usaha, termasuk yang dari Amerika. Kita akan menggunakan rentang harga yang berbasis yang valid, jadi ini lebih memberikan kepastian,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa 8 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa kuota-kuota impor yang sebelumnya diberlakukan justru menambah beban transaksi, mengurangi transparansi, dan tidak memberikan tambahan penerimaan negara. Dengan menghapus kebijakan tersebut dan menggantinya dengan sistem berbasis data yang valid, proses impor-ekspor akan jauh lebih efisien.
“Kalau ini dihapus akan sangat menentukan banget perbaikan dari sisi import-ekspor Indonesia. Penyediaan perizinan dan tata niaga impor akan disederhanakan berbasis IT dan data,” jelasnya.
Langkah lain yang dilakukan adalah penguatan National Logistic Ecosystem (NLE). Saat ini, 53 pelabuhan dan 7 bandara sudah terintegrasi dengan sistem tersebut. “Sehingga seluruh transaksi itu semuanya digital dan jauh lebih cepat dan pasti,” tambah Sri Mulyani.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah juga terus mengembangkan implementasi teknologi mutakhir, salah satunya dengan penggunaan hyco x-ray. Dengan teknologi ini, petugas bea cukai tidak lagi perlu membongkar kontainer secara manual karena seluruh isi kontainer sudah dapat terlihat tanpa intervensi langsung dari petugas.
“Kita juga mengimplementasikan hyco x-ray,” ujarnya.
Tak hanya dari sisi logistik dan pengawasan, pemerintah juga melakukan harmonisasi antara kebijakan perpajakan dan kepabeanan.
“Sehingga antara policy kebijakan di hulu hingga ke hilir akan lebih sinergi. Ini untuk memudahkan berbagai transaksi restitusi, perbaikan proses kerja, dan fasilitas impor,” paparnya.
Sri Mulyani menyebut, saat ini proses pemeriksaan dan restitusi pajak telah jauh lebih cepat. Bahkan dalam kasus merger dan akuisisi, Kemenkeu bersedia membuka ruang agar perusahaan lebih lincah menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi.
“Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger akuisisi itu jauh bisa lebih agile karena situasi memang mengharuskan begitu,” ucapnya.
Dari sisi fiskal, pemerintah juga akan menyesuaikan beberapa tarif. “Kebijakan perpajakan untuk PPh impor, kami akan melakukan penyesuaian untuk produk tertentu yang tadinya antara 2,5 persen ke hanya 0,5 persen. Ini berarti mengurangi lagi 2 persen beban tarif,” kata Sri Mulyani.
Tak hanya itu, tarif bea masuk produk impor dari AS yang semula berada di kisaran 5–10 persen akan diturunkan menjadi 0–5 persen. “Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favored nation,” jelasnya.
Sementara itu, bea keluar untuk crude palm oil (CPO) juga akan disesuaikan untuk mengurangi beban pelaku ekspor.
“Ini juga equivalent mengurangi beban hingga 5 persen,” tegasnya.
Dari sisi trade remedies, Menkeu mengungkap bahwa upaya percepatan proses seperti anti-dumping dan safeguard juga sedang dibenahi.
“Termasuk Menteri Perdagangan, Pak Menko Perekonomian minta agar biaya masuk anti dumping, imbalance safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan KL yang lain,” katanya.(*)