KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para anggota Kabinet Merah Putih ihwal nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Tengah. Adapun arahan tersebut dia berikan kepada para anggota kabinet dalam agenda Akademi Militer (Akmil) di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 27 Oktober 2024.
Dalam unggahan resmi sosial media Instagram, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, mengungkapkan hal tersebut.
"Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat poin pengarahan beliau adalah soal IKN," tulis Raja Juli dalam unggahannya, dikutip Minggu, 27 Oktober 2024.
Dalam arahannya, tutur Raja Juli, Prabowo menegaskan posisinya terkait IKN. Dia menyebut, pemerintahan saat ini diminta untuk melanjutkan pembangunan IKN.
"Soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," lanjut dia.
Bahkan, ujar Raja Juli, Prabowo sudah menetapkan rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun ke depan. Bagi Prabowo, kata dia, IKN serupa dengan Ibukota Politik.
"Oleh karen itu, selain gedung-gedung eksekutif (yang sekarang hampir selesai), dalam empat tahun ke depan OIKN harus merampungkan dua cabang triaspolitika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," ucapnya.
Lebih jauh, Raja Juli juga menyebut, Prabowo berharap pada Agustus 2028 mendatang, Sidang Paripurna DPR/MPR bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan, kata dia, Prabowo berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN.
Nasib IKN Tak Disinggung dalam Pidato Perdana
Dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden ke-8 pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo diketahui sama sekali tidak menyinggung agenda prioritasnya dalam membangun IKN di masa pemerintahannya. Diketahui, pembangunan IKN masuk ke dalam agenda prioritas yang dicanangkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Meski begitu, agenda pembangunan IKN sama sekali tidak disinggung Prabowo dalam pidatonya yang diketahui mencakup banyak agenda prioritas di masa kepemimpinan lima tahun ke depan. Adapun sikap Prabowo yang tak menyinggung ihwal pembangunan IKN dinilai tepat dalam menentukan agenda prioritas.
"Pak Prabowo tidak sebut itu (IKN), Pak Prabowo sendiri pasti memprioritaskan hal apa yang menjadi prioritas hari ini," kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komarudin Watubun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai, kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk memprioritaskan anggaran untuk pembangunan IKN. Apalagi, kata dia, kondisi geopolitik dan utang negara yang jatuh tempo sangat mempengaruhi anggaran negara.
"Karena kondisi nasional seperti begini, pengaruh geopolitik global tentu menguras banyak tenaga. Kita punya hutang luar negeri sekarang ini Rp8.400 triliun," ungkapnya.
"Tahun depan ini kita harus bayar 1000 triliun lebih, ini beban-beban yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo," tambahnya.
Dalam kondisi ekonomi saat ini, Komarudin menilai Jakarta masih layak menjadi Ibu Kota Indonesia. Seandainya dipaksakan pembangunan IKN sebagai agenda prioritas pembangunan, dia menilai masyarakat yang akan menderita.
"Saya kira itu kalau orang masih kondisi seperti begini, kita bertahan di Jakarta, tidak mati kan? Tapi kalau rakyat kita utamakan yang fisik-fisik, lalu rakyat menderita, harga pangan naik, segala macam naik kasian rakyatnya," tutupnya.
Mega Proyek IKN Harus Diawasi
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur, tetap dilanjutkan. Namun, dia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek IKN, terutama terkait dengan alokasi anggaran. Artinya ada kekhawatiran terhadap potensi pemborosan dana negara dalam proyek ambisius tersebut.
“Harus diawasi ketat dan disesuaikan terutama soal anggarannya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata AHY di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Ia juga menekankan peringatan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai risiko ketidakefesienan. Kata dia, Prabowo meminta jangan sampai pembangunan IKN tidak efisien, apalagi kalau sampai ada kebocoran anggaran.
“Sekali lagi penekanan dari bapak Presiden (Prabowo Subianto), jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran anggaran,” ujar AHY.
Selain itu, AHY tak menutup mata bahwa proyek IKN bukanlah satu-satunya prioritas. Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih punya segudang proyek strategis lain yang menuntut perhatian dari pemerintah, mulai dari ketahanan pangan hingga kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
Kendati demikian, AHY mencatat bahwa pembangunan di IKN telah mencatat beberapa kemajuan, terutama untuk lembaga eksekutif seperti Istana Negara yang diresmikan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.
Sedangkan untuk pembangunan gedung untuk lembaga legislatif dan judikatif, menurut dia masih jauh dari proses penyelesaian. Katanya, hal ini harus menjadi prioritas sebelum mengerjakan pembangunan untuk fungsi-fungsi lainnya.
“Kelanjutan pembangunan IKN ini lebih diprioritaskan menghadirkan gedung untuk legislatif misalnya. Jadi gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga judikatif,” tandasnya.(*)