KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia tengah mengejar minyak sebesar 1 juta barel per hari (bopd) dan 12 miliar kaki kubik (bcf) pada 2030. Sepertinya, target tersebut sulit terealisasi karena produksi minyak dan gas bumi (migas) Indonesia terus menurun.
Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin, 12 Agustus 2024, lifting minyak terus menurun dari tahun 2015. Pada tahun 2015, realisasi lifting minyak tercatat 779.000 barel per hari (bopd). Sempat naik menjadi 829.000 bopd di 2016, tapi kemudian turun di 2017 menjadi 804.000 bopd.
Setelah itu, lifting terus turun secara berurutan yakni 778 ribu bopd (2018), 746 ribu bopd (2019), 707 ribu bopd (2020), 660 ribu bopd (2021), 612 ribu bopd (2022), dan 605,4 ribu bopd pada 2023.
Kondisi yang sama juga terjadi pada gas. Di tahun 2015 realisasi lifting gas 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd). Kemudian turun menjadi 1,180 juta boepd tahun 2016 dan kembali turun 1,142 juta boepd tahun 2017.
Secara berurutan, realisasi lifting migas yakni 1,145 juta boepd (2018), 1,059 juta boepd (2019), 983 ribu boepd (2020), 995 ribu boepd (2021), 953 ribu boepd (2022), dan 960 ribu boepd (2023).
Belum lama ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui bahwa produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena lapangan migas Indonesia relatif sudah tua. Dia bilang, saat ini pihaknya berupaya mendorong produksi minyak tersebut.
“Dari 2020, produksi minyak kita memang anjlok terus. Coba untuk ditahan, tapi memang kita sekarang mengelola lapangan-lapangan tua dan belum ketemu prospek lapangan minyak baru. Kita sekarang sedang mengupayakan, prospeknya ada,” kata Arifin Tasrif.
Sedangkan untuk lifting gas, menurut dia, sempat turun juga. Namun, sekarang ini ada tren kenaikan. Apalagi, kata Arifin, belakangan ada temuan sumber gas raksasa. Dia optimistis, target 12 bcf di 2030 dapat tercapai.
“Mengenai gas bumi, memang sempat turun, tapi sekarang sudah ada tren kenaikan. Jadi kalau misalnya target 1 juta barel minyak 2030, akan ada berbagai upaya yang kita lakukan,” ujarnya.
“Kemudian mengenai gas 12 bcf, Insya Allah bisa ketemu. Jadi dengan adanya temuan-temuan baru, prospek di Andaman, South Andaman, dan juga di Selat Makassar. Gas ini nanti banyak dipakai untuk dalam negeri, bisa dijadikan andalan untuk bisa mendukung transisi energi,” pungkas Arifin Tasrif.
Biaya Pengeboran Migas di RI Mahal
Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi serangkaian tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Seiring dengan banyaknya proyek migas yang sedang berjalan, permintaan akan peralatan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini berimplikasi pada kenaikan harga peralatan yang diperlukan untuk mendukung operasi proyek-proyek tersebut.
“Kita menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh industri hulu migas akan semakin besar ke depannya. Dengan banyaknya proyek yang berjalan di berbagai lokasi, permintaan terhadap bahan baku seperti OCTG dan rig juga akan meningkat, yang tentunya akan mempengaruhi harga,” ungkap Kepala Divisi Program Komunikasi SKK Migas, Hudi D Suryodipuro dalam konferensi pers ‘Supply Chain & National Capacity Summit 2024’ di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.
Selain itu, dorongan menuju energi hijau juga turut memperberat tantangan. Hudi D Suryodipuro menambahkan bahwa dengan kondisi tersebut, pengembangan energi fosil akan menghadapi biaya tambahan yang signifikan terkait dengan teknologi penangkapan karbon (carbon capture). Ini berarti, selain biaya yang sudah ada, industri migas harus mempertimbangkan investasi tambahan untuk mengurangi jejak karbon mereka, yang dapat meningkatkan keseluruhan biaya operasional dan pengembangan proyek.
Dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, SKK Migas akan menyelenggarakan acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2024.
Acara ini bertujuan untuk membahas dan mencari solusi terkait tantangan dalam rantai pasokan dan kapasitas nasional di industri migas, serta untuk mengeksplorasi strategi yang dapat mendukung pengembangan energi secara berkelanjutan.
“Belum lagi tantangan yang muncul dari inisiatif untuk beralih ke energi hijau (green energy) dan mencapai emisi nol bersih (net zero emission). Dalam konteks ini, pengembangan energi fosil pasti akan menghadapi biaya tambahan yang terkait dengan teknologi penangkapan karbon. Forum ini, sebenarnya, adalah upaya antisipatif dari industri hulu migas untuk mengatasi isu-isu tersebut dan mencari solusi yang tepat,” jelasnya.
Dia menyebutkan bahwa acara tersebut juga akan dihadiri oleh berbagai vendor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dia berharap para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat secara langsung menyampaikan kebutuhan mereka kepada para vendor selama forum berlangsung.
“Harapan kami adalah agar para pelaku industri, khususnya KKKS, dapat langsung mengungkapkan kebutuhan mereka secara jelas. Di sisi lain, para vendor juga dapat menyampaikan kekhawatiran atau isu tertentu kepada para pelaku KKKS, sehingga terjalin komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak,” ujarnya.
Ia pun mencontohkan, ketika bicara rig, ke depan kontraktor tidak bisa mengandalkan rig-rig yang sudah ada. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kontraktor harus investasi, apakah dengan membeli atau membangun rig baru.
“Tapi kalau umpamanya mereka membangun, melakukan investasi di situ, yang akan jadi pertanyaan, worth it enggak buat mereka? Apa ini programnya dari KKKS? Jangan-jangan dia baru beli rig, tahun depan bornya itu berhenti, ngebornya berhenti. Jadikan mereka bertanya, mungkin enggak balik modal. Di forum ini kita bahas bersama dengan teman-teman,” kata Hudi. (*)