KABARBURSA.COM – Direktur Utama PT Jababeka Tbk, Setyono Djuandi Darmono, menyoroti tingginya backlog atau kekurangan perumahan di Indonesia yang mencapai hampir 10 juta unit.
Darmono mengungkapkan masalah ini terjadi karena konsep penyediaan rumah yang salah. Menurut dia, banyak rakyat Indonesia yang belum mampu membeli rumah, melainkan sebatas mampu untuk menyewa.
Darmono menjelaskan, banyak lulusan sekolah yang baru bekerja di Bekasi dengan gaji Rp 5,8 juta hingga Rp 10 juta per bulan, tapi belum sanggup membeli rumah di Cikarang yang harganya minimal Rp 500 juta. Dia menegaskan yang diperlukan oleh masyarakat adalah rumah dengan status Hak Pakai, bukan Hak Milik. "Nah, pemerintah approach-nya adalah selalu dijual kepada yang belum punya kemampuan," ujar Darmono dalam pertemuan dengan media di Menara Batavia, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.
Pria yang akrab disapa SD Darmono ini mengatakan status Hak Pakai yang termanifestasi dalam konsep public housing telah ia sampaikan beberapa kali kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, namun belum dijalankan. Darmono menekankan pentingnya political will yang lebih kuat untuk menangani masalah ini. “Ini harus presiden,” tegasnya.
Jika konsep public housing dijalankan oleh pemerintah, Darmono hakulyakin ekosistem yang ada di dalamnya dapat membangkitkan ekonomi Indonesia dan menumbuhkan industri kecil.
Darmono juga mengungkapkan dirinya pernah mengusulkan konsep public housing ini kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan mengumpulkan para direktur utama perusahaan terkait. Namun, usulan ini tidak membuahkan hasil. Padahal, konsep perumahan rakyat ini adalah solusi yang ditunggu-tunggu pemerintah.
"Public housing itu adalah kemauan dan pemahaman dari presiden," ungkapnya.
Menurut Darmono, pendekatan pembangunan public housing harus seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN). Jokowi memiliki ambisi untuk menyelesaikan perpindahan ibu kota baru tersebut.
Namun, Darmono melihat Jokowi lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dibandingkan properti. "Pak Jokowi kan lebih memikirkan masalah infrastruktur. Masalah properti nomor dua lah. Infrastruktur nomor satu," katanya.
Darmono berharap pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan rakyat yang masih belum mampu membeli rumah dengan menyediakan public housing. Dia mengatakan akan menyampaikan ide ini kepada pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. “Kalau ada kesempatan saya ngomong ke Pak Prabowo,” katanya.
Tingkatkan Kepemilikan Rumah
Keterjangkauan harga masih menjadi kendala bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Untuk mendorong tingkat kepemilikan hunian, pemerintah melanjutkan pemberian insentif fiskal pajak pertambahan nilai (PPN) bagi warga yang ingin membeli rumah dengan harga di bawah Rp 5 miliar.
Insentif ini diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2023 lalu, memastikan aturan tersebut akan dilanjutkan tahun ini.
Kas negara juga digelontorkan untuk mendukung pendanaan program. Pada 2023 dan 2024, pemerintah menggelontorkan total dana Rp 3,7 triliun untuk insentif fiskal perumahan. Tahun ini, pemerintah memberikan dukungan bagi pembelian rumah komersial seharga di bawah Rp 2 miliar dengan menanggung seluruh PPN hingga Juni 2024 dan 50 persen pajaknya sampai akhir 2024.
Namun, pemerintah masih perlu berupaya keras untuk menaikkan tingkat kepemilikan hunian. Sebab, saat ini angka backlog perumahan masih tinggi. Backlog merupakan kesenjangan antara total hunian yang terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan backlog masih tinggi karena harga rumah cepat naik, tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang setara. Akhirnya, banyak yang tidak mampu mengakses perumahan, khususnya generasi muda.
Menurut Huda, untuk rumah non-subsidi, dengan pendapatan yang terbatas dan kebutuhan yang cukup banyak, sebagian generasi muda tidak mampu mengakses pembiayaan perumahan (kredit pemilikan rumah/KPR). Suku bunga perumahan di Indonesia juga masih relatif tinggi. "Lebih mudah jika bunga untuk perumahan bisa lebih rendah dari saat ini. Bisa diturunkan hingga mendekati suku bunga acuan Bank Indonesia," katanya.
Program Insentif
Menurut data Badan Pusat Statistik, angka backlog telah menurun dari 10,5 juta unit pada 2022 menjadi 9,9 juta unit pada 2023. Namun, menurut Huda, penurunan tersebut tidak signifikan meskipun diguyur berbagai insentif. Pemerintah perlu mengevaluasi program insentif dari berbagai aspek, seperti ketersediaan rumah dan kemampuan masyarakat membayar.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2020, angka backlog tercatat sebesar 17,52 persen atau sekitar 12,75 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah.
"Tahun 2023 angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sebesar 13,56 persen atau sebanyak 9.905.820 rumah tangga," kata Iwan.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.