KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan alokasi dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 tidak hanya memprioritaskan makan bergizi gratis, tetapi juga akan memprioritaskan program pemeriksaan kesehatan gratis. Menurut dia, komitmen ini untuk mendukung visi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjelang tahun emas yang diproyeksikan pada 2045.
"Pemeriksaan kesehatan gratis juga masuk dalam prioritas untuk 52,2 juta orang, mulai dari posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit daerah," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa, 27 Agustus 2024.
Sri Mulyani menjelaskan, program ini juga dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak hanya mendapatkan nutrisi yang cukup tetapi juga akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil.
Pemerintah pun mengalokasikan Rp197,8 triliun untuk sektor kesehatan dalam RAPBN 2025, dengan fokus pada percepatan penurunan prevalensi stunting dan penurunan kasus TBC. Pemeriksaan kesehatan gratis akan mencakup layanan dasar seperti pemeriksaan ibu hamil, balita, serta pemantauan gizi dan kesehatan anak-anak di sekolah.
Program ini juga mencakup pengadaan peralatan medis untuk rumah sakit di daerah sehingga fasilitas tipe D dapat ditingkatkan menjadi tipe C, memungkinkan penanganan medis yang lebih kompleks di tingkat lokal.
Sri Mulyani menjelaskan RAPBN 2025 dirancang sebagai anggaran transisi yang tidak hanya mempertahankan program-program lama yang telah berjalan, tetapi juga memberikan ruang bagi pemerintahan baru untuk menambahkan program-program prioritas mereka.
"APBN 2025 tetap melakukan fungsinya untuk mencapai berbagai indikator-indikator pembangunan yang tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat," tegasnya.
Di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas anggaran. Meski demikian, ia menegaskan RAPBN 2025 telah disusun dengan memperhitungkan dinamika ekonomi global dan domestik yang sangat cepat berubah, terutama dalam beberapa bulan terakhir.
"Indonesia telah menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, sementara inflasi terjaga pada tingkat yang rendah," kata Sri Mulyani.
Hal ini, lanjutnya, menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus menarik arus modal masuk dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah guncangan global.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah memproyeksikan nilai tukar rupiah berada pada level Rp16.100 per dolar AS, dengan suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 7,1 persen. Sri Mulyani menjelaskan meski proyeksi ini didasarkan pada kondisi terkini, pemerintah tetap waspada terhadap fluktuasi pasar keuangan global yang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga di Amerika Serikat dan ketidakpastian geopolitik.
"Fluktuasi nilai tukar yang kita alami dalam enam bulan terakhir menunjukkan betapa dinamisnya kondisi global. Namun, dengan fondasi ekonomi yang kuat dan kredibilitas APBN, kita mampu menjaga stabilitas di tengah berbagai tantangan tersebut," tuturnya.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program prioritas dan ruang fiskal yang cukup untuk pemerintahan baru.
"APBN 2025 adalah APBN transisi. Kami berkomunikasi secara intens dengan presiden terpilih untuk memastikan prioritas baru bisa dituangkan dalam anggaran, sambil tetap menjaga kesinambungan program yang telah berjalan," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, RAPBN 2025 juga mengalokasikan Rp722,6 triliun untuk sektor pendidikan, termasuk program pemberian makanan bergizi dan renovasi sekolah-sekolah yang rusak. Pemerintah berharap, dengan investasi besar di sektor pendidikan dan kesehatan, Indonesia dapat menciptakan SDM unggul yang siap membawa negara ini menuju visi Indonesia Emas 2045.
Rp197,8 Triliun untuk Kesehatan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam dalam pidatonya di Gedung MPR/DPR, Jumat, 16 Agustus 2024, lalu mengatakan anggaran kesehatan dalam RAPBN 2025 direncanakan mencapai Rp 197,8 triliun.
"Anggaran kesehatan diusulkan sebesar Rp 197,8 triliun, atau sekitar 5,5 persen dari total belanja negara," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan alokasi dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan, mempercepat penurunan angka stunting, mengendalikan penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC), serta menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Dalam UU Kesehatan sebelumnya, yakni UU Nomor 36 Tahun 2009, diatur bahwa alokasi anggaran kesehatan dari pemerintah minimal harus 5 persen dari APBN di luar komponen gaji, dan minimal 10 persen dari APBD provinsi serta kabupaten/kota di luar gaji.
Sejak 2016, pemerintah pusat terus berupaya memenuhi kewajiban anggaran ini. Prioritas pada sektor kesehatan diarahkan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan hingga mencapai cakupan kesehatan semesta. Pada 2016, realisasi anggaran kesehatan berhasil mencapai 5 persen dari APBN dengan nilai Rp92,8 triliun.
Komitmen negara dalam alokasi anggaran belanja kesehatan sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat secara komprehensif. Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting secara nasional berada pada angka 21,6 persen. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak balita.
Indonesia juga menghadapi beban ganda penyakit, baik penyakit menular seperti tuberkulosis maupun penyakit tidak menular seperti jantung dan stroke. Namun, upaya pencegahan dan penanganan berbagai penyakit ini belum optimal karena masih belum meratanya layanan kesehatan di berbagai daerah.
Oleh karena itu, peningkatan alokasi belanja kesehatan menjadi sangat urgen. Berdasarkan estimasi Bappenas, anggaran yang dibutuhkan untuk menangani stunting mencapai Rp 185,2 triliun, termasuk untuk penyediaan bantuan gizi bagi anak balita dan ibu hamil dari keluarga miskin dan rentan. Intervensi sangat diperlukan pada 1.000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting.
Anggaran kesehatan yang cukup juga diperlukan untuk membangun sistem kesehatan yang lebih baik di Indonesia. Selain memperkuat upaya promotif dan preventif melalui layanan kesehatan berbasis komunitas, penguatan fasilitas kesehatan rujukan di seluruh daerah juga menjadi prioritas.(*)