KABARBURSA.COM - Pada akhir Juli 2024, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 38,68 persen, menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Lembaga internasional, termasuk IMF, memprediksi rasio ini akan terus membaik di tahun-tahun mendatang. Angka ini masih jauh di bawah batas aman yang ditetapkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60 persen.
Profil Utang dan Struktur Pembiayaan
Secara struktur, utang pemerintah Indonesia tergolong sehat dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo utang sekitar delapan tahun. Komposisi utang terdiri dari:
- SBN Domestik: 70,49 persen
- SBN Valas: 17,27 persen
- Pinjaman: 12,24 persen
Kepemilikan SBN Domestik didominasi oleh:
- Lembaga Keuangan: 39,6 persen
- Bank Indonesia: 24,3 persen
- Asing: 14,0 persen
- Investor Individu: 8,7 persen
Pemerintah terus mendorong pasar SBN agar lebih efisien untuk meningkatkan daya tahan sistem keuangan terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan.
Pernyataan Pemerintah
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa utang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dan mendukung investasi. Utang juga berfungsi sebagai alat strategis untuk pengembangan pasar keuangan domestik, memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan global.
Pendapat Lembaga Internasional
Lembaga internasional seperti IMF dan S&P Global Ratings memberikan penilaian positif terhadap manajemen utang Indonesia. IMF dalam Article IV Consultation 2024 menyatakan bahwa Indonesia menunjukkan disiplin fiskal yang kuat, dengan proyeksi penurunan rasio utang menjadi sekitar 38,3 persen PDB dalam jangka menengah. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level 'BBB' dengan prospek stabil.
Proyeksi dan Strategi Pemerintah
Pemerintah menargetkan rasio utang terhadap PDB tahun 2025 berada pada kisaran 37,82 persen sampai 38,71 persen dengan rasio pendapatan negara terhadap PDB direncanakan sebesar 12,32 persen. Dalam RAPBN 2025, pembiayaan utang (netto) direncanakan sebesar Rp775,9 triliun untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong pembiayaan anggaran yang inovatif melalui skema KPBU yang sustainable serta penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.
Perbandingan Internasional
Meskipun rasio utang mengalami kenaikan signifikan akibat pandemi Covid-19, Pemerintah berhasil mengendalikan laju kenaikan utang sejak tahun 2021. Pada tahun 2023, rasio utang Indonesia tercatat sebesar 39,21 persen PDB, lebih rendah dibandingkan Malaysia (67,3 persen PDB), Tiongkok (83,6 persen PDB), dan India (82,7 persen PDB).
Kedua Setelah India
Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa Pujarama mengungkap, perkembangan utang Indonesia semakin mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerina Keuangan, per Juli 2024 utang Indonesia mencapai Rp8,502 triliun.
Sementara bunga utang, tutur Riza, kebutuhan pembiayaan utang Indonesia sebesar Rp775,9 triliun yang jatuh tempo ditambah bunga utang sebesar Rp552,85 triliun yang harus dibayarkan di 2025.
“Yang menjadi permasalahan dari pembiayaan adalah, semakin tingginya pembiayaan utang kita risikonya adalah bunga utang semakin tinggi. Kenapa kita harus perhatikan? Yield-nya, imbal-hasil dari penarikan utang kita itu sangat tinggi,” kata Riza dalam acara diskusi publik bertajuk ‘RAPBN di Masa Transisi: Apa Saja yang Harus Diantisipasi?’ yang diikusi secara daring, Minggu, 18 Agustus 2024.
Dibandingkan negera-negara di Asia, kata Riza, yield 10 tahun Indonesia berada di level 6,705. Adapun angka itu menempati posisi tertinggi kedua setelah India sebesar 6,871.
“Dibandingkan dengan South East Asean, kita itu paling tinggi biaya utangnya,” jelasnya.
Sementara utang jatuh tempo Indonesia di pasar Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2025 sebesar Rp705,5 triliun. Sedangkan untuk utang pinjaman internasional sebesar Rp94,83 triliun di tahun depan.
Di sisi lain, Riza menilai, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tidak seoptimis tahun-tahun sebelumnya. Hal itu mengacu pada postur asumsi dasar makro ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024.
“Kalau dari sisi asumsi dasar makro, untuk RAPBN tahun 2025 ini tidak seoptimis dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi lebih rasional sehinggi diharapkan nanti target-target pembangunan dan sasarannya mudah-mudahan bisa tercapai,” jelasnya.
Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintahan selanjutnya menargetkan pertumbuhan yang sama dengan tahun sebelumnya, yakni 5,2 persen dengan tingkat inflasi yang menurun dari 2,8 persen menjadi 2,5 persen di tahun 2025.
Akan tetapi, Riza mengingatkan bahwa inflasi yang rendah lantaran tiga bulan terakhir ekonomi Indonesia juga mengalami deflasi. Dia menilai, deflasi yang terjadi secara beruntun menandakan rendahnya daya beli masyarakat.
“Ini pada gilirannya, daya beli ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, dari sisi konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Riza juga memaparkan target suku bunga SBN 10 tahun naik menjadi 7,1 persen di tahun 2025 dari angka sebelumnya sebesar 6,1 persen di tahun 2024. Dia menilai, naiknya suku bunga SBN terjadi lantaran kondisi ekonomi global yang masih berdinamika tinggi hingga tahun depan(*)