Realisasikan Swasembada Pangan, Prabowo bakal Teken Empat Perpres

KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera menandatangani empat Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian target swasembada pangan di Indonesia.

Keempat Perpres tersebut mencakup sejumlah kebijakan strategis terkait sektor pertanian, termasuk pengelolaan irigasi, penyaluran pupuk subsidi, dan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa selain tiga Perpres yang sudah disebutkan, ada satu Perpres lainnya yang belum dapat diungkapkan secara rinci.

“Rencana ada empat Perpres, irigasi, pupuk, PPL, satu lagi masih rahasia,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Desember 2024.

Menurut Amran, Perpres tersebut akan segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

“Doakan saja, sebentar lagi, semoga Perpres tersebut bisa segera ditandatangani,” ujar Amran.

Sebelumnya, Mentan Amran juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk segera menyelesaikan draf Perpres mengenai pembangunan irigasi.

Draf tersebut telah diperintahkan untuk disampaikan pada malam 11 Desember 2024, dan Amran optimistis bahwa Perpres itu akan ditandatangani dalam waktu dekat.

“Insya Allah, hari ini atau paling lambat besok, Perpres mengenai perbaikan irigasi tersier, primer, dan sekunder akan ditandatangani,” jelasnya pada rapat koordinasi swasembada pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah untuk mempercepat penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Kebijakan ini akan dituangkan dalam Perpres yang baru. Menurut Zulkifli, perubahan dalam regulasi tersebut akan membuat proses penyaluran pupuk lebih efisien dan cepat.

“Penyaluran pupuk bersubsidi kini menjadi lebih singkat, dan kebijakan ini sudah disetujui dalam rapat terbatas dengan Presiden. Kami sudah ketok palu, meskipun administrasinya mungkin belum selesai, tetapi aturan ini sudah berlaku,” jelas Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

RI Impor 30 Juta Ton Pangan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor pangan, dengan total impor pangan mencapai 30 juta ton.

Jumlah tersebut setara dengan produksi beras dalam negeri. Beberapa komoditas yang diimpor antara lain gula, beras, garam, terigu, dan kedelai.

“Indonesia sangat tergantung pada impor pangan, dengan total 30 juta ton yang hampir setara dengan produksi beras kita. Beberapa komoditas yang diimpor termasuk gula, beras, garam, terigu, dan kedelai,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Indonesia ‘Marine and Fisheries’ di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Desember 2024.

Melihat kondisi tersebut, Zulkifli mengakui bahwa pencapaian target swasembada pangan pada 2027 tidak akan mudah. Ia mencontohkan bahwa kebijakan untuk swasembada beras sangat rumit karena melibatkan berbagai kementerian dan lembaga (K/L), seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bertanggung jawab atas pembangunan irigasi, serta Kementerian BUMN untuk penyediaan subsidi pupuk.

“Memang tidak mudah. Kebijakan swasembada pangan itu sangat rumit dan tersebar di berbagai sektor. Kami mencoba untuk menyederhanakan kebijakan-kebijakan ini agar dapat lebih cepat dilaksanakan untuk mencapai swasembada pangan,” tuturnya.

Sebagai langkah konkret, pihaknya telah menetapkan beberapa strategi, antara lain penentuan neraca komoditas pangan yang mempengaruhi impor dan ekspor, serta penyederhanaan alur distribusi pupuk subsidi yang sebelumnya melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah.

“Kini, pupuk disalurkan langsung oleh Menteri Pertanian kepada petani. Kami juga telah menyelesaikan sejumlah isu teknis dalam bidang penyuluhan yang sangat krusial. Meskipun ini teknis, kami harus menyelesaikannya dengan cepat karena kebijakan jangka pendek ini sangat penting untuk mencapai swasembada pangan pada 2027,” ungkap Zulhas.

2025 Stop Impor Gula

Selain itu, lanjut Zulkifli Hasan, pemerintah berencana menghentikan impor gula konsumsi mulai 2025. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan mempelajari tata kelola pengembangan perkebunan tebu dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Brasil, hingga Australia.

Menurut Zulhas, Brasil memiliki sistem tata kelola perkebunan tebu yang efisien dan terorganisasi dengan baik. Di negara tersebut, satu pabrik mampu mengelola hingga 100.000 hektare lahan tebu dengan pembagian hasil yang adil.

“Di Brasil, kebun tebunya mencapai 100.000 hektare untuk satu pabrik. Sistemnya bagus, 30 persen keuntungan digunakan untuk membayar sewa tanah, sementara 70 persen untuk perusahaan,” jelas Zulkifli.

Menurut dia, sistem serupa dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas gula. Ia menyoroti perbedaan kondisi di Indonesia, di mana perkebunan seperti sawit lebih banyak melibatkan masyarakat sebagai buruh. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengadopsi model tata kelola berbasis bagi hasil melalui kolaborasi dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

“Kami bekerja sama dengan PTPN untuk mengelola lahan rakyat. Lahan-lahan tebu rakyat dikonsolidasikan menjadi unit 50 hektare dan dikelola oleh satu generasi muda sebagai pengelola. Bagi hasilnya 70 persen untuk pemilik lahan dan 30 persen untuk PTPN. Manajemen dikelola PTPN, sementara keuangan akan didukung oleh perbankan,” jelas Zulhas.

Pemerintah optimistis produksi gula konsumsi domestik akan meningkat. Zulhas menargetkan produksi gula dalam negeri mencapai 2,6 juta ton pada 2025, naik dari 2,2 juta ton pada 2023 dan 2,4 juta ton pada 2024.

“Kami akan terus belajar dan mengembangkan model tata kelola ini agar target produksi tercapai dan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor gula,” pungkas Zulkifli Hasan. (*)