KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pasokan pangan tetap aman dan harga beras serta gabah, baik di tingkat petani maupun konsumen, tetap stabil saat Idulfitri.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menetapkan Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti peran Bulog dalam pengelolaan stok beras nasional.
"Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Selasa 11 Maret 2025.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus digunakan secara efisien dan transparan agar tidak disalahgunakan serta tetap sesuai tujuan awal, yaitu menjaga stok beras dan mendukung petani.
Pemerintah berharap kebijakan ini bisa menjaga keseimbangan harga di pasar tanpa merugikan petani.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan cadangan beras," ujarnya.
Tujuh Stimulus Ekonomi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah tengah menerapkan tujuh kebijakan stimulus ekonomi yang berlaku selama Ramadan dan Lebaran.
Dia menagatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan terus mengawasi dampaknya selama perayaan hari raya.
"Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah Kebijakan Paket Stimulus Ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat dan juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Airlangga melalui akun Instagram resminya, @airlanggahartarto_official, dikutip Selasa 11 Maret 2025.
Stimulus pertama mencakup optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama tahun 2025. Selain itu, dana Rp16,6 triliun juga dialokasikan untuk pembelian 3 juta ton gabah dari petani melalui Perum Bulog.
Kebijakan kedua menyasar sektor transportasi udara. Pemerintah akan memberikan potongan harga tiket pesawat yang berlaku pada 25 Maret hingga 7 April. Airlangga menyebut bahwa diskon tersebut akan membuat harga tiket turun sekitar 13,2 persen hingga 14 persen. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi pengguna jalan tol.
"Diskon tarif jalan tol, pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik," tambah Airlangga.
Jaga Stabilitas Harga
Di sektor perdagangan, stimulus ekonomi juga diberikan melalui program diskon belanja yang berlangsung dari 28 Februari hingga 28 Maret di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Selain itu, ada pula program BINA Lebaran di berbagai pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Pemerintah menargetkan total transaksi dalam program ini dapat mencapai Rp100 triliun.
Stimulus kelima berfokus pada promosi destinasi wisata di sepanjang jalur mudik untuk meningkatkan pergerakan ekonomi di sektor pariwisata. Sementara itu, stimulus keenam dilakukan melalui operasi pasar guna menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
Terakhir, pemerintah menjamin percepatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
Pencairan THR bagi ASN dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran, sedangkan untuk pekerja swasta paling lambat satu minggu sebelum hari raya.
"Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun," ujar Airlangga.
Berantas Mafia Impor
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku akan mundur dari jabatannya jika terbukti tidak berhasil memberantas mafia impor. Hal itu ia nyatakan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Beberapa waktu lalu.
“Mafia impor, insyaallah, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami beresin. Kalau aku tidak bisa beresin, aku mundur. Aku mundur,” kata Amran.
Mengenai hal ini, Amran mengaku dalam waktu yang singkat dirinya telah melakukan langkah tegas dengan memecat empat orang pejabat Kementan. Dua di antaranya adalah setingkat eselon II yang menjabat sebagai direktur.
“Kemarin kami diserang dikira pencitraan, kami pecat empat orang, dua di antaranya direktur. Salah satu guru besar SMS dan bupati pak menteri, ini masih main-main di kantor aku beri tahu tutup buku. Sekarang kita melangkah ke depan,” ujarnya.
Copot Direkrur
Andi Amran Sulaiman sebelumnya mencopot seorang direktur di Kementan berinisial IM yang ketahuan bermain dengan calo dalam kasus pengadaan barang dan jasa. Pencopotan dilakukan Amran pada pagi hari setelah mendapatkan laporan adanya pelanggaran pada waktu subuh.
Demikian juga pada Kamis, 29 Agustus 2024, lalu, atas perintah Amran, Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Fausiah T Landja melaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.
Menurut keterangan Fausiah sebagai korban, dirinya mendapat informasi ada pihak yang mencatut namanya dan meminta para pengusaha untuk ikut dalam proyek dan diminta menyetor dana awal 15-20 persen kepada pihak broker. Setelah dilaporkan pekan lalu, tak lama pihak kepolisian langsung melakukan pemanggilan.
“Kami perintah dilaporkan minggu lalu, sekarang sudah ada panggilan,” kata Amran dalam keterangannya, 10 September 2024.
Sejak menjabat kembali sebagai Menteri Pertanian pada Oktober 2023 lalu, Amran bergerak melakukan pembersihan di jajaran Kementan yang terlibat dalam korupsi. Amran juga memerintahkan jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk memeriksa semua pihak atas adanya laporan calo atau broker yang sengaja meminta upah 20 persen guna memperoleh kontrak.
Amran bahkan tak segan untuk membuat laporan polisi jika hal itu terbukti benar adanya. “Saya memerintahkan kepada Irjen untuk melaporkan ke aparat penegak hukum terkait berita online, bahwa ada orang (calo/broker) yang menjanjikan kepada calon penyedia untuk memperoleh pengadaan di Kementan harus menyetor 15-20 persen dari nilai kontrak,” katanya.
Teranyar, Amran juga memerintahkan Itjen Kementan untuk segera menyeret tiga pegawainya ke pihak berwajib dalam hal ini Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Bareskrim Mabes Polri). Adapun ketiganya diduga terlibat dalam praktek penyimpangan anggaran yang diawali dengan praktek percaloan dengan meminta uang kepada para pengusaha hingga mencapai Rp10 miliar.
Uang sebanyak itu terkumpul dari beberapa pengusaha dan dibayarkan secara bertahap atas kasus suap proyek atau biasa disebut sebagai uang fee. Namun setelah dilakukan pemeriksaan klarifikasi, praktek yang dimaksud mengarah pada potensi KKN.
“Saya minta dikawal dan diproses orang-orang tersebut sampai tuntas ke akar-akarnya. Saya juga bersyukur karena laporan aduan telah diterima Polda Metro Jaya,” kata Amran dalam keterangan tertulisnya, Senin, 21 Oktober 2024.
Untuk diketahui, ketiga orang itu masing-masing berasal dari golongan eselon II dan III. Saat ini laporan ketiganya masih dalam proses. Amran berjanji dirinya akan menelusuri kemungkinan adanya praktek serupa di lingkup Kementerian Pertanian. Jika ada, kata dia, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan pencopotan bahkan sampai pemecatan.
Dia ingin, Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang mengurus langsung urusan pangan rakyat dapat menjadi yang terdepan terutama pada pemberantasan korupsi. “Selama saya masih disini (Kementan) jangan harap praktek kotor seperti KKN, korupsi, dan tindak pidana lainnya bisa lolos dan berkeliaran,” katanya.(*)