KABARBURSA.COM - Anggota Komisi XI DPR RI, Nurhadi, menyoroti sejumlah kendala yang menghambat pemerataan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp71 triliun, tantangan logistik dan kurangnya evaluasi setelah program diluncurkan menjadi catatan penting yang harus segera diatasi.
"Salah satu kendala utama yang kami amati adalah logistik dan infrastruktur distribusi di daerah pelosok. Meski anggaran sudah memadai, tantangan transportasi, terutama di wilayah terpencil dengan akses sulit, menjadi penghambat," jelas Nurhadi kepada KabarBursa.com di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
Nurhadi mengatakan persoalan distribusi bukan satu-satunya tantangan dalam program MBG. Menurutnya, koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga perlu diperkuat. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan program MBG bisa tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Nurhadi pun menyoroti persoalan akurasi data sebagai tantangan utama. "Tidak semua daerah memiliki data yang akurat mengenai jumlah anak yang membutuhkan intervensi, terutama di wilayah dengan angka stunting tinggi. Hal ini memengaruhi perencanaan dan implementasi program di lapangan," katanya.
Selain pelaksanaan, tantangan besar lainnya terletak pada evaluasi dan monitoring program. Setelah diluncurkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
"Kami menekankan pentingnya evaluasi serta monitoring secara berkala terhadap efek dari penerapan program ini, terutama bagi target utama seperti anak sekolah, ibu hamil, dan balita," jelas Nurhadi.
Kasus Keracunan MBG
[caption id="attachment_110984" align="alignnone" width="2120"]
Makan Gratis Bergizi Perdana di SD Negeri Cilangkap 3 Depok, Senin (6/1/2025). Makan Gratis Bergizi 724 Murid dari kelas 1 sampai 6 di hadiri Menteri Infokom RI, Mutia Hafid. Foto: Kabar Bursa/abbas sandji[/caption]
Nurhadi mengingatkan pentingnya menjaga kualitas bahan dan pengolahan makanan dalam program ini. Ia menyoroti dua kasus dugaan keracunan yang terjadi di Nunukan, Kalimantan, dan Sukoharjo, Jawa Tengah, pasca peluncuran program ini.
"Kasus ini harus menjadi pelajaran penting. Jaminan kualitas bahan dan pengolahan makanan harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang," katanya.
Program MBG sendiri dirancang untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Dengan anggaran besar yang telah disiapkan, Nurhadi berharap pemerintah dapat lebih maksimal dalam menyelesaikan berbagai kendala yang ada, sehingga target pemerataan pada tahun 2025 dapat tercapai.
Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan sinergi dan responsivitas dalam menghadapi kendala ini. "Kami di DPR akan terus mendorong dan mengawasi agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Nurhadi.
Penyaluran tak Terkontrol
[caption id="attachment_110709" align="alignnone" width="2560"]
Mobil Pengangkut Makan Gratis Bergizi parkir di Halaman SD Negeri Cilangkap 3 Depok, Senin (6/1/2025). Makan Gratis Bergizi Perdana untuk 724 Murid dari kelas 1 sampai 6 di hadiri Menteri Infokom RI, Mutia Hafid. Foyo: Kabar Bursa/abbas sandji[/caption]
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, sebelumnya menyoroti persoalan distribusi program MBG yang dinilai masih menghadapi sejumlah kendala di berbagai daerah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebut adanya distribusi yang tidak terkontrol, bahkan sempat terindikasi penyaluran makanan yang tidak layak konsumsi hingga kasus keracunan.
Hal ini senada dengan laporan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya mengungkap adanya dugaan penyaluran MBG yang tidak sah. Menyikapi kondisi tersebut, Lalu mengusulkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi program MBG.
Menurutnya, digitalisasi melalui platform khusus yang mampu memonitor dan mencatat laporan distribusi secara real-time sangat diperlukan, sehingga segala kekurangan dalam penyaluran dapat terdeteksi lebih cepat dan diperbaiki.
“MBG ini harus segera membuat platform digital. Harus digitalisasi sehingga nanti laporan-laporan seperti tadi itu bisa real time, kekurangan-kekurangan kita bisa lihat dan Komisi 10 hari ini belum bermitra dengan stakeholder yang terlibat di MBG,” ujar Lalu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Lalu juga meminta sekolah berperan aktif dalam mengawasi program MBG. Menurutnyq, kepala sekolah, guru, dan masyarakat sekitar sekolah harus bertanggung jawab langsung atas kualitas makanan yang diterima siswa. Dengan keterlibatan ini, jika terjadi masalah seperti keracunan atau makanan yang tidak layak konsumsi, pihak sekolah dapat segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Obyek dari MBG ini kan sekolah. Penanggung jawab tertinggi yang ada di satuan pendidikan itu ya kepala sekolah, guru, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah,” jelasnya.
Lalu mengatakan Komisi X telah meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam memperbaiki sistem penyaluran MBG sehingga kualitas makanan yang diterima siswa lebih terjamin dan aman. Ia juga menambahkan, jika terjadi masalah seperti keracunan, pihak sekolah seharusnya dilibatkan dalam mencari solusi.(*)