KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merancang anggaran tematik di RAPBN 2025 dengan total nilai Rp2.322,1 triliun guna mendukung agenda prioritas pembangunan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meskipun anggaran ini disusun oleh Kabinet Indonesia Maju, program-program prioritas presiden terpilih telah diakomodasi dalam rancangan ini.
“Desain anggaran ini telah melalui konsultasi agar program-program prioritas dapat diwadahi dan mulai dilaksanakan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2024 sore.
Dari total anggaran sebesar Rp2.322,1 triliun, sektor pendidikan mendapatkan alokasi terbesar, yaitu Rp722,6 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp57,6 triliun dibandingkan pagu tahun ini.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa, pemberian makan bergizi gratis, serta renovasi sekolah.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk pertama kalinya menembus angka Rp504,7 triliun, meningkat dari Rp496,8 triliun pada tahun ini. Alokasi ini mencakup kelanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) serta pengenalan program baru berupa Kartu Kesejahteraan.
Anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar Rp400,3 triliun, turun lebih dari Rp20 triliun dibandingkan pagu tahun ini yang senilai Rp423,4 triliun. Dana ini juga termasuk untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sri Mulyani juga mencatat alokasi anggaran untuk hukum dan pertahanan sebesar Rp372,3 triliun dalam RAPBN 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk modernisasi alutsista, penguatan teknologi informasi, dan penanggulangan ancaman siber.
Di sisi lain, anggaran ketahanan pangan mengalami peningkatan dari Rp114,3 triliun pada tahun ini menjadi Rp124,4 triliun pada tahun depan.
Terakhir, anggaran kesehatan, meskipun tidak lagi memiliki mandat 5 persen dari APBN, mencapai Rp197,8 triliun atau 5,45 persen dari total rencana belanja senilai Rp3.613,1 triliun.
Menghadapi masa transisi ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi, berkomunikasi, dan menjaga sinkronisasi RAPBN 2025 agar seluruh program prioritas, yang bertema keberlanjutan, akselerasi, dan penguatan, dapat diakomodasi secara maksimal.
Postur APBN 2025
Menyongsong tahun depan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang dengan defisit sebesar 2,53 persen, sementara pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.996,9 triliun.
Dibandingkan dengan target tahun ini, defisit yang diusulkan sedikit lebih lebar, namun pendapatan negara mengalami peningkatan dari Rp2.802,3 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2024.
“Tahun depan, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.613,1 triliun, lebih tinggi dari Rp3.325,1 triliun yang dianggarkan tahun ini,” ujar Sri Mulyani.
Dari pendapatan tersebut, kontribusi perpajakan diperkirakan mencapai Rp2.490,9 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp505,4 triliun. Belanja negara yang mengalami kenaikan Rp288 triliun dari pagu tahun ini, akan terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun.
“Oleh karena itu, postur defisit APBN di tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari GDP,” jelasnya.
Mengingat APBN ini berada dalam masa transisi pemerintahan, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus berkoordinasi, berkomunikasi, dan menjaga sinkronisasi RAPBN 2025, sehingga seluruh program prioritas yang bertemakan keberlanjutan, akselerasi, dan penguatan dapat terakomodasi dengan maksimal.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sektor-sektor yang masih tertinggal dan membutuhkan dorongan insentif fiskal, seperti industri tekstil, alas kaki, dan karet. Sri Mulyani menekankan perlunya afirmasi melalui berbagai insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut.
“Pemerintah akan membuka kawasan industri, baik melalui subsidi atau dengan memanfaatkan insentif perpajakan, seperti tax allowance maupun tax holiday,” tuturnya.
Prabowo bakal Hadapi “Badai” 2025
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa setidaknya ada empat ancaman utama yang akan memengaruhi stabilitas APBN pada tahun depan.
“Global environment masih sangat tidak pasti, meskipun kita melihat ada suatu pola yang berulang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Setidaknya ada empat ancaman yang akan dihadapi Prabowo Subianto. Pertama, suku bunga global yang tetap tinggi menjadi ancaman serius. Inflasi jasa yang terus bertahan di level tinggi membuat bank sentral dunia, terutama The Fed (bank sentral Amerika Serikat), sulit menurunkan suku bunga.
Kondisi ini dapat memicu aliran modal keluar dari Indonesia dan menekan rupiah.
Ancaman kedua yaitu, tensi geopolitik yang terus memanas, tak hanya menciptakan ketidakpastian global, tetapi juga membebani rantai pasok internasional.
Ia menyebutkan, meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan China membuat proteksionisme dan fragmentasi global meningkat.
Ditambah lagi perang yang berkepanjangan antara Rusia dengan Ukraina, serta konflik yang memburuk di Timur Tengah, semuanya bisa mengganggu perdagangan dan investasi global.
Ancaman ketiga yaitu, prospek pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan akan tetap lemah menjadi bayang-bayang gelap bagi perekonomian Indonesia. Ditambah lagi potensi resesi dan tekanan fiskal di AS, perlambatan ekonomi China, serta pemulihan yang masih rapuh di Eropa akibat dampak COVID-19, akan menekan permintaan global dan berdampak negatif pada ekspor Indonesia.
Ancaman terakhir, gejolak di pasar keuangan internasional semakin memperburuk situasi.
Volatilitas nilai tukar dan imbal hasil surat utang negara yang tinggi, asset repricing, serta arus modal internasional yang tidak menentu, bisa membuat pasar keuangan semakin rentan.
Berdasarkan pemaparan di atas, Menkeu Sri Mulyani menekankan pentingnya kebijakan yang fokus pada daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja sebagai upaya meredam dampak dari risiko-risiko ini.
“Oleh karena itu, kebijakan seperti daya beli dan penciptaan lapangan kerja menjadi sangat penting, termasuk dalam hal itu kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan,” tegasnya. (*)