KABARBURSA.COM - Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya memperkuat sinergi kebijakan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depan, serta untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional agar perekonomian tumbuh lebih kuat.
BI menyatakan bahwa kebijakan moneter di tahun 2025 akan tetap difokuskan pada pencapaian target inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kebijakan moneter akan diterapkan secara proaktif dan antisipatif guna mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sembari memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” kata Bank Indonesia melalui siaran persnya yang dikutip, Minggu, 1 Desember 2024.
Selain itu, BI juga akan mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar pada 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Pelonggaran ini akan dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu pertama, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang akan meningkatkan kredit ke sektor prioritas pencipta lapangan kerja mulai Januari 2025. Kedua, kebijakan likuiditas longgar melalui rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) serta ketentuan uang muka untuk kredit properti dan otomotif, dan ketiga, penguatan pengawasan sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Terkait kebijakan sistem pembayaran, BI berencana meluncurkan beberapa inisiatif utama pada tahun 2025. Ini termasuk pengembangan New BI-FAST dan sistem pembayaran cepat (fast payment), modernisasi BI-RTGS, serta penguatan infrastruktur data pembayaran.
BI juga akan mengkonsolidasikan industri sistem pembayaran melalui berbagai aspek seperti transaksi, interkoneksi, kapasitas, manajemen risiko, dan teknologi informasi (TIKMI).
Inovasi QRIS juga akan diperluas dengan target 58 juta pengguna dan 40 juta merchant, serta pengembangan Bank Indonesia Digital Innovation Center (BIDIC) yang berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
Selain itu, kerja sama QRIS dengan sejumlah negara, proyek Nexus untuk BI-FAST, dan transaksi dalam mata uang lokal juga akan diperluas, disertai eksperimen lebih lanjut mengenai Digital Rupiah sebagai alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.
Di sektor pasar uang, kebijakan pendalaman pasar pada 2025 akan difokuskan pada pengembangan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat transmisi kebijakan BI, dan mendukung pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Kebijakan ini akan berpedoman pada Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2025-2030,” jelas BI.
Akhirnya, BI akan terus memperkuat program pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif serta hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengendalian inflasi.
BI juga akan melanjutkan perannya sebagai pionir dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional.
BI Luncurkan Blueprint PUVA 2030
Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia 2030 (BPPU). BPPU 2030 merupakan roadmap untuk menavigasi arah pendalaman pasar uang dan pasar valuata asing (PUVA) yang modern dan maju untuk periode 2025-2030.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, tujuan navigasi arah PUVA 2025-2030 adalah untuk mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan ekonomi nasional.
Jelas Perry, peta jalan ini juga sebagai implementasi mandate dan kewenangan BI dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
“BPPU 2030 adalah kelanjutan dari Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025), yang telah berhasil menjadi acuan strategis dalam membangun fondasi PUVA yang modern dan maju,” kata Perry, dikutip Minggu, 1 Desember 2024.
Perry mengungkapkan bahwa selama periode 2021-2024, implementasi BPPU mengukirkan berbagai capaian dalam pengembangan produk yang variatif dan likuid, harga yang efisien, pelaku yang kompeten dan berintegritas dan infrastruktur pasar keuangan yang andal dan terintegrasi.
Perry menuturkan bahwa PUVA Indonesia dihadapkan kepada potensi dan tantangan baru, baik yang mencakup ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia serta pergeseran spasial pola pertumbuhan ekonomi dunia ke AS dan India yang mengakibatkan ketidakpastian global.
“Di sisi domestik, diperlukan mitigasi dampak rambatan global terhadap kenaikan inflasi, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta proses pemulihan ekonomi nasional. PUVA yang berkembang dan efisien akan mampu memfasilitasi manajemen likuiditas dan kebutuhan lindung nilai (hedging) terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar bagi dunia usaha dan pembiayaan perekonomian,” kata Perry.
Ia berharap BPPU 2030 dapat menjadi paduan strategis dalam memperkuat peran keuangan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Perry mengajak semua pihak yang terlibat berkontribusi mewujudkan PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan operasi moneter pro market.
“Dengan kerja sama yang kokoh dan komitmen bersama, kita optimis bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global dan domestik serta mencapai cita-cita pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya. (*)