KABARBURSA.COM – Direktur Transformasi untuk Keadilan (TuK Indonesia) Linda Rosalina mengaku pesimistis jika pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menghambat bank untuk dapat membiayai sektor ekstraktif yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Menurutnya, satu-satunya jalan menghentikan langkah bank dalam membiayai industri ekstraktif yang merusak lingkungan adalah dengan ketegasan pemerintah untuk menghentikan industri ekstraktif dan industri yang berkontribusi dalam perusakan lingkungan.
“Bank itu sebenarnya sejalan dengan kebijakan pemerintah. Jadi selama kebijakan pemerintah tidak tegas dalam pembiayaan kepada industri ekstraktif yang berdampak kepada sosial-lingkungan, ya, selama itu juga bank tidak akan pernah berhenti membiayai,” kata Linda kepada kabarbursa.com, Senin, 28 Oktober 2024.
Terkait dengan taksonomi hijau yang saat ini berubah menjadi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang seharusnya memberikan pengawasan dan klasifikasi dan kategorisasi terhadap aktivitas perusahaan yang merusak lingkungan sifatnya masih sukarela dan belum mandatori.
Sekadar informasi, taksonomi hijau merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Taksonomi hijau juga merupakan salah satu jalan untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Taksonomi hijau menjadi pedoman dalam hal keterbukaan informasi di sektor jasa keuangan dan dapat menjadi refrensi untuk menciptakan inovasi produk atau jasa keuangan berkelanjutan.
Dalam pengembangannya, OJK dituntut aktif dalam hal financial stability board, khususnya terkait sustainable financial disclosure untuk lembanga jasa keuangan dalam financial stability boar – workstream on climate disclosures/WSCD dan ASEAN Taxonomy Board. Dalam hal finalisasi taksonomi hijau melibatkan 43 direktorat jenderal di 8 kementerian guna mengonfirmasi ambang batas dan mengkategorikan sekitar 2.700 klasifikasi sektor dan sub sektor.
Menurutnya, dalam praktiknya, TKBI atau taksonomi hijau dari OJK tidak dapat menjadi penghalang untuk bank dapat menjadi penghalang bank dalam hal membiayai perusahaan yang memiliki track record dalam perusakan lingkungan dan berkonflik dengan warga.
“Sifatnya bank ini high regulated. Makanya kalau selama arah pembangunan sekarang masih mengandalkan industri ekstraktif, selama itu pula bank akan terus berkontribusi dalam pembiayaan,” jelasnya.
Linda mengungkapkan bahwa, Bank Mandiri pernah mengeluarkan statement akan menghentikan pembiayaan terhadap industri batu bara pada tahun 2020. Tapi, di sisi lain, pemerintah belum memberikan ketegasan untuk menghentikan industri batu bara.
“Apalagi kalau kita ingat pidatonya Pak Prabowo waktu inaugurasi minggu lalu, yang akan swasembada energi dari sawit, kemudian juga beliau menyatakan punya geotermal dan batu bara,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengaku pesimistis jika bank dapat menghentikan aktivitas industri yang merusak lingkungan, karena arah kebijakan pemerintah memang sedang fokus dalam hal swasembada industri.
Padahal menurutnya, pemerintah harus memastikan bank untuk berhati-hati dan memiliki batasan yang jelas dalam hal pembiayaan di sektor yang berpotensi merusak lingkungan.
Optimistisme Swasembada Energi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut telah mencanangkan program untuk membuat Indonesia segera swasembada pangan dan energi dalam waktu dekat.
“Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli,” kata Prabowo dalam sambutannya usai terpilih sebagai Presiden RI di gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.
Prabowo optimistis Indonesia mampu swasembada energi karena memiliki potensi sumber daya alam, salah satunya tanaman yang dapat diubah menjadi energi dan bahan bakar.
“Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya singkong, tebu, jagung. Kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi air yang sangat besar,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi untuk semua komoditas yang dimiliki agar dapat memberikan niai tambah sebuah komoditas.
“Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Mantan Danjen Kopassus juga mengajak semua pihak untuk bekerja keras dalam menjaga semua kekayaan yang dimiliki Indonesia serta mengupayakan agar kekayaan Indonesia tidak diambil dengan mudah oleh negara lain.(*)