KABARBURSA.COM - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), yang juga pengamat ekonomi digital, Nailul Huda, menyoroti visi kemandirian ekonomi yang sering disampaikan oleh Prabowo Subianto. Menurutnya, mencapai kemandirian ekonomi 100 persen mungkin tidak realistis, mengingat pentingnya transaksi perdagangan internasional.
Namun, ia menekankan kemandirian tetap bisa diupayakan melalui kebijakan yang lebih berfokus pada kepentingan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada negara lain.
“Kemandirian penuh memang sulit tercapai karena kita tetap akan berhubungan dengan negara lain. Tapi, kita bisa mendorong kebijakan ekonomi yang berfokus pada penguatan sektor dalam negeri,” ujar Huda kepada KabarBursa.com di Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Sebagai contoh, Huda menyebutkan pentingnya kemandirian dalam penyediaan bahan pokok seperti beras, yang selama ini masih sering bergantung pada impor. Menurutnya, memprioritaskan produk-produk dalam negeri adalah kunci utama, terutama untuk barang-barang yang sudah dapat diproduksi sendiri.
“Kebijakan substitusi impor harus didorong dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal. Ini akan memperkuat fondasi industri domestik,” jelas Huda.
Langkah konkret yang perlu diambil, menurut Huda, adalah pengembangan industrialisasi secara menyeluruh, bukan hanya sekadar hilirisasi sumber daya alam (SDA). Ia menegaskan bahwa industrialisasi perlu dilakukan dengan mengembangkan rantai pasok yang solid berdasarkan pohon industri setiap sektor.
Namun, Huda juga mengingatkan bahwa industrialisasi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah lingkungan. “Kita butuh industrialisasi yang tidak hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya, tetapi juga berfokus pada ekonomi bersih dan energi yang lebih ramah lingkungan,” katanya.
Huda menegaskan pendekatan industrialisasi yang bersih dan berkelanjutan akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sekaligus membantu mewujudkan visi kemandirian ekonomi yang digaungkan Prabowo. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada negara lain dan memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan.
Belum Punya Strategi Jelas
Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita, mengatakan target ekonomi 8 persen Prabowo belum belum memiliki strategi yang jelas.
“Untuk saat ini, pertumbuhan 8 persen versi Prabowo sebaiknya diperlakukan hanya sebatas visi misi saja dulu, karena kita belum mendengar secara detail strateginya untuk mencapai itu seperti apa,” katanya kepada KabarBursa.com.
Ronny menilai janji Prabowo untuk mencapai pertumbuhan 8 persen dalam tiga tahun pemerintahannya terdengar sangat diplomatis dan manis, tetapi tidak realistis. Ronny berkaca pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun sudah melakukan berbagai upaya dan strategi selama hampir 10 tahun untuk mengejar pertumbuhan 7 persen, dia hanya berhasil mencapai angka di kisaran 5 persen.
Ia mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi terjebak dalam pola yang sama jika tidak ada perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang signifikan. “Jika tidak menghadirkan strategi pembangunan yang revolusioner dan perubahan kebijakan secara signifikan, pemerintahan Prabowo Gibran berpotensi meneruskan tren pertumbuhan di era Jokowi, yakni terperangkap di dalam kisaran 5 persenan,” katanya.
Untuk mencapai target 8 persen, menurut Ronny, pemerintah harus aktif terlibat dalam membangun daya saing sektor manufaktur dan jasa, serta melakukan revitalisasi sektor pertanian dan akselerasi pembangunan sumber daya manusia. “Pemerintah harus mengefektifkan belanja pemerintah di satu sisi dan memastikan bahwa belanja tersebut menghasilkan multiplier effect kepada perekonomian nasional,” katanya.
Ronny lantas mengingatkan pemerintah untuk memerangi korupsi dan pungutan liar secara serius dan berkelanjutan guna menurunkan tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia. Ia mengatakan angka 8 persen seharusnya tidak hanya diumbar, tetapi juga disertai dengan strategi dan langkah yang jelas untuk mencapainya.
“Indonesia tentu memiliki potensi mencapai itu, jika prakondisinya terpenuhi. Tapi itu di atas kertas dan sudah sejak lama dibicarakan oleh semua orang. Nyatanya sampai hari ini angka tersebut masih berada di atas kertas. Jadi Prabowo sudah tak perlu lalu membaca apa yang sudah ada di atas kertas, tapi jabarkan langkah-langkah untuk mewujudkan angka di atas kertas tersebut,” katanya.
Ekonomi Karbon dan Reformasi BUMN
Nailul menyebutkan kemandirian ekonomi 100 persen bukanlah tujuan yang realistis mengingat pentingnya keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional. Namun, hal ini bukan berarti Indonesia tidak bisa berupaya mencapai kemandirian yang lebih besar dengan kebijakan yang lebih berfokus pada kepentingan dalam negeri.
Upaya kemandirian ini, sebagaimana ditegaskan oleh tim ekonomi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, juga dapat didorong melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis seperti ekonomi karbon dan reformasi BUMN.
Anggota Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, Laode Masihu, menyoroti sektor ekonomi karbon dan pengelolaan BUMN yang lebih profesional akan menjadi kunci untuk mengubah arah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di angka lima persen.
Laode mengatakan sektor karbon hijau dan biru dapat memberikan dorongan besar bagi perekonomian nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Saat ini, harga karbon masih berada di kisaran lima dolar AS per ton emisi, namun dengan optimalisasi dan penggunaan big data yang andal, nilai tersebut dapat meningkat menjadi 20 dolar AS per ton.
Selain itu, reformasi BUMN menjadi agenda strategis lainnya yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Laode menyebutkan bahwa profesionalisme di BUMN harus ditingkatkan, dengan mengambil inspirasi dari Temasek di Singapura. Menurutnya, fokus BUMN harus diarahkan ke ranah ekonomi, dengan pengelolaan yang profesional dan efisien.
Laode mengatakan reformasi BUMN Indonesia sebaiknya mengambil contoh dari Temasek di Singapura, yang berfokus pada profesionalisme dan kinerja ekonomi. Pendekatan serupa bisa ditemukan di China, di mana BUMN dikelola secara profesional dengan tujuan utama meningkatkan sektor ekonomi. “Nah presiden terpilih (Prabowo), dia punya alam pikiran seperti itu,” katanya.
Prabowo sebelumnya juga menyatakan keyakinannya Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen dalam lima tahun ke depan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia, menurut Prabowo, adalah modal besar yang dapat mewujudkan ambisi tersebut.(*)