KABARBURSA.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BAGIZI) Dadan Hindayana, mengungkapkan tiga tantangan utama yang tengah dihadapi dalam pelaksanaan program MBG (Makan Gizi Gratis) pada Januari 2025. Salah satu tantangan tersebut adalah ketidakmerataan kualitas makanan yang disalurkan.
Dalam evaluasi pelaksanaan program MBG yang sudah berjalan hingga minggu ketiga bulan ini, Dadan menyatakan beberapa temuan yang perlu segera diperbaiki. Antara lain masalah ketepatan waktu pengiriman dan isu administratif yang masih terjadi.
Menurut Dadan, perbedaan kualitas makanan yang terlihat mencolok pada hari pertama dan kedua pengiriman menjadi salah satu perhatian utama.
"Yang perlu kami benahi terutama adalah kualitas makanan yang belum merata. Pada hari pertama dan kedua, sering kali terlihat perbedaan yang cukup mencolok. Selain itu, ketepatan waktu pengiriman dan permasalahan administrasi masih menjadi tantangan besar," ujar Dadan saat ditemui di Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2025.
Meski demikian, Dadan optimistis bahwa program ini akan terus membaik seiring waktu. Ia menekankan bahwa pengalaman dari pelaksanaan tahap awal menjadi landasan penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan.
"Berdasarkan pengalaman dari uji coba, kami yakin program ini akan semakin solid. Kualitas makanan akan semakin baik, pengiriman akan lebih tepat waktu, dan proses masak akan lebih cepat. Kami juga berupaya agar menu yang disajikan lebih sesuai dengan selera anak-anak," jelasnya.
Sebagai langkah evaluasi, Badan Gizi Nasional berencana untuk melakukan survei kepuasan terhadap penerima manfaat pada bulan Februari mendatang. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi menu yang paling disukai dan yang kurang disukai oleh para anak-anak, serta menilai tingkat penerimaan umum terhadap menu yang disajikan.
"Menu yang disusun selama sebulan akan kami masak dan kirim. Pada bulan kedua, seluruh ahli gizi akan turun untuk melakukan survei kepuasan. Kami ingin memastikan bahwa menu yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga sesuai dengan selera anak-anak," imbuh Dadan.
Ia pun menekankan bahwa rasa menjadi salah satu elemen penting dalam penyajian makanan bergizi. Menurut Dadan, makanan yang sehat pun tidak akan optimal jika tidak disukai oleh anak-anak.
"Gizi itu juga harus mempertimbangkan rasa. Makanan yang sehat saja tidak cukup jika anak-anak tidak menyukainya," pungkasnya.
Dengan evaluasi ini, Dadan berharap bahwa program Makan Gizi Gratis akan semakin efisien dan dapat memberikan dampak yang lebih besar untuk meningkatkan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.
Distribusi Kurang Terkontrol
Sebelumnya, Kabarbursa.com memberitakan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mengkritisi persoalan distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini masih menghadapi sejumlah kendala di berbagai daerah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan adanya distribusi yang kurang terkontrol, bahkan sempat ditemukan kasus penyaluran makanan yang tidak layak konsumsi, termasuk indikasi keracunan.
Pernyataan Lalu senada dengan laporan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan penyaluran MBG yang tidak sah. Menyikapi hal tersebut, Lalu mengusulkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi program MBG.
"MBG harus segera mengimplementasikan platform digital. Digitalisasi penting agar laporan distribusi bisa dipantau secara real-time. Dengan demikian, kekurangan atau masalah dalam penyaluran bisa terdeteksi lebih cepat dan segera diperbaiki," ujar Lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025.
Selain itu, Lalu menekankan pentingnya peran aktif sekolah dalam mengawasi program MBG. Ia berpendapat kepala sekolah, guru, dan masyarakat sekitar sekolah harus bertanggung jawab langsung atas kualitas makanan yang diterima oleh siswa.
Dengan demikian, apabila terjadi masalah seperti keracunan atau penyaluran makanan yang tidak layak konsumsi, pihak sekolah dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Objek utama dari program MBG ini adalah sekolah. Penanggung jawab utama di setiap satuan pendidikan adalah kepala sekolah, guru, dan masyarakat sekitar," jelasnya.
Lalu juga mengingatkan bahwa Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem penyaluran MBG guna memastikan kualitas makanan yang diterima siswa lebih terjamin dan aman.
"Jika terjadi kejadian buruk seperti keracunan, pihak sekolah harus dilibatkan dalam mencari solusi untuk masalah tersebut," tandas Lalu.
Tantangan lainnya adalah terkait biaya yang cukup besar. Untuk program unggulan ini, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025 untuk mendanai skema MBG yang sudah berlangsung sejak 5 Januari 2025.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.