KABARBURSA.COM – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 tercatat tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data terbaru, posisi ULN Indonesia mencapai USD424,1 miliar atau tumbuh 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2024 yang sebesar 7,7 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa perlambatan ini disebabkan oleh pertumbuhan yang lebih rendah pada ULN sektor publik dan penurunan pada ULN swasta.
“Pada November 2024, ULN pemerintah tercatat sebesar USD 203,0 miliar atau tumbuh 5,4 persen (yoy), melambat dibandingkan Oktober 2024 yang tumbuh 8,6 persen (yoy),” jelas Denny dalam Siaran Persnya, Kamis, 16 Januari 2025.
Perlambatan ini kata Denny dipengaruhi oleh masuknya modal asing melalui Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan program prioritas pemerintah.
ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung belanja prioritas di berbagai sektor strategis, seperti jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 20,9 persen, administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 19,4 persen, asa Pendidikan 16,8 persen, konstruksi 13,5 persen dan jasa Keuangan dan Asuransi 9,0 persen.
Hampir seluruh ULN pemerintah didominasi tenor jangka panjang, mencapai 99,9 persen dari total ULN, yang mencerminkan pengelolaan utang yang kredibel dan akuntabel.
Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi lebih dalam. Pada November 2024, ULN swasta tercatat sebesar USD 194,6 miliar atau terkontraksi 1,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan Oktober 2024 yang terkontraksi 1,4 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi pada utang perusahaan nonkeuangan sebesar 1,7 persen (yoy).
ULN swasta masih didominasi oleh sektor-sektor utama, yaitu Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas dan Pertambangan dan Penggalian.
Keempat sektor ini berkontribusi sebesar 79,4 persen dari total ULN swasta. Selain itu, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa 76,1 persen.
BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terkendali. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 30,5 persen pada November 2024, dengan dominasi ULN jangka panjang mencapai 84,7 persen dari total ULN.
BI bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau dan mengelola ULN agar tetap sehat. Optimalisasi peran ULN sebagai sumber pembiayaan pembangunan terus dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Prabowo akan Tarik Utang Baru pada 2025
Pemerintah Indonesia berencana menarik utang baru sebesar Rp775,86 triliun pada tahun 2025. Rencana ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, yang diteken Presiden Prabowo pada 30 November 2024.
Pembiayaan utang ini terdiri dari dua sumber utama, yaitu Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. SBN menjadi komponen terbesar dengan target penerbitan mencapai Rp642,56 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman ditetapkan sebesar Rp133,30 triliun, yang terbagi atas pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,17 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp128,13 triliun.
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mencatat anggaran untuk pembiayaan investasi sebesar Rp154,50 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk investasi ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Organisasi internasional dan badan usaha lainnya, serta investasi pemerintah oleh Bendahara Umum Negara (BUN).
Di sisi lain, pemberian pinjaman tercatat sebesar Rp5,44 triliun, sedangkan pembiayaan lainnya sebesar Rp262 miliar.
Dengan rencana penarikan utang yang signifikan, pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan dana tersebut secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta investasi strategis lainnya.
Di sisi lain, pengelolaan utang yang efisien menjadi tantangan untuk menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.
Per Oktober 2024 Utang RI Naik
Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi utang luar negeri Indonesia pada Oktober 2024 meningkat sebesar USD2,7 miliar, menjadi USD427,8 miliar, dibandingkan dengan posisi pada Agustus yang tercatat sebesar USD425,1 miliar.
Secara tahunan, utang luar negeri mengalami pertumbuhan sebesar 8,3 persen (year on year/yoy). Dalam rupiah, posisi utang luar negeri (ULN) tersebut setara dengan Rp6.790,9 triliun (dengan kurs Rp15.874 per dolar AS).
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa perkembangan ULN tersebut sebagian besar berasal dari sektor publik.
“Posisi ULN kuartal III-2024 juga dipengaruhi oleh pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” ujar Denny dalam keterangan resmi.
Meski terjadi kenaikan secara keseluruhan, Denny menekankan bahwa utang luar negeri pemerintah tetap terjaga dengan baik. Pada kuartal III-2024, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD204,1 miliar, atau tumbuh 8,4 persen yoy, setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,8 persen pada kuartal II/2024.
Perkembangan ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri serta peningkatan aliran masuk modal asing pada SBN domestik, yang menunjukkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.