KABARBURSA.COM - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) pada Mei 2024 mencapai USD407,3 miliar atau setara dengan Rp6.577,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.150). Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,8 persen secara tahunan (year on year/yoy), setelah sebelumnya mencatat kontraksi sebesar 1,5 persen yoy pada April 2024.
Erwin Haryono, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Komunikasi BI, mengatakan peningkatan ini berasal dari utang luar negeri sektor publik, termasuk pemerintah dan bank sentral, serta sektor swasta.
Pada Mei 2024, posisi utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar USD191 miliar atau setara dengan Rp3.084 triliun, mengalami kontraksi pertumbuhan tahunan sebesar 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy).
"Perkembangan utang luar negeri ini dipengaruhi oleh peningkatan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) baik internasional maupun domestik, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia," jelas Erwin melalui keterangan resminya, Senin, 15 Juli 2024.
Erwin menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk memperoleh pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai bagian dari instrumen pembiayaan APBN, penggunaan utang tersebut terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21 persen dari total utang luar negeri pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5 persen).
Posisi utang luar negeri pemerintah tetap aman dan terkendali karena hampir seluruhnya memiliki tenor jangka panjang, mencapai 99,99 persen dari total utang luar negeri pemerintah.
Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta pada Mei 2024 tercatat sebesar USD197,6 miliar, dengan kontraksi tahunan sebesar 0,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8 persen (yoy).
Perkembangan utang luar negeri ini terutama disebabkan oleh kontraksi di lembaga keuangan sebesar 2,6 persen (yoy). Sementara itu, utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy).
Secara sektoral, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan total pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta.
Utang luar negeri swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen dari total.
Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 29,8 persen, dengan didominasi utang luar negeri jangka panjang mencapai 85,9 persen dari total ULN.
Untuk menjaga struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri.
"Peran utang luar negeri akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi," ujarnya.
Menkeu Bertemu Utusan Presiden AS
Beberaa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut kedatangan Alexia Latortue, Assistant Secretary for International Trade and Development dari US Treasury Department.
Keduanya bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis, 11 Juli 2024 sore.
Pertemuan antara Sri Mulyani dan rekan lamanya ini mencakup berbagai topik penting, termasuk persetujuan dari Amerika Serikat (AS) terhadap pengalihan utang Indonesia untuk perlindungan alam (debt for nature swap) sebesar USD35 juta atau sekitar Rp566,65 miliar dengan kurs Rp16.190.
"Saya sangat menghargai persetujuan dari pemerintah AS untuk melakukan Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement bagi Indonesia sebesar USD35 juta yang baru saja diumumkan. Ini adalah langkah yang signifikan dalam mendukung upaya konservasi Laut dan Terumbu Karang yang telah dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Jumat, 11 Juli 2024.
Pengalihan utang ini akan mengubah dana yang semula dialokasikan untuk pembayaran utang menjadi sumber daya yang mendukung inisiatif konservasi ekosistem terumbu karang. Hal ini mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan AS dalam menjaga kelestarian terumbu karang serta bekerja sama dalam menangani tantangan mendesak terkait perlindungan ekosistem tersebut.
Selain itu, keduanya juga membahas perkembangan transisi energi di Indonesia, terutama terkait pendanaan yang mulai mengalir ke sektor energi terbarukan.
Alexia, yang mewakili pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, datang bersama tim Just Energy Transition Partnership (JETP).
“JETP merupakan inisiatif kerja sama dalam mendukung transisi menuju energi rendah karbon yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Pertemuan Puncak Kepala Negara G20 di Bali,” jelas Sri Mulyani.
Inisiatif ini didukung oleh negara-negara seperti AS, Jepang, dan Eropa, serta lembaga keuangan multilateral dan sektor swasta, serta filantropis. Selain itu, mereka juga membahas perkembangan pasar karbon di Indonesia. (*)