KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2 persen. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato terkait Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025 dan Nota Keuangan.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Keuangan I (Wamenkeu I) Suahasil Nazara mengatakan bahwa proyeksi tersebut mencerminkan pertumbuhan yang positif serta menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia, terutama di tengah situasi global saat ini.
"Pertumbuhan sebesar 5,2 persen ini adalah pencapaian yang sangat baik, terlebih lagi mengingat kondisi ekonomi dunia yang sedang mengalami gejolak besar," ujar Wamenkeu dalam keterangan persnya.
Ia menjelaskan bahwa jika melihat data ekonomi terbaru dari Amerika Serikat, terlihat penurunan pada tingkat penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi China juga melemah, turun di bawah 5 persen, yaitu sebesar 4,7 persen, sementara berbagai negara lain masih berusaha menstabilkan perekonomian mereka.
Mengenai kondisi geopolitik, Suahasil menyoroti bahwa perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung, begitu juga dengan ketegangan di Timur Tengah.
Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 didasarkan pada tren pertumbuhan tahun berjalan. Pada kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen, dan pada kuartal II 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen.
"Angka pertumbuhan pada dua kuartal tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk tahun depan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RAPBN 2025, kita menggunakan proyeksi pertumbuhan 5,2 persen, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden," jelasnya.
Suahasil menambahkan bahwa dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025, ketidakpastian di tingkat global tetap menjadi faktor yang harus diwaspadai, terutama dampaknya dari gejolak ekonomi di negara-negara maju.
"China adalah mitra dagang utama kita, Amerika Serikat merupakan ekonomi terbesar di dunia, dan kita juga banyak mengekspor ke Eropa. Jika kondisi global terus mengalami gejolak, maka seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi kita akan sangat bergantung pada aktivitas ekonomi domestik," papar Wamenkeu.
Untuk memastikan keberlangsungan aktivitas ekonomi domestik, pemerintah akan fokus menjaga daya beli masyarakat. Ini penting karena konsumsi masyarakat menyumbang sekitar 55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli tetap stabil, bantuan sosial, perlindungan sosial, dan berbagai program yang telah dirancang, baik yang merupakan kelanjutan dari program tahun ini maupun program-program baru, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, akan terus diupayakan," tutup Wamenkeu.
Strategi Makro Utama
Sementara itu Jokowi mengungkapkan tujuh strategi utama yang akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Strategi ini dimulai dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, produktif, dan inovatif. Pemerintah akan meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan program makan bergizi gratis, serta melakukan renovasi sekolah untuk memastikan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, kesehatan berkualitas dan perlindungan sosial juga menjadi prioritas untuk menciptakan SDM yang siap bersaing.
Transformasi ekonomi yang ramah lingkungan menjadi salah satu pilar utama, dengan penekanan pada hilirisasi dan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi namun rendah emisi dan berorientasi pada ekspor. Ini sejalan dengan upaya meningkatkan inklusivitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia, memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan untuk mendukung transformasi ekonomi, dengan fokus pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas. Reformasi birokrasi juga dipantapkan dengan penyederhanaan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan efisien.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan akses permodalan. Dalam hal pertahanan dan keamanan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kapasitas nasional serta mencapai kemandirian pangan dan energi.
Dengan strategi-strategi ini, Jokowi berharap dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh penjuru Indonesia, memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat.
Strategi Kebijakan Jangka Pendek
Dalam strategi kebijakan jangka pendek, fokus utama akan diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan kesejahteraan, dan pemerataan antar-daerah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan lima langkah utama yang akan diterapkan:
Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diluncurkan untuk meningkatkan gizi anak-anak serta memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program ini akan dijalankan secara bertahap, dengan perhatian khusus pada kesiapan teknis, kelembagaan, dan tata kelola yang akuntabel.
Kedua, pemerintah akan mempercepat renovasi sekolah untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan, serta memastikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Pembangunan sekolah unggulan dan pengembangan ekosistem pendidikan yang kondusif juga menjadi prioritas.
Ketiga, penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi akan dilakukan untuk menjaga pasokan pangan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan keterjangkauan harga pangan.
Keempat, untuk mendukung ekonomi masyarakat, pemerintah akan meningkatkan pembiayaan rumah murah bagi rakyat.
Kelima, fokus pada peningkatan permodalan bagi UMKM untuk memperkuat sektor usaha kecil dan menengah. (*)