KABARBURSA.COM - Mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik dan pengamat politik. Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas politik menjelang transisi pemerintahan yang baru. Tapi, apakah keputusan ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia?
Analis pasar modal yang juga Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, menilai keputusan mundur Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar tidak akan berdampak signifikan terhadap perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Menurut Nafan, keputusan ini lebih merupakan langkah politik yang tidak berpengaruh langsung pada ekonomi makro.
"Kalau ini kan hanya mundur dari ketua umum Partai Golkar, jadi menurut saya tidak terlalu berdampak pada perdagangan di Bursa Efek," kata Nafan saat dihubungi Kabar Bursa, Ahad, 11 Agustus 2024.
Nafan menjelaskan, Airlangga Hartarto masih memegang jabatan penting dalam pemerintahan yang berkaitan erat dengan perekonomian nasional. Oleh karena itu, mundurnya Airlangga dari posisi Ketua Umum Golkar tidak akan mengganggu fokusnya dalam menangani dinamika ekonomi di Indonesia.
"Beliau masih menjabat di pemerintahan, jadi masih bisa fokus bekerja untuk menangani dinamika-dinamika yang berkaitan erat dengan perekonomian nasional," ujarnya.
Selang beberapa waktu usai mengumumkan pengunduran diri, Airlangga dikabarkan turut meninggalkan rumah dinas jabatannya sebagai Menteri Perekonomian dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pukul 13.17 WIB. Namun, belum ada informasi resmi dari Kementerian Perekenomian apalah Airlangga juga akan mundur dari jabatannya sebagai menteri.
Capaian Era Airlangga
Mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan banyak pihak, terutama karena ia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang selama ini memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik di tengah transisi pemerintahan yang akan datang.
Di bawah kepemimpinan Airlangga, perekonomian Indonesia menunjukkan capaian yang mengesankan. Menutup tahun 2023 yang penuh tantangan, seperti potensi pelambatan ekonomi global, peningkatan tensi geopolitik, dan risiko inflasi, Indonesia justru berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,04 persen pada Triwulan IV-2023, lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan III-2023 yang mencapai 4,94 persen. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2023, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,05 persen, mengalahkan proyeksi beberapa lembaga internasional.
“Kalau kita lihat dengan angka ini maka angka kita lebih tinggi dari consensus forecast yang pada waktu itu diperkirakan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 adalah 5,03 persen,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2023, Senin, 5 Februari 2024 lalu.
Capaian positif pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan IV-2023 tersebut ditopang dengan penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha. Tercatat, sektor konstruksi mampu tumbuh sebesar 7,68 persen dan menjadi kontributor pertumbuhan terbesar kedua setelah industri pengolahan yang memiliki capaian sebesar 4,07 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi secara full year tahun 2023 yang menunjukkan kinerja impresif juga ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,82 persen, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai 4,40 persen. Lebih lanjut dari sisi lapangan usaha, sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan yakni transportasi dan pergudangan sebesar 13,96 persen. Sedangkan pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 9,83 persen.
Terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB, serta meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi tersebut merupakan implikasi dari upaya yang telah dijalankan Pemerintah dalam menstimulasi perekonomian nasional pada Triwulan IV-2023 lalu, seperti stimulus sektor perumahan melalui kebijakan PPN Perumahan Ditanggung Pemerintah dan pemberian subsidi biaya administrasi bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, penebalan bansos untuk mitigasi El Nino dan menjaga daya beli, serta akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penguatan UMKM.
Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia juga terus mengalami penguatan dengan dominasi kontribusi terbesar kepada PDB nasional berasal dari Pulau Jawa yakni mencapai 57,05 persen. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga dicapai oleh Provinsi Maluku Utara 20,49 persen dan Sulawesi Tengah 11,91 persen, yang ditopang oleh kinerja industri pengolahan logam dasar sebagai implikasi dari kebijakan hilirisasi.
Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian nasional tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 mampu melampaui beberapa negara peers seperti Malaysia (3,77 persen) dan Korea Selatan (1,36 persen), serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara G-20 seperti AS (2,5 persen), Perancis (0,9 persen) maupun Jerman yang mengalami kontraksi (-0,3 persen).
Prospek Perekonomian Nasional
Ke depan, prospek perekonomian nasional juga dinilai masih akan memiliki capaian optimal dengan ditunjukkan oleh angka PMI Manufacturing Indonesia yang terus berada di level ekspansif pada Januari 2024 sebesar 52,9. Hal tersebut memberikan optimisme bahwa geliat ekonomi nasional semakin membaik, dan menjadi modal bagi pencapaian target ekonomi mendatang seiring dengan proyeksi perbaikan ekonomi global.
“Dengan proyeksi yang ada, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan Indonesia sampai tahun 2025 seperti IMF masih memprediksi kita di angka 5 persen, kemudian World Bank antara 4,9 persen sampai 5 persen, dan OECD di angka 5,2 persen, jauh di atas rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan di atas pertumbuhan ekonomi emerging market seperti Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan berkelanjutan yang diambil menjadi kunci pertumbuhan perekonomian ke depan walaupun kita menyadari ada risiko-risiko ke depan,” jelas Airlangga.
Guna memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi ke depan, sejumlah kebijakan prioritas telah disiapkan, seperti revitalisasi mesin konvensional melalui peningkatan produktivitas dan daya saing dengan Program Kartu Prakerja, pelatihan vokasi, dan implementasi UU Cipta Kerja, pembangunan infrastruktur dengan melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan MRT dan kereta cepat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Ibu Kota Nusantara (IKN), serta Reforma Agraria, perluasan kerja sama internasional, dan penguatan ketahanan pangan.
Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah akan mendorong mesin perekonomian baru melalui digitalisasi, transisi energi berkelanjutan, industrialisasi dengan hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Selanjutnya, penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga akan dilakukan Pemerintah melalui berbagai perlindungan sosial termasuk menjaga daya beli masyarakat rentan, pembiayaan mikro, dan padat karya tunai.(*)