KABARBURSA.COM - Direktur Utama Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan bahwa alokasi pupuk subsidi telah meningkat menjadi 9,5 juta ton, dari rencana awal hanya 4,7 juta ton.
Keputusan peningkatan alokasi pupuk subsidi telah dibuat pada bulan Desember 2023, awalnya sebesar 4,7 juta ton dengan anggaran Rp 26,7 triliun. "Namun, pemerintah melakukan evaluasi sehingga alokasi pupuk subsidi untuk tahun 2024 ditingkatkan menjadi 9,5 juta ton," ungkap Rahmad dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 2 April 2024.
"Rinciannya, dari total alokasi pupuk subsidi sebesar 9,5 juta ton tersebut, terdiri dari pupuk urea sebanyak 4,6 juta ton, NPK sebanyak 4,2 juta ton, NPK Kakao sebanyak 136.000 ton, dan Organik sebanyak 500.000 ton," lanjut Rahmad.
"Kini, juga telah tersedia subsidi pupuk organik (500.000 ton) karena tanah di Indonesia banyak yang kritis sehingga pupuk organik menjadi sangat dibutuhkan," ungkapnya.
Selain itu, alokasi subsidi pupuk NP juga mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 2 juta ton menjadi 4,2 juta ton. Begitu juga dengan subsidi pupuk NPK kakao yang sebelumnya hanya 19.739 ton, kini meningkat menjadi 136.870 ton.
Rahmad menegaskan bahwa Pupuk Indonesia sepakat alokasi pupuk ini tidak boleh lagi dibagi per bulan. Sebelumnya, alokasi ini dibagi per bulan oleh pemerintah daerah, yang menyebabkan kendala dalam penyaluran jika sudah melewati bulannya.
"Distribusi pupuk subsidi ke depan harus fleksibel dan menyesuaikan kondisi lapangan," ujarnya.
Selanjutnya, pengambilan pupuk subsidi dapat dilakukan hanya dengan menggunakan KTP. Data petani penerima pupuk subsidi dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) kini dapat diperbarui setiap empat bulan.
"Dulu, pembaruan data dilakukan setiap tahun, sehingga jika ada petani yang pindah lokasi, pembaruan data baru bisa dilakukan pada tahun berikutnya. Tahun yang terlewatkan berarti tidak dapat mengambil pupuk," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan mendesak PT Pupuk Indonesia untuk mengatur distribusi pupuk secara adil kepada mitra-mitra perusahaan.
"Saya meminta agar PT Pupuk Indonesia dapat menata para mitra agar distribusi kuota lebih adil," katanya.
Ia juga menyoroti ketidakadilan dalam pendistribusian pupuk di beberapa kecamatan, di mana satu mitra dapat menguasai kuota secara berlebihan, menyebabkan ketidakadilan terhadap mitra-mitra lainnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya peningkatan pengawasan distribusi oleh PT Pupuk Indonesia kepada mitra-mitranya agar lebih efektif.